09

Berita Sebelumnya

Kamis, 5 Desember 2013 | 10:52 WIB

Waspadalah, Unjukrasa di Medan Jadi Modus Pemerasan

Kasus pemerasan "klasik" bermodus unjukrasa massa terbongkar ke permukaan. Pengusaha berbendera PT Barumun Argo Sentosa (BAS) dan Sat Reskrim Polresta Medan Unit Ekonomi berkoordinasi menjebak 2 pelaku yang menggunakan lembaga tertentu, Kamis (28/11/2013) di kantor PT BAS Jalan Sei Mahakam Medan.

Rabu, 4 Desember 2013 | 16:27 WIB

4 Desember 2013 Limit KPU Bereskan Kisruh DPT Pemilu 2014 yang Kacau Tanpa NIK

Kekacauan DPT Pemilu 2014 menuai kecurigaan banyak pihak terhadap independensi KPU meyelenggarakan Pemilu 2014 yang sudah diambang pintu. Penetapan DPT yang lama akibat tanpa NIK, ternyata belum membuat KPU menghasilkan DPT valid dan final sesuai pengunduran limit akhir hingga 4 Desember 2013.

Selasa, 3 Desember 2013 | 00:43 WIB

Sekda Madina Tak Berkutik Jawab Kasus 10.000 Ha Lahan KP USU di Muara Btg Gadis, DPRDSU Skors RDP

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Mandailing Natal (Madina) Marwan Bakti Siregar tampak tak berkutik alias lesu saat diminta menjelaskan status kepemilikan lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) di Kec Muara Batang Gadis Madina seluas 10.000 Hektare (Ha).

Senin, 2 Desember 2013 | 22:33 WIB

Mahasiswa FK UISU Tuntut Dekan dan Jajaran Mundur

Ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) mendesak Dekan FK UISU dan jajaran mengundurkan diri, Senin siang (2/12/2013) di kampus FK UISU Jalan SM Raja Medan. Massa yang berunjukrasa di areal kampus, membakar ban bekas sambil berorasi dan memajang spanduk.

Senin, 2 Desember 2013 | 17:27 WIB

3-7 Desember 2013 Sebanyak 100 Anggota DPRDSU Jalani Reses

Terhitung mulai Selasa 3 Desember sampai Sabtu 7 Desember 2013, sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menjalani acara "pulang kampung" alias reses ke Dapil masing-masing.Selama 4 hari kedepan, anggota Dewan wajib menggali berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Sabtu, 30 November 2013 | 15:22 WIB

Pembatalan MoU KPU dan Lemsaneg Tepat, Jangan Ada Indikasi Intervensi Pemilu

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait pengamanan Pemilu 2014 mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Banyaknya pihak beranggapan kerjasama itu tidak tepat sebab bentuk intervensi penguasa sehingga KPU dianggap tidak independen melaksanakan Pemilu.

Sabtu, 30 November 2013 | 13:14 WIB

Setelah 3 Bulan Ditertibkan TRTB Medan, HM Joni Square Tetap Operasi Walau IMB-nya Rumah Tinggal

Kendati sejak 3 bulan lalu Dinas TRTB Pemko Medan telah menertibkan operasi HM Joni Square karena peruntukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melanggar aturan, toh hingga kini kawasan perbelanjaan itu masih bebas beraktivitas komersial. Bangunan yang sempat dirobohkan pun sudah diperbaiki kembali.

Sabtu, 30 November 2013 | 13:10 WIB

Bahh, Siswa SD Negeri 060926 Medan Kesulitan Belajar Karena Lahan Dikuasai Pengembang

Siswa SD Negeri 060926 Medan kesulitan belajar. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus kehilangan salah satu aset yang terletak di Jalan Tritura Medan Amplas karena kepemilikan lahan beralih kepada pengembang. Kini, lahan sekolah sudah dibangun ruko tiga tingkat, persis di samping sekolah

Jumat, 29 November 2013 | 18:36 WIB

Syamsul Hilal : Negara Jadi Penjajah Bagi Rakyat dan Bangsa Sendiri

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Hilal menegaskan, negara Indonesia melalui oknum pemerintah yang korup, rakus, tidak peduli dan memanfaatkan situasi untuk kepentingan tersembunyi, telah mengakibatkan penjajahan nyata bagi rakyat mauun bangsa sendiri.

Jumat, 29 November 2013 | 01:16 WIB

KPPBC Belawan Segel Kapal Keruk Ilegal Berbendera Malaysia

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Belawan menyegel kapal keruk asing Fort Alexander MV di perairan Belawan, Kamis (28/11/2013). Hal tersebut dilakukan karena Kapal berbendera Malaysia itu diduga masuk ke laut Indonesia tanpa izin dan tidak memiliki dokumen resmi.

Kamis, 28 November 2013 | 00:02 WIB

Hentikan Kriminalisasi Dokter itu..!

Para penegak hukum maupun masyarakat Indonesia wajib menyadari bahwa sengketa medis dalam praktik dokter diikat kode etik profesi dan disiplin. Sebab, kendati seorang dokter diduga melanggar etika, disiplin hingga malapraktik, penerapan pasal KUHP harus dihentikan sebelum melalui sidang awal MKDKI.