www.MartabeSumut.com, Medan
Kendati Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 3 OPD Sumut pada Kamis (28/7/2022) pukul 10.00 WIB membahas strategi menurunkan harga pakan ternak hasil limbah pabrik, toh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) risau menyasar terganggunya stabilitas ketahanan pangan di Provinsi Sumut. Wajar, kerisauan dilatarbelakangi defisit pupuk non organik (kimia), harga pakan ternak tinggi hingga urgensi pasokan bibit ternak unggul. Komisi B DPRDSU pun me-warning Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemprovsu 14 hari agar mengeluarkan regulasi komprehensif mengantisipasi berbagai gangguan ketahanan pangan.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Bahas 300 Kampung “Bersinar” di Sumut, DPRDSU Kecewa Alokasi Anggaran Rp. 19 Juta/Desa
BACA LAGI: Dua Pasien “Curhat” ke DPRDSU Soal Dugaan Mala-praktik RS di Medan
Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Mangapul Purba serta Sekretaris Komisi B DPRDSU Gusmiyadi, SE. Tampak anggota Komisi B DPRDSU Irwan Simamora, SH, Ebenejer Sitorus, SE, H Anwar Sani Tarigan, SE, Ahmad Hadian dan beberapa lainnya. Sementara pihak ekternal hadir Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan (DKPP) Sumut Yusranaria Panjaitan, pejabat Biro Perekonomian Setda Provsu Ismail Nasution dan Sekretaris Disperindag Sumut Fitra Kurnia.
BACA LAGI: Indonesia 37 Provinsi Usai 3 DOB Sah di Papua, Toni Togatorop Sentil Protap Kapan ?
BACA LAGI: Ketua DPD Aspatan Sumut Geram, Tak 1 pun Kades di Dairi Back-up Ketahanan Pangan
DPRDSU Ultimatum 14 Hari
Nah, usai mendengar perwakilan 3 OPD Sumut bicara, Mangapul Purba membacakan 4 rekomendasi pertemuan. Diantaranya, pertama, Komisi B DPRDSU memberi tenggat waktu 14 hari kerja terhadap 3 OPD Sumut meneruskan hasil pembahasan kepada Gubsu dan Sekda Provsu terkait regulasi tentang pakan ternak. Kedua, Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Sumut harus berinovasi. Ketiga, setelah 14 hari Komisi B DPRDSU mengundang RDP kembali. Keempat, jika Gubsu tidak mau keluarkan Pergub, Komisi B DPRDSU mengusulkan pembuatan regulasi melalui pimpinan DPRDSU. “Rapat kita skors sampai 14 hari. Tolong Biro Perekonomia Setda Provsu sampaikan ke Gubsu pembicaraan kita yang sangat urgen. Temuan kami di Dapil, kenapa kualitas jagung petani rendah ? Apa karena bibitnya gak sesuai iklim daerah tertentu ? Trus, masak lebih hebat produsen pakan PT Japva daripada Pemprovsu,” heran Mangapul.
BACA LAGI: FP-Golkar DPRDSU Dorong Gubsu Tingkatkan SDM Melalui Penurunan Kemiskinan di Sumut
BACA LAGI: DPP Sahkan DPD Hanura Sumut 2020-2025, Toni Togatorop: Kami Siap Mengawal Hati Nurani Rakyat
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis: BPN Clean and Clear Lahan Sebelum Terbitkan HGU
Kualitas Bibit & Pakan Ternak
Sebelumnya dalam forum RDP, Sekretaris Komisi B DPRDSU Gusmiyadi mendesak RDP melahirkan solusi konkret. Ketika bicara tentang unggas, Gusmiyadi menyatakan umumnya para peternak memakai pakan sediri dan sedikit pelet. Sekretaris FP-Gerindra DPRDSU itu mendorong OPD Pemprovsu meningkatkan kualitas bibit, pakan bahkan pola penggemukan kambing, domba, sapi dan lembu milik peternak. “Kebutuhan peternak kita ya pakan. Sumbernya bisa dari bungkil sawit, dedak dan tumpi jagung. Mungkin gak 3 OPD Sumut koordinasi ke Gubsu untuk menerbitkan Pergub atau mendorong langkah konkret ? Kasihan warga, mereka berharap dengan RDP kita. Mohon direspon supaya kedepan ada sumber-sumber pakan ternak. Apa regulasi Pemprovsu ? Kita ingin pakan ternak benar-benar mudah diperoleh peternak tanpa harga tinggi,” imbau Gusmiyadi.
