www.MartabeSumut.com, Medan
Pemerintah pusat dan daerah harus mengembalikan fungsi pendidikan rakyat tanpa kepentingan komersialisasi. Tiap warga negara wajib merasakan persamaan hak dalam mengecap pendidikan. Baik pendidikan dasar, menengah, atas, kejuruan hingga pendidikan tinggi. Itulah sebabnya, program Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada universitas dan pendidikan tinggi di Indonesia patut ditinjau lantaran nyata jadi ajang bisnis berorientasi komersial.
BACA LAGI: Hampir 50% Wajah Lama DPRD Sumut Lolos Kembali Periode 2024-2029
BACA LAGI: Data KPU Amburadul, Nama Warga Pemilih di Medan Kota Lenyap dari DPT Pemilu 2024
BACA LAGI: 3.114 WBP di Sumut Terima Remisi Khusus Hari Raya Natal 2023
BACA LAGI: 87 Hari Menuju Pemilu 2024, Lurah Teladan Timur Imbau 8.618 Pemilih Gunakan Hak Suara
BACA LAGI: Sumut Tuan Rumah PON ke-21, Anggota Komisi E DPRDSU Anita Lubis Khawatir Melihat Berbagai Kekurangan
BACA LAGI: Saat Bayar PKB, Samsat Medan Selatan Perlakukan Warga dengan Tidak Bermartabat
BACA LAGI: Pihak Rumah Sakit “Usir” Pasien BPJS Belum Sembuh, Toni Togatorop: Usut, Nodai Nilai Kemanusiaan
BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas !
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Dampingi 2 Cakada Padangsidimpuan Fit and Proper Test, Robby Harahap: NasDem Lihat Survei Elektoral
BACA LAGI: Toni Togatorop: Gencarkan Bantuan Sosial Buat 1,5 Juta Lansia di Sumut..!
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Vaksinasi Booster ke-2, Rahmansyah Sibarani: Ayo Kuatkan Herd Immunity !
BACA LAGI: Jalan Kenduri Raya di Kawasan Industri Sunggal Rusak, Toni Togatorop Sentil Bupati & Kadis PU DS
BACA LAGI: Jelang Pemilu 2024, ASN Diingatkan Waspada & Tidak Ikut Berpolitik
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Tondi Roni Tua Imbau Kapoldasu Bersihkan Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Anak Dianiaya, Dibunuh & Dibuang, Ibu Kandung Korban Ungkap Sang Suami Pelaku Pembunuhan
BACA LAGI: Rumah 40 KK di Lahan Eks HGU PTPN 2 Dagang Kerawan Ditembok, Oknum Preman Serang Ketua Parpol
BACA LAGI: HGU “Disulap” jadi Bisnis Perumahan & Properti, KAMMI Sumut: Bubarkan PTPN 2
BACA LAGI: Menakar Ancaman Politik Identitas Pasca-Pelaksanaan Pemilu 2024
BACA LAGI: Judi Online Kian Gencar di Platform & Medsos, Pemerintah-Aparat Diimbau Gerak Cepat
Imbauan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Minggu (26/5/2024). Agar rakyat dari berbagai golongan dapat mengikuti semua strata pendidikan, Zeira meminta pemerintah pusat dan daerah mengubah mindset (cara pikir) terlebih dahulu. Kemudian menyadari bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang diatur konstitusi UUD 1945. “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Semua warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Begitu bunyi ayat 1-2 Pasal 31 UUD 1945. Kok sekarang pemerintah malah pura-pura gak paham sih ? Rakyat wajib merasakan persamaan hak dalam pendidikan tanpa komersialisasi,” cetusnya mantap.
BACA LAGI: Caleg DPRDSU Dapil Sumut 3 Imbau Aparat Gakumdu Tangkap Pelaku Kejahatan Jual-Beli Suara Pemilu 2024
BACA LAGI: Diskusi Publik di Medan Bertajuk “Ancaman Judi Online Bagi Generasi Muda”
BACA LAGI: Kapasitas UPT Lapas/Rutan di Sumut 13.699 Orang, Over-Crowded WBP 31.921 Jiwa
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Santoso Meninggal, Ketua FP Demokrat Tondi Roni Tua: Kami Kehilangan Sahabat
BACA LAGI: AMM & PLIF Gelar Diskusi Publik Bertajuk “Menakar Kerawanan Politik Identitas di Kabupaten Kampar”
BACA LAGI: Jokowi Ingatkan Komoditas Pangan, Ketua DPRD Sumut Sentil PTPN 2 “Sulap” Kebun HGU jadi Perumahan
BACA LAGI: Geram Pelayanan RS & BPJS, Anggota DPRDSU Ruben Tarigan: Jangan Perlakukan Pasien Manusia Kelas 2..!
