www.MartabeSumut.com, Medan
Fraksi Partai (FP) Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mendorong Gubsu Edy Rahmayadi serta Pemprovsu meningkatkan Indeks Pembangungan Manusia (IPM/SDM) di Provinsi Sumut. Bukan apa-apa, IPM Provinsi Sumut tahun 2021 cuma sebesar 72,00. Masih kalah dibanding wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
BACA LAGI: DPP Sahkan DPD Hanura Sumut 2020-2025, Toni Togatorop: Kami Siap Mengawal Hati Nurani Rakyat
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Rusdi Lubis: BPN Clean and Clear Lahan Sebelum Terbitkan HGU
Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, harapan tersebut disampaikan anggota DPRDSU FP-Golkar Viktor Silaen, SE, MM, saat menjadi juru bicara dalam Sidang Paripurna DPRDSU beragenda Pendapat Akhir FP-Golkar DPRDSU terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut TA 2021, Rabu siang (6/7/2022) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini meyakini, melalui upaya peningkatan IPM/SDM, salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemprovsu adalah dengan menurunkan angka kemiskinan. Sebab hampir seluruh daerah Provinsi Sumut memiliki kehidupan warga di bawah garis kemiskinan. “Bahkan berada pada level kemiskinan ekstrem,” singkapnya.
Kepulauan Nias Daerah Tertinggal
Anggota Komisi D DPRDSU itu pun mencontohkan wilayah Kepulauan Nias. Viktor menilai Kepulauan Nias tergolong kategori daerah tertinggal di Provinsi Sumut. Artinya, sesuai pandangan FP-Golkar DPRDSU, kemiskinan yang terjadi berjalan seiring dengan tingkat kebodohan masyarakat. “Makanya langkah lanjutan harus dilakukan Gubsu/Pemprovsu. Caranya melalui peningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di semua daerah Sumut,” ingat Viktor.
BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !
Inovasi Majukan Ekonomi Daerah
Menurut Viktor, kebijakan Gubsu, Pemprovsu dan OPD Sumut yang tidak kalah penting dibenahi menyangkut inovasi memajukan perekonomian setiap daerah. Bagi Viktor, kemajuan ekonomi lokal berkorelasi erat terhadap solusi terbaik dalam memupus segala permasalahan pemicu (kemiskinan). Sehingga kelak dapat terwujud visi-misi menjadikan Provinsi Sumut maju, aman dan bermartabat.
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Perhatikan Temuan Kunker DPRDSU
Kedepan, imbuh mantan Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian tersebut, FP-Golkar DPRDSU meminta Pemprovsu memperhatikan temuan-temuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) DPRDSU ke Dapil masing-masing terkait evaluasi APBD Sumut TA 2021. Mengingat semua kebijakan Gubsu, Pemprovsu serta OPD Sumut tidak bakal tercapai tanpa adanya good will (niat baik) bahkan political will (kemauan politik). “FP-Golkar DPRDSU menyatakan dapat menerima Ranperda PjP APBD Sumut TA 2021 untuk disahkan menjadi Perda,” tutup Viktor Silaen, sembari merinci nominal pendapatan Rp. 14.034.036.626.478,57, belanja Rp. 13.225.393.166.670,32, surplus Rp. 808.643.459.808,24, pembiayaan netto Rp. 288.850.054.431,19 dan SiLPA Rp. 1.097.493.514.239,14. (MS/BUD)
