www.MartabeSumut.com, Medan
Setelah terpilih menjadi Kepala Daerah pada Pilkada 9 Desember 2020, ternyata Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan Aulia Rahman justru enteng mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara “gila-gilaan”. Setidaknya kebijakan kenaikan tarif PBB sudah dilakukan Bobby 2 kali mulai 2022 dan melonjak kembali tahun 2024. Akibatnya warga Medan kian tercekik. Sementara anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, SE, mengingatkan Walikota Medan Bobby Nasution serta Pemko Medan jangan memeras rakyat demi kebijakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA LAGI: Hampir 50% Wajah Lama DPRD Sumut Lolos Kembali Periode 2024-2029
BACA LAGI: Data KPU Amburadul, Nama Warga Pemilih di Medan Kota Lenyap dari DPT Pemilu 2024
BACA LAGI: 3.114 WBP di Sumut Terima Remisi Khusus Hari Raya Natal 2023
BACA LAGI: 87 Hari Menuju Pemilu 2024, Lurah Teladan Timur Imbau 8.618 Pemilih Gunakan Hak Suara
BACA LAGI: Sumut Tuan Rumah PON ke-21, Anggota Komisi E DPRDSU Anita Lubis Khawatir Melihat Berbagai Kekurangan
BACA LAGI: Saat Bayar PKB, Samsat Medan Selatan Perlakukan Warga dengan Tidak Bermartabat
BACA LAGI: Pihak Rumah Sakit “Usir” Pasien BPJS Belum Sembuh, Toni Togatorop: Usut, Nodai Nilai Kemanusiaan
BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas !
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Dampingi 2 Cakada Padangsidimpuan Fit and Proper Test, Robby Harahap: NasDem Lihat Survei Elektoral
BACA LAGI: Toni Togatorop: Gencarkan Bantuan Sosial Buat 1,5 Juta Lansia di Sumut..!
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Vaksinasi Booster ke-2, Rahmansyah Sibarani: Ayo Kuatkan Herd Immunity !
BACA LAGI: Jalan Kenduri Raya di Kawasan Industri Sunggal Rusak, Toni Togatorop Sentil Bupati & Kadis PU DS
BACA LAGI: Jelang Pemilu 2024, ASN Diingatkan Waspada & Tidak Ikut Berpolitik
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Tondi Roni Tua Imbau Kapoldasu Bersihkan Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Anak Dianiaya, Dibunuh & Dibuang, Ibu Kandung Korban Ungkap Sang Suami Pelaku Pembunuhan
BACA LAGI: Rumah 40 KK di Lahan Eks HGU PTPN 2 Dagang Kerawan Ditembok, Oknum Preman Serang Ketua Parpol
BACA LAGI: HGU “Disulap” jadi Bisnis Perumahan & Properti, KAMMI Sumut: Bubarkan PTPN 2
BACA LAGI: Menakar Ancaman Politik Identitas Pasca-Pelaksanaan Pemilu 2024
BACA LAGI: Judi Online Kian Gencar di Platform & Medsos, Pemerintah-Aparat Diimbau Gerak Cepat
Warga Medan Tercekik Kenaikan PBB
BP (53), warga Jalan Pelajar Medan Kec Medan Kota tak habis fikir dengan kenaikan tarif PBB yang melonjak drastis lagi tahun 2024 dan jatuh tempo penagihan 31 Agustus 2024. Padahal tahun 2022 BP sudah sangat kesal atas kenaikan tarif PBB 100% lebih. Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu pagi (22/5/2024), BP mengatakan, tahun 2021 PBB rumahnya masih sekira Rp. 400 ribu. Namun tahun 2022 naik mencapai Rp. 900 ribu. BP mengaku tidak mendapat penjelasan pihak kelurahan soal alasan Pemko Medan menaikkan tagihan PBB. Sebab tanda pemberitahuan biaya tagihan PBB baru diterimanya dari Kepala Lingkungan (Kepling).
