Tentang Martabe

Sejarah www.MartabeSumut.com 

 
Media Online www.MartabeSumut.com berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Didirikan oleh Jurnalis Budiman Pardede, S.Sos sejak 22 November 2011. Nama Martabe diambil dari istilah yang populer di Sumatera Utara sekira tahun 1988. Kata itu merupakan singkatan yang kerap dipakai dalam bahasa suku Angkola-Mandailing dan Batak Toba, yaitu Marsipature Hutana Be atau disingkat Martabe. Kata Martabe bermakna “membangun kampung masing-masing”. Sedangkan Sumut menunjukkan locus tempat media serta sasaran inti sumber pemberitaan. Jadi nama MartabeSumut memang sengaja dipakai untuk maksud membangun daerah melalui karya-karya jurnalistik dan suara-suara kritik demi kemajuan kampung halaman khususnya Sumut. Awalnya, media ini hanya bernaung dibawah suatu lembaga yang dikukuhkan Akte Notaris. Namun belakangan didirikanlah PT MartabeSumut Berjaya (MSB) sebagai badan hukum resmi untuk eksistensi dan legalitas www.MartabeSumut.com
 
Sebagai jurnalis yang telah praktis menulis sedari 1991, Budiman Pardede mendirikan Media Umum Berita Online www.MartabeSumut.com berdasar UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan dan bertanggungjawab. Kemudian berpedoman pada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Melalui kehadiran PT Martabe Sumut Berjaya, Media Online www.MartabeSumut.com akhirnya resmi ber-Badan Hukum (BH) Akte Notaris di Medan Nomor 46, SK Kemenkum HAM RI No AHU: 0012627.AH.01.01, NPWP: 90.661.917.6-122.000 dan SIUP/Izin Lokasi/Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106731323.
 
Tagline & Sub Tagline
 
Hingga 2019 atau kurun 8 tahun eksis,  www.MartabeSumut.com telah menjadi konsumsi bacaan untuk penduduk Kota Medan, masyarakat Provinsi Sumut, rakyat Indonesia bahkan warga dunia. Dengan tagline: KRITIS & REALISTIS serta sub tagline: “menghimpun cerita, peristiwa dan wawancara menjadi berita yang enak dibaca”, tidaklah sedikit tantangan internal dan eksternal dihadapi dalam merawat eksistensi www.MartabeSumut.com. Upaya itu sangat terasa terutama dari sisi finansial. Baik kebutuhan dana pengembangan situs, pembayaran honor berita wartawan hingga cost operasional tak terduga. Semua kebutuhan itu disubsidi secara mandiri oleh Budiman Pardede. Tidak ada pengusaha besar atau korporasi yang menopang pendanaan selain kemandirian menghadirkan 1 media massa yang menjalankan fungsi jurnalistik dengan etika, karya serta tanggungjawab. Sehingga independensi media ini kian mengkristal ke permukaan sejak 8 tahun silam sampai sekarang. Untung saja masih ada kontribusi iklan dan pariwara dari berbagai pihak yang selalu datang tepat pada waktunya. Begitu pula dukungan pihak tertentu secara moril dan materil yang bersifat tidak mengikat. Tak heran, kendati kendala dana memang sangat mempengaruh, toh tidak pernah menghalangi Budiman Pardede membangun www.MartabeSumut.com sebagai media edukasi, informasi, kontrol dan sarana rakyat menyampaikan aspirasi. Apalagi, Budiman Pardede meyakini, kelak dunia Pers akan beralih dari media cetak ke media online dan elektronik.
 
