www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi A/B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan membahas keresahan warga Provinsi Sumut khususnya masyarakat Kab Humbahas terkait kebijakan pemerintah pusat atas penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) hutan alam primer dan lahan gambut, Rabu (31/8/2022) pukul 11.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Komisi A/B DPRDSU merekomendasikan 3 putusan.
BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas !
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Guru PAUD Protes, Tuntut Revisi UU Sisdiknas
BACA LAGI: Audiensi KPID Sumut, Komisi A DPRDSU Azmi Yuli: Apa Terobosan, Bawa PAD Gak ?
BACA LAGI: Kualitas & Kuantitas Air Tirtanadi Belum Terpenuhi, FP-Hanura DPRDSU Sentil Deviden ke PAD Sumut
BACA LAGI: P-APBD Sumut 2022, Jubir FP-Hanura DPRDSU Ebenejer Sitorus: PT PSU Gagal Beri PAD Maksimal
Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Sekretaris Komisi B DPRDSU Gusmiyadi, SE. Tampak beberapa anggota Komisi B DPRDSU seperti Irwan Simamora, SH, dr Timbul S, Akhiruddin, Tangkas M serta Syahrul ES. Sementara pihak eksternal hanya dihadiri Dishut Sumut. Usai mendengar para pihak bicara, Gusmiyadi pun membacakan 3 putusan rapat. Diantaranya, pertama, meminta Dishut Sumut berinisiatif menyurati Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kabupaten untuk memproses identifikasi keresahan warga atas penetapan PIPPIB hutan alam primer dan lahan gambut. Kedua, potensi masalah masyarakat harus diadvokasi KPH agar titik-titik lahan masyarakat dikeluarkan. Ketiga, Komisi A/B DPRDSU akan mengonsolidasikan persoalan dengan berbagai pihak terkait. “Ada masalah tata kelola hutan lahan gambut di Humbahas. Komisi B DPRDSU dapat temuan/masukan. Kita gak libatkan warga putaran pertama. Bung Irwan Simamora selalu terima masukan warga dari Dapil,” ucap Gusmiyadi.
BACA LAGI: HUT ke-77 RI, KAHMI Sumut Gelar Bakti Sosial di Deli Serdang
BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif
BACA LAGI: Ajak UMKM Daftar PT PP, Kadiv Yankumham Alex Cosmas Pinem: Dilindungi BH
BACA LAGI: Toni Togatorop Ingatkan Gubsu Rawat Sila ke-1 Pancasila dengan Hibah Pengamanan Sosial Rumah Ibadah
BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !
Sekretaris FP-Gerindra DPRDSU itu menilai, masalah yang terjadi ibarat fenomena gunung es. Dia meminta Dishut Sumut menyampaikan persoalan sejenis. “Peta indikatif berpotensi selalu berubah. Ada gak problem serupa di Sumut ? Kasus 25 lahan yang telah dikeluarkan gimana ? Mohon Dishut Sumut menyusun gambaran umum langkah-langkah khusus penyelesaian. Bagaimana cara ditempuh rakyat menghadapi masalah,” tanya Gusmiyadi.
BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan
BACA LAGI: Laporan Reses DPRDSU, Irwan Simamora Ungkap Peta Indikatif Lahan Gambut di Humbahas Resahkan Warga
BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah
BACA LAGI: Hibah Rumah Ibadah Didiskriminasi, Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis Imbau Revisi
BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut
3.000 Ha Lahan Rakyat Humbahas Terdampak
Sedangkan anggota Komisi B DPRDSU Irwan Simamora, SH, mengungkapkan, warga 4 Kecamatan di Humbahas selaku pemilik lahan sekira 3.000 Ha telah terdampak akibat tanahnya masuk PIPPIB. Hal tersebut dilatarbelakangi kehadiran Inpres pertama Nomor 10/2011, Inpres Nomor 5/2019, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) RI Nomor SK.4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 serta SK Menteri LHK Nomor 1629 tahun 2022 tentang penetapan PIPPIB di Indonesia khususnya Provinsi Sumut.
BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah
BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian
BACA LAGI: DPRDSU Imbau Pemprovsu/Pemkab di Sumut Dirikan Sentra-sentra Peternakan & Rumah Kompos
BACA LAGI: Bahas 300 Kampung “Bersinar” di Sumut, DPRDSU Kecewa Alokasi Anggaran Rp. 19 Juta/Desa
Irwan memastikan, sekarang timbul keresahan masyarakat Humbahas karena status kepemilikan lahan diragukan. Ironisnya, sesuai tinjauan lapangan, beber wakil rakyat asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini, tanah warga yang bersertifikat sejak 2006 juga dimasukkan dalam peta indikatif (PIPPIB). “Merupakan temuan Reses kami dari rakyat. Tekstur peta indikatif sangat tidak masuk akal bila disebut lahan gambut. Warga resah dengan aspek legalitas kepemilikan lahan. Gitu pula administrasi pendaftaran tanah baru tidak berjalan. Padahal hampir 3.000 Ha lahan warga 4 kecamatan di Humbahas dikuasai turun temurun sejak lama,” terang Irwan.
BACA LAGI: Dua Pasien “Curhat” ke DPRDSU Soal Dugaan Mala-praktik RS di Medan
BACA LAGI: Indonesia 37 Provinsi Usai 3 DOB Sah di Papua, Toni Togatorop Sentil Protap Kapan ?
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
Hak Warga Terganggu
Wakil Ketua FP-Hanura DPRDSU itu percaya, kini hak-hak warga Humbahas kian terganggu. Lalu menyurati BPN setempat. Namun BPN justru lempar tanggungjawab ke lembaga lain. Mengacu fakta lapangan, imbuh Irwan lebih jauh, sejak 2019 warga Humbahas mulai susah mendaftarkan tanahnya di BPN. Kemudian 2020 tidak dapat lagi mendaftarkan hak kepemilikan lahan. Irwan meyakini DPRDSU dan Pemprovsu berkepentingan menyelesaikan persoalan PIPPIB. “Apa mungkin Dishut Sumut mendampingi rakyat selesaikan masalah ? Kan gak mungkin warga selesaikan sendiri,” ingatnya.
BACA LAGI: Ketua DPD Aspatan Sumut Geram, Tak 1 pun Kades di Dairi Back-up Ketahanan Pangan
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
Selanjutnya Irwan menyatakan Komisi B DPRDSU mendorong Dishut Sumut segera menuntaskan kerisauan masyarakat. Dia meminta dibuatkan rencana kerja untuk tindak lanjut kedepan. “Saya mendesak Dishut Sumut menyiapkan rencana kerja konkrit atas persoalan warga Humbahas. Kalo lintas sektoral, saya rasa tak bakal selesai. Apa-apa bisa kita lakukan dalam waktu dekat membantu rakyat,” selidik Irwan Simamora, yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kab Humbahas.
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas
Jawaban Dishut Sumut
Menanggapi cecaran para legislator, Kabid PGH Dishut Sumut Djonner ED Sipahutar menjelaskan, Dishut Sumut memang tidak dapat menyelesaikan masalah. Sementara Inpres Nomor 10/2011 dan Inpres Nomor 5/2019 disebutnya tidak berlaku surut. Sebab ke-2 Inpres menginstruksikan peran lembaga negara seperti LHK, Mendagri, Ka ATR/BPN, Gubernur, Walikota hingga Bupati. “Di Humbahas sepanjang wilayah Lintong terindikasi lahan gambut. Salah satu tugas Kemenhut ya mengeluarkan peta indikatif. Diberi ruang revisi setiap 6 bulan sesuai klarifikasi lapangan. Jadi bisa dikeluarkan, Pak. Beberapa (lahan) telah kita usulkan dikeluarkan/direvisi. Dimungkinkan, Pak. Usulkan aja Pak agar dikeluarkan. Udah 25 kali direvisi penetapan PIPPIB gambut,” singkapnya.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Mengadukan Masalah ke KPH
Nah, supaya langsung operasional, Djonner menyarankan masyarakat membuat permohonan ke KPH di daerah. Djonner beralasan, ketika beberapa usulan masuk di KPH, Dishut Sumut lebih mudah melakukan supervisi secara kolektif. “Saya dari Dishut Sumut akan mengeluarkan surat untuk semua KPH. Jadi kalau warga datang masalahnya dapat teridentifikasi. KPH pasti menyahuti persoalan masyarakat terutama di Kab Humbahas,” janji Djonner. (MS/BUD)