BACA LAGI: Caleg DPRDSU Dapil Sumut 3 Imbau Aparat Gakumdu Tangkap Pelaku Kejahatan Jual-Beli Suara Pemilu 2024
BACA LAGI: Diskusi Publik di Medan Bertajuk “Ancaman Judi Online Bagi Generasi Muda”
BACA LAGI: Kapasitas UPT Lapas/Rutan di Sumut 13.699 Orang, Over-Crowded WBP 31.921 Jiwa
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Santoso Meninggal, Ketua FP Demokrat Tondi Roni Tua: Kami Kehilangan Sahabat
BACA LAGI: AMM & PLIF Gelar Diskusi Publik Bertajuk “Menakar Kerawanan Politik Identitas di Kabupaten Kampar”
BACA LAGI: Jokowi Ingatkan Komoditas Pangan, Ketua DPRD Sumut Sentil PTPN 2 “Sulap” Kebun HGU jadi Perumahan
BACA LAGI: Geram Pelayanan RS & BPJS, Anggota DPRDSU Ruben Tarigan: Jangan Perlakukan Pasien Manusia Kelas 2..!
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Gandhi Siregar Miris Amati Jalan Nasional di Sumut Banyak Berlubang
BACA LAGI: Jebol Pagar, Massa Anarkis Duduki Ruang Paripurna DPRDSU
BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Politisi Hanura Imbau Masyarakat Sumut Tolak Praktik Jual Beli Suara & Kampanye Hitam Saat Pemilu
BACA LAGI: Sampaikan 5 Sikap, FP-Hanura DPRDSU Ingatkan Kesetaraan Gender dalam Struktur Pemprovsu
BACA LAGI: Pemilih Pemula Cerdas Gilas Politik Identitas, KAMMI & AMPR Sumbar Gelar Diskusi Publik
Tahun 2022, beber BP, kenaikan tarif PBB rumahnya mencapai 100% lebih. Kini 2024 naik lagi 20%. “Ada apa dengan Walikota dan Pemko Medan ? Kok jadi masyarakat yang dicekik Pemko Medan ? Memangnya apa kontribusi Walikota/Pemko Medan di rumahku. Saya hidup dan membiayai rumah saya sendiri. Bukan dibiayai Walikota/Pemko Medan. Bumi ini bukan milik mereka ya. Kalo Pajak Kendaraan okelah kita bayar karena saya pakai jalan raya. Seenaknya aja si Bobby ini menindas warga dengan kebijakan brengsek. Walikota macam apa itu. Kemajuan Medan saja tidak jelas arahnya sejak dia menjabat Walikota. Jangan mentang-mentang menantu Presiden-lah. Sama aja kelakuan mereka. Jujur ya, sebagai warga kami akan malas bayar PBB,” geram BP dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif
Walikota & Pemko Medan jangan Peras Rakyat
Terpisah, www.MartabeSumut.com mengonfirmasi anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, SE, Rabu sore (22/5/2024). Menurut Zeira, kenaikan tagihan PBB tidak boleh dilakukan mendadak tanpa pembicaraan dengan DPRD Medan. Apalagi tidak disosialisasikan terhadap masyarakat luas. Dia membenarkan regulasi kenaikan tarif PBB memiliki payung hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan. Namun anggota Komisi C DPRD Sumut bidang keuangan ini mempertanyakan apakah sosialisasi kenaikan tarif telah dilakukan Pemko Medan. “Sudah bicarakah Pemko Medan dengan DPRD Medan dan masyarakat ? Saya pastikan kenaikan drastis tagihan PBB Medan pada 2022 dan 2024 sangat memberatkan warga. DPRD Sumut mengingatkan kebijakan Walikota dan Pemko Medan jangan memeras rakyat demi kepentingan PAD,” sesal Zeira mantap.
BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !
BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM
BACA LAGI: Dialog Kebangsaan Iskindo “Menakar Kerawanan Konflik Pemilu 2024”
BACA LAGI: Dorong Pemprovsu Wujudkan Gerakan T3, Politisi Hanura Toni Togatorop: Bumi Selamat, Ekonomi Rakyat Meningkat
Nah, sebelum tarif PBB disahkan naik, Zeira memastikan urgensi sosialisasi ke warga/publik. Jika tidak, Zeira khawatir beberapa hari kedepan bakal muncul gelombang protes masyarakat di Balai Kota Medan. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, 2019-2024 dan terpilih kembali 2024-2029 tersebut mengungkapkan, kasus serupa pernah terjadi saat Rahudman Harahap menjabat Walikota. Tapi Zeira menegaskan, tatkala warga protes, kebijakan menaikkan tarif PBB langsung ditinjau Rahudman.