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Gandhi Siregar Miris Amati Jalan Nasional di Sumut Banyak Berlubang
BACA LAGI: Jebol Pagar, Massa Anarkis Duduki Ruang Paripurna DPRDSU
BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Politisi Hanura Imbau Masyarakat Sumut Tolak Praktik Jual Beli Suara & Kampanye Hitam Saat Pemilu
BACA LAGI: Sampaikan 5 Sikap, FP-Hanura DPRDSU Ingatkan Kesetaraan Gender dalam Struktur Pemprovsu
BACA LAGI: Pemilih Pemula Cerdas Gilas Politik Identitas, KAMMI & AMPR Sumbar Gelar Diskusi Publik
Pemerintah Senyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, 2019-2024 dan terpilih kembali 2024-2029 itu melanjutkan, dalam ayat 3 pemerintah bertanggungjawab mengusahakan/menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan/ketakwaan serta akhlak mulia mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai UU. Lalu ayat 4 memerintahkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif
BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !
BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM
BACA LAGI: Dialog Kebangsaan Iskindo “Menakar Kerawanan Konflik Pemilu 2024”
BACA LAGI: Dorong Pemprovsu Wujudkan Gerakan T3, Politisi Hanura Toni Togatorop: Bumi Selamat, Ekonomi Rakyat Meningkat
BACA LAGI: Reses 24-30 November, Anggota DPRDSU Irwan Simamora Sentil Kehadiran OPD Sumut
BACA LAGI: Demo ke DPRDSU, Massa Tuntut Gubsu Dipanggil & Hentikan Penggusuran Warga Desa Bandar Baru
BACA LAGI: Usir Pengacara Saat RDP, Komisi C DPRDSU Zeira Salim Selidiki Aset AIJ
BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM
Sedangkan pada ayat 5, legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel tersebut menyatakan konstitusi menuntut pemerintah memajukan ilmu pengetahuan/teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa, kemajuan peradaban bahkan kesejahteraan umat manusia. “Lima ayat Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan sangat jelas isinya. Pemerintah janganlah melanggar konstitusi. Sekolahkan rakyat sampai jenjang universitas. Program UKT sama saja menghilangkan tanggungjawab Negara mencerdaskan anak bangsa. Apalagi hingga kini, sangat minim Pemda di Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” sesal Zeira tak habis pikir.
BACA LAGI: Waspadalah, Scammer “Bank Mandiri Care” Beraksi, Nasabah Bank Mandiri Medan Nyaris Tertipu
BACA LAGI: Ini 14 Pasal Krusial Masuk RUU KUHP
BACA LAGI: Menkeu Cemaskan El Nino Ancam Pertanian 2023, Ketua Aspatan: KDh di Sumut Gencarkan Diversifikasi
BACA LAGI: Soal Revisi UU Sisdiknas, Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qamar: Jangan Kerdilkan Guru PAUD !
BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah
BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut
BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah
BACA LAGI: Politisi Hanura Dukung PPKS/RISPA Pertahankan Habitat Tanah & Sawit di Indonesia dengan Pupuk Kompos
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
Mindset Pemerintah Gagal Paham
Selain konsepsi konstitusi UUD 1945, anggota Komisi C DPRD Sumut bidang keuangan ini juga menyentil mindset pemerintah yang gagal paham terhadap esensi universal soal persamaan hak rakyat dalam pendidikan. Zeira pun menguraikan kiprah luar biasa mantan PM Singapura Lee Kwan Yu kurun menjabat beberapa periode. Dia menyebut PM Lee Kwan Yu sukses menerapkan secara tegas program persamaan hak warganya atas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. “Apa pemerintah masih saja bertahan dengan mindset “katak di bawah tempurung”? Kelak, sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan rakyat-lah yang menentukan kemajuan suatu Negara. Makanya, program UKT berpotensi menuntun pengelola kampus/universitas bersikap komersial terhadap anak-anak bangsa yang ingin melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Pendidikan seyogianya disubsidi atau gratis. Bukan ajang bisnis cari untung,” sindirnya.
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Irwan Simamora: investasi ke Sumut Harus Jamin Sustainibilitas Lingkungan
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 ribu
Evaluasi Program UKT
Nah, semenjak dini, Zeira menyarankan Kemendikbud RI mengevaluasi program UKT yang diributkan mahasiswa karena memberatkan penyelesaian pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bagi Bendahara DPW PKB Sumut itu, Negara memiliki tanggungjawab serius mematuhi amanah konstitusi sekaligus mencerdaskan pendidikan rakyat. “Tolong pemerintah pusat/daerah menghentikan mindset seperti “katak di bawah tempurung”. Realisasikan persamaan hak pendidikan warga negara sesuai perintah konstitusi Pasal 31 UUD 1945. Kalo masih berjiwa besar, ya pemerintah harus mencontoh program hebat mantan PM Singapura Lee Kwan Yu,” sentil Zeira blak-blakan. (MS/BUD)