BACA LAGI: Rahmat Rayyan Reses DPRDSU ke Batahan Madina, Temukan Jalan Hancur Lebur 7 Km & Arus PLN Belum Masuk
BACA LAGI: Bumdes Simalem Berdiri di Dairi, Targetkan Ekonomi Desa Unggul Mandiri
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
Defisit Pupuk Non Organik
Keresahan juga dibeberkan anggota Komisi B DPRDSU H Anwar Sani Tarigan, SE. Bendahara F-PDIP DPRDSU tersebut mempersoalkan ketersediaan pupuk non organik yang kerap dikeluhkan petani. Sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas komoditas pangan semisal jagung. Kurun tahun 2022, ungkap Tarigan, produksi jagung Sumut anjlok. Dia mengaku miris melihat kinerja Dinas Pertanian Sumut (sekarang bernama Dinas Tanaman Pangan Hortikulrura/DTPH). “Jagung kita anjlok karena pupuk langka dan harga bibit mahal. Saat saya Reses kemarin, petani menjerit semua mempertanyakan harga bibit bahkan pupuk gak tersedia. Itu aja terus ditanya rakyat. Petani jenuh. Bagaimana kita mendobrak petani jagung menanam 3 kali 1 tahun biar ekonomi rakyat baik ? Kalo 2 kalinya menanam, ya dari dulu gitu petani jagung nanam,” ingat Tarigan.
Pemprovsu Lakukan Koordinasi & Diskresi
Kegalauan berikut dilontarkan anggota Komisi B DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE. Dia memastikan, kunci utama mengelola persoalan ketahanan pangan adalah koordinasi antar-institusi OPD Pemprovsu. Eben menilai, hingga kini instansi (Pemprovsu) masih berjalan sendiri-sendiri. Baik Dinas Perdagangan, DKPP, DTPH dan Biro Perekonomian Setda Provsu. Harusnya, timpal Eben lagi, semua OPD digerakkan oleh Sekda Provsu. Tujuannya menyahuti persoalan (ketahanan pangan) di masyarakat tidak berjalan sangat lambat alias cepat ditangani. Politisi Partai Hanura ini mengakui, dirinya pernah berkunjung ke salah satu daerah sekaligus mengamati konsistensi kepemimpinan Kepala Daerah menerapkan UU No 30/2014 tentang diskresi pejabat Negara. “Beliau stop semua truk bermuatan batubara. Truk distop lantaran membuat jalan rusak sesuai keluhan masyarakat. Makanya unsur koordinasi cukup mendasar. Siasati masalah harga, inflasi dan berbagai macam persoalan rakyat. Gak bisa (OPD Sumut) jalan sendiri-sendiri. Saat bicara pakan ternak aja, sangat berkaitan dengan banyak hal. Inilah yang terjadi. Melalui RDP kita, setidaknya Komisi B DPRDSU meminta OPD Sumut untuk sense of belonging (rasa memiliki). Bila (regulasi) tingkat Gubsu, ya kan bisa keluar sanksi sesuai kewenangan,” yakin Eben.
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
Standard Harga Pakan Ternak
Pemikiran senada dicetuskan anggota Komisi B DPRDSU Irwan Simamora, SH. Bagi dia, selalu terjadi fluktuasi harga pupuk non organik yang tidak kunjung stabil di Sumut. Begitu pula ketersediaan pupuk cenderung sulit dicari para petani. Menyinggung pakan ternak, Irwan menyarankankan Pemprovsu menetapkan standard harga normal. “Kalo bisa kita konstruksikan berapa harga normal pakan bila mengacu kebutuhan dan produksi. Kita atur dalam regulasi, pasti stabil. Kita doronglah regulasi Pemprovsu membuat HET komoditas pangan semisal jagung. Tinggal tata kelola dan koordinasi aja. Sebelumnya harga jagung Rp. 6.000, kenapa sekarang dapat Rp. 3.000 ? Masak gak bisa udah kumpul kita di sini dengan OPD Pemprovsu,” sindir politisi Partai Hanura itu. Anggota Komisi B DPRDSU Ahmad Hadian menambahkan, 3 OPD Sumut perlu segera berkoordinasi ke Pemprovsu. “Ada gak laporan kalian ke Sekda dan Gubsu usai RDP ? Jangan pulak kita berapi-api tapi kalian di sana berair-air,” tegasnya.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Jawaban Pemprovsu
Menanggapi cecaran legislator, Kabid Peternakan DKPP Sumut Yusranaria Panjaitan dan pejabat Biro Perekonomian Setda Provsu Ismail Nasution berjanji mengkoordinasikan masukan-masukan Komisi B DPRDSU terhadap Pemprovsu. Ismail mengatakan, masalah pakan ternak memang mendalam diperhatikan Pemprovsu. “Setelah RDP kami akan memanggil PTPN. Apakah limbah-limbah pabrik kelapa sawit/tebu mereka dapat dipakai menjadi pengganti pakan ? Mungkin jika kita minta dikasih mereka. Apakah limbah mereka bisa kita olah jadi pakan ternak,” ucap Ismail bernada tanya. Sedangkan untuk HET jagung, Ismail sepakat diperlukan kepastian harga agar petani tidak khawatir. Sama seperti cabai. Namun cabai disebutnya tidak mungkin berdasarkan HET lantaran barangnya basah dan berpotensi busuk. “Apakah regulasinya (pakan ternak) dalam bentuk Pergub nanti ? Saran Dewan cukup baik. Kami apresiasi dan buat laporan tertulis. Alangkah baiknya ada notulen RDP ini,” pintanya. (MS/BUD)