BACA LAGI: Reses 24-30 November, Anggota DPRDSU Irwan Simamora Sentil Kehadiran OPD Sumut
BACA LAGI: Demo ke DPRDSU, Massa Tuntut Gubsu Dipanggil & Hentikan Penggusuran Warga Desa Bandar Baru
BACA LAGI: Usir Pengacara Saat RDP, Komisi C DPRDSU Zeira Salim Selidiki Aset AIJ
BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM
Kebijakan Walikota Tidak Pro Rakyat
Zeira pun meyakini kebijakan “meledakkan” tarif PBB secara drastis adalah keputusan pimpinan daerah yang tidak berpihak pada rakyat. Sehingga Walikota dan Pemko Medan akan dinilai publik gagal terobosan dalam menggali PAD dari sektor-sektor bisnis atau komersial. Bagi Bendahara DPW PKB Sumut ini, uang rakyat jangan diperas penguasa/pemerintah dengan modus kenaikan tarif PBB. Apalagi taraf ekonomi rakyat umumnya masih tataran terbatas.
BACA LAGI: Waspadalah, Scammer “Bank Mandiri Care” Beraksi, Nasabah Bank Mandiri Medan Nyaris Tertipu
BACA LAGI: Ini 14 Pasal Krusial Masuk RUU KUHP
BACA LAGI: Menkeu Cemaskan El Nino Ancam Pertanian 2023, Ketua Aspatan: KDh di Sumut Gencarkan Diversifikasi
BACA LAGI: Soal Revisi UU Sisdiknas, Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qamar: Jangan Kerdilkan Guru PAUD !
Hentikan Modus Kenaikan PBB
Makanya, Zeira mengimbau Walikota/Pemko Medan bersama DPRD Medan mengevaluasi kenaikan tagihan PBB 2024. “Kita gak mau mendengar alasan justifikasi (pembenaran) Pemko Medan tentang “pintu peluang” pengurangan PBB. Poin saya, hentikan mempersulit, jangan peras dan setop beratkan warga dengan modus kenaikan tarif PBB “gila-gilaan”. Apa Pemko Medan malas cari peluang PAD yang realistis sehingga enteng “memeras” rakyat ? Masak pelayan rakyat justru seenaknya menaikkan PBB sampai 100 persen,” sesal Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut itu kebingungan.
BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah
BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut
BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah
BACA LAGI: Politisi Hanura Dukung PPKS/RISPA Pertahankan Habitat Tanah & Sawit di Indonesia dengan Pupuk Kompos
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
DPRD Medan Enggan Bicara
Sayang sekali, beberapa anggota DPRD Medan yang dikonfirmasi www.MartabeSumut.com malah enggan berkomentar. Padahal kenaikan PBB tahun 2022 masih memunculkan reaksi dari sosok anggota DPRD Medan. Menariknya sekarang, ketika ditemui secara terpisah, 3 legislator DPRD Medan menunjukkan bahasa tubuh kesal terhadap Walikota/Pemko Medan atas kenaikan “gila-gilaan” tarif PBB sejak 2022 dan 2024. “Apalah mau saya bilang, Bang. Walau semua anggota DPRD Medan menolak, tetap aja suka-suka dia membuat kebijakan. Kita protes, ya kita bisa susah di Partai dan DPRD Medan. Sebab mertua dan ipar-iparnya masih berkuasa pulak,” sindir seorang anggota DPRD Medan, yang menolak namanya ditulis.
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Irwan Simamora: investasi ke Sumut Harus Jamin Sustainibilitas Lingkungan
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 ribu
Ini Sikap Pemko Medan
Sedangkan Kadiskominfo Medan Arrahman Pane yang dihubungi www.MartabeSumut.com, Kamis (23/5/2024) pukul 11.12 WIB, mengarahkan konfirmasi ke Kadispenda Medan dan Sekretaris Dispenda Medan. “Coba konfirmasi Bang ke Dispenda. Nanti saya kirim nomor Kadis dan Sekretaris,” jawab Pane melalui ponselnya. Tatkala www.MartabeSumut.com langsung menghubungi ponsel Kadispenda dan Sekretaris Dispenda Medan, yang terdengar hanya nada panggil. Saat ditelepon beberapa kali, kedua pejabat tidak mengangkat ponsel. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp yang dikirimkan juga belum dibalas keduanya. (MS/BUD)