www.MartabeSumut.com, Medan
Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, geram. Kesal mengetahui hasil tinjauan proyek-proyek APBD Sumut TA 2021 yang dilakukan anggota DPRD Sumut di kab/kota pada 20-25 Juni 2022. Toni mengatakan, temuan proyek-proyek berkualitas rendah telah menorehkan luka teramat dalam di hati rakyat Sumut.
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
Kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (8/7/2022), Toni menjelaskan, uang APBD Sumut seyogianya diperuntukkan meningkatkan hajat hidup masyarakat. Apalagi DPRD Sumut sudah bicara terbuka dalam Sidang Paripurna beragenda Pendapat Akhir (PA) 9 Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut TA 2021, Rabu (6/7/2022) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Menurutnya, rakyat Sumut terluka atas temuan proyek-proyek berkualitas rendah. “Saya sendiri prihatin membaca beritanya,” cetus Toni blak-blakan via ponselnya.
Anggaran Dikaji & Diawasi Ketat
Idealnya, timpal Toni lebih jauh, gelondongan APBD Sumut dikaji serius penuh pertimbangan. Lalu diawasi ketat oleh Gubsu, Pemprovsu, OPD Sumut hingga DPRD Sumut selaku pemegang mandat kedaulatan rakyat. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 itu menilai, jajaran legislatif berperan besar menyikapi realitas proyek-proyek APBD Sumut TA 2021 yang berkualitas rendah. “Kan anggota DPRD Sumut representasi rakyat dan “suara Tuhan”. Realisasi APBD Sumut wajib buat kesejahteraan rakyat. Dipakai mengembangkan berbagai pembangunan berskala prioritas primer supaya hadir ikon membanggakan dikenang rakyat,” ujarnya.
BACA LAGI: Pimpinan Fraksi Nusantara DPRDSU Disahkan, Zeira Salim Ritonga Sebut Penyegaran
Jangan Gerogoti Alokasi APBD Sumut
Mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut ini memastikan, Gubsu, Pemprovsu dan OPD Sumut patut sadar bahwa setiap sen dana APBD Sumut memerlukan inovasi baru berdasarkan kebutuhan publik. Artinya, alokasi APBD Sumut tidak boleh melenceng dari semangat memajukan kesejahteraan warga. Kemudian mampu mengakselerasi kehadiran fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat. Namun ketika anggaran kesejahteraan masyarakat dan pembangunan proyek-proyek digerogoti, Toni yakin akan memicu efek domino buruk terhadap kualitas kehidupan rakyat. “Salah satu pintu masuk anggaran publik dialokasikan APBD Sumut berdasarkan aspirasi warga yang diserap anggota DPRD Sumut. Nah, saat proyek dieksekusi tapi uangnya dicuri, niscaya berkualitas rendah. Saya harap penegak hukum turun menyelidiki proyek-proyek APBD Sumut TA 2021. Periksa semua rekanan dan oknum pejabat terindikasi korup,” pintanya.
BACA LAGI: Kabag Umum DPRD Sumut Pensiun, Muda Sakti Lubis Dorong Pegawai jadi Teladan
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
Prioritaskan Pangan dalam Postur APBD
Toni menegaskan, selain proyek-proyek fisik, kini Indonesia dan 8 miliar penduduk dunia dihadapkan pada masalah bahan pangan serta lonjakan lahan-lahan kritis. Sementara isu aktual pangan cenderung minim di postur APBD Sumut/APBD kab-kota. Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut itu pun tidak mengingkari proyek fisik merupakan sarana penting melancarkan lalulintas ekonomi kerakyatan. Kendati demikian, Toni mengingatkan hajat hidup orang banyak menyangkut kedaulatan pangan tergolong urgen diprioritaskan dalam APBD. Sehingga krisis pangan yang terjadi sekarang dapat diantisipasi dengan penguatan sektor pertanian/perkebunan.
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: PNS Guru SD Gelisah Kredit Rp. 320 Juta, PT Bank Mandiri Taspen Cuma Cairkan Rp. 96 Juta
Optimalkan Anggaran Pertanian
Bagi Toni, program Nawacita Presiden Jokowi harus didukung maksimal di Sumut dan Indonesia. Caranya melalui intervensi dana APBD Sumut/APBD kab-kota untuk mengoptimalkan sektor pertanian/bahan pangan. Mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut ini menyarankan, Komisi B DPRD Sumut bidang perekonomian jangan berhenti bersuara lantang mengusulkan proyek-proyek memajukan pertanian rakyat.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Ketua DPD Asosiasi Pedagang Petani (Aspatan) Provinsi Sumut tersebut percaya, kedepan kalangan legislator DPRD Sumut tidak lagi sebatas pencitraan, tampil seremonial atau beretorika belaka. Melainkan semakin gigih memperjuangkan anggaran memajukan ketahanan/kedaulatan pangan dengan pondasi pembangunan pertanian. Toni menyebut, publik menunggu bukti kinerja andal Gubsu, Pemprovsu dan OPD Sumut supaya kelak dikenang/dicintai rakyat khususnya petani pedesaan. Termasuk politik anggaran Gubsu bersama DPRD Sumut memprioritaskan sektor pertanian/perkebunan. “Jika sektor pertanian tidak masuk skala prioritas APBD Sumut, saya pesimis Provinsi Sumut bisa menuju ketahanan apalagi kedaulatan pangan,” simpul Toni Togarorop, yang merupakan pimpinan UKM/UMKM PT Citra Bangun Lamtorop. (MS/BUD)