www.MartabeSumut.com, Medan
Pertengahan September 2021 Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengakui masalah kekurangan pasokan pupuk Nasional terjadi setiap tahun. Bukan karena distribusi melainkan kemampuan produksi industri cuma 13 juta Ton. Sementara kebutuhan petani Indonesia mencapai 24 juta Ton alias kekurangan 11 juta Ton. Artinya, pupuk bersubsidi kerap langka tapi ironisnya tak kunjung ada solusi pemerintah pusat, Pemprovsu hingga Pemkab di Sumut.
BACA LAGI: 11 Surat Suara “Dimainkan”, Cakades Laeole 1 Kec Parbuluan Ranap Tobing Surati Bupati & DPRD Dairi
BACA LAGI: 106 Desa di Kab Dairi Pilkades, Calon Kades Diingatkan Jangan Karena Ambisi “Mainkan” Dana Desa
BACA LAGI: Lawan Narkoba, Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Sarankan Negara Pakai Pola PPKM Sekat Penyelundupan
BACA LAGI: Perbedaan Harga Sawit Bikin Petani Jual ke Luar, Gandhi Siregar: Negara Dirugikan, Jalan Rusak !
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
BACA LAGI: Waspadai Covid-19 Gelombang ke-3..!
Kritik tersebut dilontarkan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Fahrizal Efendi Nasution, SH, kepada www.MartabeSumut.com, belum lama ini di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Fahrizal mengungkapkan, sejak menunaikan Reses pertengahan November 2021, hingga kini warga petani terus mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Wakil rakyat asal Dapil Sumut 7 Kab Madina, Kab Paluta, Kab Palas, Kab Tapsel dan Kota Padang Sidimpuan itu heran kelangkaan pupuk bersubsidi selalu diributkan petani setiap tahun. “Jadi gini ya, setahu kita pemesanan pupuk bersubsidi kan sistem electronic-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) atau pembelian pupuk secara online. Petani yang mau pupuk bersubsidi diwajibkan datang ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) melalui kelompok tani. Syaratnya membawa KTP, mengisi form penebusan, tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar pada sistem e-RDKK. Tujuannya bagus sih, supaya pupuk tepat sasaran,” ucap Fahrizal.
BACA LAGI: Jiwa Besar Hadiri Paripurna PAW, Kiki Handoko Sembiring Minta DPRDSU Tunggu Putusan PN/PTUN
BACA LAGI: PSR Terganjal Suket, Komisi A/B DPRDSU Imbau ATR/BPN Tidak Sandera Program Nasional
Kembalikan Cara Manual
Kendati demikian, jika sistem e-RDKK tidak maksimal, politisi Partai Hanura tersebut menyarankan dikembalikan memakai cara manual. Dia menduga, bisa saja SDM kelompok tani belum siap menghadapi era digital. Pada sisi lain, Fahrizal meminta pemerintah pusat menambah kuota pupuk bersubsidi ke Provinsi Sumut. Pasalnya, berdasarkan temuan di lapangan, salah satu pupuk bersubsidi jenis ZA mengalami kelangkan sangat signifikan. Petani kesulitan membeli lantaran barang tidak tersedia. Apalagi kelangkaan terjadi saat musim tanam. “Sebenarnya semua pupuk bersubsidi dikeluhkan warga karena langka. Bukan cuma ZA aja. Juga pupuk NPK, Urea yang disalurkan oleh PT Pusri, SP36 serta pupuk organik PT Petro Kimia,” singkapnya.
BACA LAGI: Sesalkan Kerusakan Danau Toba, Massa ke DPRDSU Serukan Penenggelaman PT Aquafarm Nusantara
Kasus “Berulang Tahun”
Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini meyakini, andaikan pola e-RDKK berjalan lancar, niscaya pupuk bersubsidi mudah diperoleh petani. Fahrizal tak habis pikir dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang diketahui pemerintah namun persoalan justru “berulang tahun”. Ketika petani mengeluh terus akibat pupuk tidak terpenuhi sesuai lahan yang dikelola, politisi bergelar adat Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam itu memastikan bakal muncul dampak buruk pada target produksi pertanian rakyat. “Nah, tentu produksi pertanian tidak tercapai. Termasuk target swasembada, ketahanan apalagi kedaulatan pangan,” ingatnya.
BACA LAGI: Bahas Konflik Lahan PT SSL vs Warga Palas, Komisi B DPRDSU Rekomendasikan Hasil Pansus Kehutanan
Pondasi Ekonomi Bisa Goyang
Fahrizal percaya, tidak tercapainya produksi pertanian mengakibatkan pondasi ekonomi rakyat goyang, pertumbuhan ekonomi daerah gamang dan stabilitas perekonomian Nasional berpotensi goncang. “Ya ironis sekali. Pupuk bersubsidi langka setiap tahun tapi strategi penyelesaian pemerintah pusat/daerah belum terlihat,” sesalnya.
BACA LAGI: Optimalkan PAD, Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Apresiasi Pemprovsu Relaksasi PKB & BBNKB
BACA LAGI: Gaji Pegawai BPS Diusulkan Tinggi, Tapi Jika Data Salah Hukuman Mati
VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut & Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting Salurkan 500 Masker Gratis Terhadap Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Bagi Fahrizal, mustahil Negara meraih predikat swasembada, ketahanan dan kedaulatan pangan bila vitamin untuk pertanian tidak disediakan. Dia pun mendorong pemerintah jujur membuka fakta lapangan sekaligus menyelesaikan akar persoalan. “Jangan lagi kamuflase. Sebab kita khawatir ada permainan oknum di tingkat distributor, agen, KPL atau pengecer sehingga pupuk tak sampai ke kelompok tani. Dinas Pertanian harus punya data akurat terkait pasokan pupuk bersubsidi. Kawal dong ketersediaan pasokan,” sindir Wakil Ketua DPRD Kab Madina periode 2009-2014 tersebut. (MS/BUD)