Visi & Misi 
 
Perlu diketahui, pendirian suatu media massa apapun tergolong “high risk business” (bisnis beresiko tinggi). Pasalnya, perusahaan media massa online tidak bakal mendapat penghasilan secara nyata (langsung) dari produk jurnalistik yang dihasilkan. Jalan satu-satunya penghasilan media online cuma dari iklan ucapan, iklan usaha, iklan pariwara perusahaan dan iklan sosok/profile seseorang. Tidak jauh beda dengan media cetak. Biasanya, para pelanggan koran, tabloid atau majallah baru akan membayar tagihan pada waktu tertentu saja. Jadi bisnis media massa memang kategori resiko tinggi. Walau menyadari ketatnya kompetisi, tapi ekspektasi Budiman Pardede memajukan www.MartabeSumut.com tidak membuatnya gentar terhadap realitas high risk business tersebut. Melalui visi: mengeksplor berita-berita konten lokal (Medan dan Sumut), www.MartabeSumut.com bertekad mewujudkan misi sebagai wadah sosial kontrol, informatif, edukasi dan menjadi salah satu pilar demokrasi untuk warga Sumut secara khusus serta rakyat Indonesia secara umum. Itulah sebabnya, semenjak dini, www.MartabeSumut.com tetap konsisten menyajikan berita berlandaskan tagline KRITIS & REALISTIS serta sub tagline: “menghimpun cerita, peristiwa dan wawancara menjadi berita yang enak dibaca”. Bagi Budiman Pardede, kehadiran www.MartabeSumut.com bertujuan memproduksi karya jurnalistik dan bukan plagiator. Tidak diam-diam mencuri apalagi copy paste sumber pertama hak orang lain. Karya jurnalistik yang diproduksi www.MartabeSumut.com selalu 
menerapkan etika dan kode etik jurnalistik demi menjaga marwah institusi Pers. Budiman Pardede meyakini, bentuk ideal Pers di era kekinian dan kedepan adalah: jika pemberitaan sehat, niscaya publik percaya dan bisnis turunan (iklan) akan ikut sehat. Artinya, konsepsi sehat pemberitaan dan sehat bisnis selalu diingatkan kepada jajaran wartawan dan koresponnden www.MartabeSumut.com tatkala menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Kami percaya, sehat bisnis hanya dapat terwujud bila setiap pemberitaan diproduksi dengan proses yang sehat. Pemberitaan sehat niscaya muncul ketika seorang jurnalis benar-benar berkarya, beretika dan bertanggungjawab. Nah, itulah semangat Budiman Pardede saat mendirikan www.MartabeSumut.com sedari awal. Semangat itu pula yang menuntun www.MartabeSumut.com bisa eksis membangun kampung, wilayah Sumut dan Indonesia sampai sekarang bahkan hingga kapanpun.
 
Dewan Pers Jangan Hancurkan Kemerdekaan Pers
 
Pada sisi lain, www.MartabeSumut.com ingin pula mengingatkan Dewan Pers agar tidak menghancurkan kemerdekaan Pers di Indonesia. Kami menilai, Pers adalah pilar ke-4 demokrasi di Indonesia. Tidak boleh ada pihak atau lembaga manapun yang merasa paling berhak mengatur Pers/media, wartawan dan organisasi Pers di Indonesia dengan dalih verifikasi atau uji kompetensi. Kami anggap itu akal-akalan mempertahankan status quo, pembusukan budaya, merampas HAM dan sama saja membunuh kemerdekaan Pers yang telah cukup baik selama ini. Patut dicatat, mustahil Pers dikooptasi menjadi 1 aliran dan diatur seenaknya sesuai selera Dewan Pers. Sebab masing-masing media, wartawan dan organisasi Pers punya karakter sendiri-sendiri. Namun sangat kami sesalkan, kelompok status quo atau oknum-oknum para pembusuk budaya bermental oportunis yang ada di Dewan Pers, itu terus mencoba merusak iklim demokrasi dan kebebasan Pers di Indonesia. Siapapun otak yang mendalanginya, tak lebih dari figur-figur (media, organisasi Pers dan wartawan) yang memang suka diteteki, disusui, ingin disuap seperti era Orde Baru bahkan kental berorientasi merampok APBN/APBD dengan cara-cara munafik seolah-olah pahlawan Pers yang satria. Padahal sangat pantas diduga, mereka bersubahat merampok uang rakyat dengan kedok Dewan Pers, bertameng organisasi Pers, bertopeng media massa atau berjubah wartawan. Harusnya Dewan Pers itu malu. Semua media massa yang berdiri di Indonesia saat ini dibangun melalui usaha/modal mandiri kelompok masyarakat dengan mengacu pada UU Perseroan Terbatas (PT). Media massa berdiri tidak karena 1 dukungan atau keterkaitan apapun dari Dewan Pers. Itu membuktikan bahwa aturan abal-abal Dewan Pers soal verifikasi terhadap media massa di Indonesia batal demi hukum, tidak berhak menghakimi media, tidak punya dasar mengurusi rumah tangga suatu perusahaan media dan tidak punya payung hukum mengeluarkan aturan verifikasi. Sekali lagi, setiap media massa, organisasi Pers dan wartawan memiliki cara kerja berbeda ibarat kejelian seorang jurnalis dalam menetapkan news angle. Jadi tidak mungkin atau mustahil diatur oleh Dewan Pers dengan cara-cara pengerdilan yang dipaksakan selama ini. Contoh lain, Dewan Pers membuat aturan soal Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Seharusnya oknum Dewan Pers yang membuat aturan itu segera dilaporkan ke polisi. Alasannya sederhana. Sampai sekarang tidak ada 1 lembaga UKW yang didirikan Dewan Pers di Indonesia yang bisa diakses wartawan secara independen dan terbuka. Malah dengan bangganya Dewan Pers bertindak melebihi kewenangan UU dengan menggiring opini sesat/sepihak agar wartawan mengikuti UKW melalui organisasi Pers yang merupakan konstituen Dewan Pers. Ini Dewan Pers goblok atau mau jadi politisi DPRD/DPR RI yang punya konstituen? Ironis sekali wartawan Indonesia punya Dewan Pers tapi kelakuannya macam politisi busuk. Membuat aturan-aturan (UKW) yang mengikat wartawan di Indonesia namun malah bicara diskriminatif seputar konstituen/kroni-kroninya dan tidak mampu menyediakan lembaga UKW yang bisa diakses wartawan secara fair, kompeten, terbuka, independen dan tidak diskriminatif. Mari kita tanya Dewan Pers: Bagaimana mungkin wartawan mendaftar UKW ke salah satu organisasi Pers (yang katanya konstituen Dewan Pers) sementara sang wartawan memang tidak anggota organisasi Pers tersebut ? Bukankah setiap warga negara dijamin bebas berserikat atau tidak ikut berserikat sekalipun ? Masak wartawan yang tidak anggota suatu organisasi dipaksa datang ke suatu organisasi hanya untuk “mengemis” ikut UKW ? Lalu, kalau UKW wajib untuk semua wartawan, adakah 1 saja lembaga resmi UKW yang didirikan Dewan Pers dan bisa diakses wartawan secara terbuka tanpa perantara konstituen-nya ? Dan bagaimana pula Dewan Pers melihat wartawan yang sudah aktif menulis dan jadi wartawan sebelum UU 40/1999 itu ada ?
 
