www.MartabeSumut.com, Medan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar
Sidang Paripurna membahas 3 agenda, Selasa pagi (7/5/2019) di gedung
Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Ketiga agenda diantaranya, pertama, penyerahan
Laporan Hasil BPK RI Perwakilan Sumut kepada Ketua DPRDSU dan Gubsu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu TA 2018 yang
diserahkan anggota V BPK RI. Kedua, pengambilan keputusan terhadap rekomendasi DPRDSU atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu akhir tahun 2018. Ketiga, penyerahan rekomendasi DPRDSU atas LKPj Gubsu akhir tahun 2018 kepada Gubsu.
Pantauan www.MartabeSumut.com
di lokasi, tampak hadir puluhan legislator, Gubsu Edy Rahmayadi,
anggota V BPK RI Ir Isma Yatun, MT, Kepala BPK RI perwakilan Sumut Dra
Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM, Ak dan beberapa pimpinan OPD Sumut.
Setelah serah terima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provsu
tahun anggaran 2018 kepada Gubsu dan Ketua DPRDSU, anggota V BPK RI Ir
Isma Yatun, MT, secara terbuka menyatakan Sumut memperoleh predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Provinsi Sumut sudah bisa
mempertahankan WTP untuk ke-5 kalinya. Namun Pemprovsu harus terus
mendorong praktik pengelolaan keuangan negara dengan baik. Kami
apresiasi pencapaian ini. Diharapkan nanti akan selalu ada laporan
keuangan negara yang baik,” terang Isma Yatun, seraya mengungkapkan
beberapa catatan kritis atas kelemahan yang masih terjadi.
Pendidikan Sumut Menurun
Masih pengamatan www.MartabeSumut.com
di ruang Paripurna, sebelum dilakukan pengambilan keputusan terhadap
rekomendasi DPRDSU atas LKPj Gubsu akhir tahun 2018, sebanyak 9 fraksi
DPRDSU memberikan pendapat atas Laporan Pansus LKPj Gubsu yang telah
disampaikan Ketua Pansus H Syamsul Qodri Marpaung, Lc. Nah,
salah satu yang mengejutkan muncul dari juru bicara FP-NasDem DPRDSU Dra
Delmeria. Pasalnya, Delmeria secara lantang mengkritisi urusan wajib
mengenai pendidikan Sumut tahun 2018 yang mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil penelitian Program for International Student
Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD), ungkap Delmeria, Indonesia berada
pada peringkat 64 dari 72 negara dunia yang rutin membaca. Bahkan
menurut studi World Most Literate Nation Study (WMLNS), Indonesia
disebutnya ranking 60 dari 61 negara dunia. Artinya, buruknya literasi
secara nasional memunculkan kondisi yang kian parah akibat penurunan
angka partisipasi kasar pendidikan serta berkurangnya tenaga pendidik di
daerah. “Maka bila tak ada perubahan, FP-NasDem DPRDSU khawatir
visi-misi Pemprovsu menjadikan “Sumut bermartabat” akan sulit tercapai,”
sindir Delmeria. Anggota Komisi E DPRDSU bidang Kesra dan Pendidikan
tersebut memastikan, Pemprovsu urgen mengambil langkah-langkah konkret
mengatasi penurunan indikator-indikator pendidikan di Sumatera Utara
yang terjadi tahun 2018. Kalau itu dilakukan, Legislator asal Dapil
Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kota Sibolga
dan Kab Tapteng ini percaya kelak bisa lahir masyarakat Sumut
terpelajar, berwawasan, intelektual, berkarakter, cerdas, berdaya saing,
kolaboratif serta mandiri. Bagi kandidat anggota DPR RI 2019-2024 itu,
antisipasi proaktif patut diwujudkan Pemprovsu dengan merangsang minat
baca masyarakat Sumut melalui program-program pendidikan yang melibatkan
warga semenjak dini. (MS/BUD)
