www.MartabeSumut.com, Medan
Ratusan guru PAUD dalam ‘Satu Gerakan Serentak’ perjuangan revisi UU Sisdiknas melakukan aksi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (30/8/2022) pukul 10.30 WIB. Para pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) kab/kota Sumut itu diterima beberapa legislator di ruang aula lantai I gedung Dewan.
BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas !
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Audiensi KPID Sumut, Komisi A DPRDSU Azmi Yuli: Apa Terobosan, Bawa PAD Gak ?
BACA LAGI: Kualitas & Kuantitas Air Tirtanadi Belum Terpenuhi, FP-Hanura DPRDSU Sentil Deviden ke PAD Sumut
BACA LAGI: P-APBD Sumut 2022, Jubir FP-Hanura DPRDSU Ebenejer Sitorus: PT PSU Gagal Beri PAD Maksimal
BACA LAGI: HUT ke-77 RI, KAHMI Sumut Gelar Bakti Sosial di Deli Serdang
BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif
Pantauan www.MartabeSumut.com, tampak menerima Wakil Ketua DPRDSU H Harun Mustafa Nasution (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua Irham Buana Nasution (Fraksi Golkar), Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani (Fraksi NasDem) dan beberapa legislator lain. Saat pertemuan, Harun Mustafa Nasution mengaku prihatin dengan kondisi guru PAUD saat ini. Sebab, sebagai pria yang dilahirkan oleh seorang guru, dirinya ikut merasakan dampak dari tidak adanya kesejahteraan tenaga pendidik. “Saya merasakan apa yang dirasakan para guru PAUD. Saya juga lahir dari keluarga guru, jadi saya memahami benar keluhan yang disampaikan,” aku Harun.
BACA LAGI: Ajak UMKM Daftar PT PP, Kadiv Yankumham Alex Cosmas Pinem: Dilindungi BH
BACA LAGI: Toni Togatorop Ingatkan Gubsu Rawat Sila ke-1 Pancasila dengan Hibah Pengamanan Sosial Rumah Ibadah
BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !
BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan
BACA LAGI: Laporan Reses DPRDSU, Irwan Simamora Ungkap Peta Indikatif Lahan Gambut di Humbahas Resahkan Warga
BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah
BACA LAGI: Hibah Rumah Ibadah Didiskriminasi, Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis Imbau Revisi
BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut
Sebagai keluarga besar Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Harun berjanji mengawal dan memperjuangkan hak-hak guru PAUD yang masih terabaikan. Salah satunya merekomendasikan permasalahan nasib guru PAUD pada Rapat Kerja (Raker) DPRDSU dalam waktu dekat. “Saya yakin, 100 anggota DPRDSU sepakat dengan sikap yang saya sampaikan. Apa yang dialami para guru PAUD adalah fakta bahwa masih minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru. Khususnya guru PAUD,” yakin politisi asal Dapil Sumut 7 Kab Tapanuli Selatan, Kab Madina, Kab Padang Lawas, Kab Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan tersebut.
BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah
BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian
BACA LAGI: DPRDSU Imbau Pemprovsu/Pemkab di Sumut Dirikan Sentra-sentra Peternakan & Rumah Kompos
BACA LAGI: Bahas 300 Kampung “Bersinar” di Sumut, DPRDSU Kecewa Alokasi Anggaran Rp. 19 Juta/Desa
BACA LAGI: Dua Pasien “Curhat” ke DPRDSU Soal Dugaan Mala-praktik RS di Medan
Hal senada disampaikan Irham Buana dan Rahmansyah Sibarani. Keduanya berharap agar hak-hak para pendidikan guru PAUD mendapat perhatian sama dengan guru formal lain. “Saya sangat mendukung tuntutan para guru PAUD terutama dalam hal perjuangan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Sehingga tidak ada alasan guru PAUD tidak dimasukkan dalam kesetaraan dengan guru formal,” jelas Irham.
BACA LAGI: Indonesia 37 Provinsi Usai 3 DOB Sah di Papua, Toni Togatorop Sentil Protap Kapan ?
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
BACA LAGI: Ketua DPD Aspatan Sumut Geram, Tak 1 pun Kades di Dairi Back-up Ketahanan Pangan
Bahkan, lanjut Irham lagi, sebagai ujung tombak pendidikan dasar, perjuangan tersebut harus dapat memberikan jaminan kepada guru PAUD untuk dapat mengikuti sertifikasi dan mendapatkan kesetaraan dengan guru formal. Terkait soal bantuan keuangan APBD Provinsi terhadap guru PAUD, Irham berjanji mempelajari bersama anggota DPRDSU. Apakah memungkinkan keuangan provinsi untuk bantuan tersebut. Sebab ada batasan-batasan dan aturan dari kewenangan keuangan provinsi. Sebelumnya, Sekretaris Himpaundi Sumut Aswan SPd, mengaku selama mengabdi menjadi guru PAUD dirinya menerima gaji/upah senilai Rp. 200 ribu hingga Rp. 300 ribu perbulan bahkan dibawahnya. “Dulu sebelum punya anak, gaji saya hanya Rp. 50 ribu. Sekarang sudah punya 4 anak, gaji Rp. 300 ribu,” ungkapnya.
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas
Tentunya, imbuh dia, hasil yang diterima sebagai tenaga pendidikan sangat tidak pantas. “Kami Iklas memberikan ilmu kepada anak-anak. Kami tahu merekalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Namun mengapa tidak ada perhatian kepada kami,” tanyanya saat berorasi. Begitu juga diungkapkan Musriyah selaku Sekretaris wilayah guru PAUD asal Simalungun. Dia menyatakan aksi para guru PAUD hanya ingin keadilan. “Kami dituntut untuk cantik, karena kami harus dekat dengan anak-anak. Tapi mengapa penghasilan guru PAUD sangat tidak pantas bahkan ketika ingin membeli alat-alat kecantikan kami tidak sanggup,” lirihnya.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Terakhir, Safaruddin penasehat HIMPAUDI Asahan mengharapkan adanya kontribusi Sumut untuk mengalokasi intensi guru PAUD se Sumut. “Saat zaman Gubsu terdahulu, insentif sudah berjalan. Karena provinsi lain juga menerapkan hal sama. Seperti DKI Jakarta, bagaimana para guru PAUD menerima insentif tersebut,” ungkapnya. (MS/INDRA)