Kiprah Dewan Pers Diributkan Wartawan
 
Inilah pandangan kritis kami seputar kiprah Dewan Pers yang belakangan diributkan wartawan bahkan digugat ke pengadilan. Dewan Pers nyata sudah kebablasan dan sok jagoan mengatur media massa, wartawan hingga organisasi Pers di Indonesia. Tapi lambat laun kedok dan aib sendiri justru dibuka Dewan Pers dengan latah bicara konstituen atau terindikasi menguntungkan kroni-kroni. Logikanya, kalau Dewan Pers bisa menentukan konstituen dan bersikap diskriminatif, harusnya yang diurus ya konstituennya saja dong. Termasuk uang APBN yang dipakai harus diaudit apakah benar untuk pengembangan Pers atau dibagi-bagi ke kantong konstituen. Sejak beberapa tahun lalu Dewan Pers memang seenaknya men-generalisir aturan-aturan onani (syur sendiri) kepada wartawan, media serta organisasi Pers. Fungsi Dewan Pers tidak lagi sesuai UU 40/1999. Dewan Pers harusnya menjembatani persoalan Pers dengan publik dan mengembangkan kemerdekaan Pers. Tapi faktanya Dewan Pers merusak iklim kebebasan Pers, bersifat diskriminasi dan latah mengatasnamakan lembaga sebagai dewa atas wartawan, media massa serta organisasi Pers. Pola kerja Dewan Pers itu jelas sangat berbahaya. Baik terhadap uang rakyat dari APBN yang diduga dirampok secara sistematis, hingga kemerdekaan Pers yang hancur akibat perilaku oknum yang duduk justru mempertahankan status quo masa Orde Baru dan pembusukan budaya. Wartawan, media massa dan organisasi Pers harus bersatu melawan Dewan Pers yang kian jelas tidak ada manfaatnya. Bila perlu, Presiden harus membubarkan Dewan Pers lantaran uang rakyat telah terbuang sia-sia membiayai gaji dan operasional Dewan Pers. Akhirnya, setiap wartawan/media/organisasi Pers tidaklah istimewa di depan hukum. Sekecil apa pun kesalahan dalam tugas-tugas jurnalistiknya, tetap saja ada aturan UU 40/1999 dan hukum pidana yang wajib untuk ditegakkan. Makanya, kami ingatkan Dewan Pers, organisasi Pers, wartawan dan media massa di Indonesia supaya jangan ikut-ikutan mengancurkan kemerdekaan Pers Indonesia. Semoga..! [ ]