www.MartabeSumut.com, Medan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut Alex Cosmas Pinem mengatakan, demi meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis HAM di satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumut, Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi membuka kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di wilayah tahun 2022, beberapa waktu lalu.
BACA LAGI: Oknum Lapas Binjai Cabuli Gadis, Kadiv Pas Kemenkumham Sumut: ASN itu Ditindak Tegas !
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: PT Dirga Surya Habiskan Rp 9,6 M Beli Mesin Gabah, Zeira Salim Heran Bisnis Hotel jadi Pertanian
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Irwan Simamora: investasi ke Sumut Harus Jamin Sustainibilitas Lingkungan
BACA LAGI: Reses 24-30 November, Anggota DPRDSU Irwan Simamora Sentil Kehadiran OPD Sumut
BACA LAGI: Sampaikan 5 Sikap, FP-Hanura DPRDSU Ingatkan Kesetaraan Gender dalam Struktur Pemprovsu
Alex menjelaskan, Kakanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran yang telah ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun Anggaran 2022. Hal itu sebagai usaha melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan serta pemajuan HAM di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.
BACA LAGI: Waspadalah, Scammer “Bank Mandiri Care” Beraksi, Nasabah Bank Mandiri Medan Nyaris Tertipu
BACA LAGI: Usir Pengacara Saat RDP, Komisi C DPRDSU Zeira Salim Selidiki Aset AIJ
BACA LAGI: Ranperda P-APBD Sumut 2022, Ketua FP-Demokrat DPRDSU Tondi Roni Tua Tolak Kenaikan Harga BBM
BACA LAGI: Ini 14 Pasal Krusial Masuk RUU KUHP
BACA LAGI: Menkeu Cemaskan El Nino Ancam Pertanian 2023, Ketua Aspatan: KDh di Sumut Gencarkan Diversifikasi
BACA LAGI: Soal Revisi UU Sisdiknas, Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qamar: Jangan Kerdilkan Guru PAUD !
Dia menegaskan, tujuan kegiatan tersebut untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. “Khususnya di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM dalam peningkatan kualitas layanan Unit Kerja Kemenkumham,” terang Alex. Menurutnya, saat membuka kegiatan kemarin, Kakanwil Kemenkumham Sumut menjelaskan 5 perubahan tahapan pelaksanaan yang dilakukan.
BACA LAGI: Sumut Identik Judi & Narkoba, 2 Ketua Fraksi DPRDSU Imbau Kapoldasu Responsif
BACA LAGI: Siantar & Simalungun Butuh Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRDSU Partogi Sirait: Pemprovsu Bantu Petani !
BACA LAGI: Wujudkan Swasembada Daging di Sumut, FP-Hanura DPRDSU Setujui Ranperda Pengawasan Lalulintas Hewan
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Imbau Gubsu Evaluasi PT PSU & Audit Perumda Tirtanadi Sumut
BACA LAGI: Tinjau Proyek APBD Sumut 2021 di Karo, DPRDSU Sesalkan Pengadaan Cold-Storage Seolah Milik Pribadi
BACA LAGI: OPD Bolos Tinjau Proyek APBD 2021, Tim Kunker DPRDSU Dapil Sumut 7: Gubsu Evaluasi !
Diantaranya pencanangan, pembangunan, evaluasi, penilaian/pembinaan dan pengawasan. Beberapa kriteria yang dinilai mencakup aksesibiltas dan ketersediaan fasilitas (sarana prasarana), SDM petugas, kepatuhan pejabat hingga pegawai pelaksana terhadap standar pelayanan. Selain itu, Alex memastikan, perlu inovasi dalam pelayanan publik dan integritas dari seluruh pegawai. Dia berharap seluruh UPT yang ada dapat meraih penghargaan P2HAM sebagai entitas keberhasilan terhadap pemenuhan HAM yang telah dilaksanakan oleh masing masing UPT.
BACA LAGI: Ketua Komisi A DPRDSU Andri Alfisah Ingatkan Gubsu Jangan Buat Klaster Penerima Hibah Rumah Ibadah
BACA LAGI: Kasus Tanah Paling Tinggi, Kadiv Yankumham: Tahun 2022 Ada 60 Kasus Pelanggaran HAM di Sumut
BACA LAGI: Realisasi Pajak Air Permukaan Rendah, Komisi C DPRDSU HM Subandi Resah
BACA LAGI: 73,3 % WBP di Sumut Kasus Narkotika, Restorative Justice Antisipasi Lapas Over Kapasitas.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Kemudian terus berupaya memperbaiki layanan. Terutama berorientasi pada kebutuhan penerima layanan dan berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. “Mengedepankan pelayanan transparan, akuntabel, partisipatif, berdaya guna, mudah diakses serta berkeadilan,” cetus Alex. Kegiatan itu mengundang narasumber dari Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM, yang diwakili oleh Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II Olivia Dwi. (MS/BALD)
