www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Muhammad Gandhi Faisal Siregar mempersoalkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel. Pasalnya, perbedaan harga TBS sawit yang sangat signifikan membuat para petani lokal menjual buah ke wilayah lain. Akibatnya, selain angkutan TBS sawit kerap menimbulkan kemacetan lalulintas, Negara juga dirugikan miliaran rupiah lantaran kerusakan ruas jalan umum. Termasuk kerugian Negara tatkala angkutan TBS sawit menggunakan BBM Solar bersubsidi.
BACA LAGI: Hasilkan Ternak Unggulan, Anggota DPRDSU Gusmiyadi Usulkan Inseminasi
BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Raker, Pasar Domba Sumut Dibutuhkan Malaysia, Arab Saudi, Brunei & Singapura
BACA LAGI: DPRDSU Tuding Gubsu Lemah Pilih Kepala OPD, Sugianto Makmur Warning Aspan Sofian 3 Bulan
BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi E DPRDSU Pertanyakan Pengelolaan Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan Sumut
Kepada www.MartabeSumut.com usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Kadis Perkebunan Sumut, Selasa siang (14/9/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Gandhi menjelaskan, saat ini harga buah kelapa sawit tidak seragam di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sementara setiap minggu (Rabu) Disbun Sumut mengeluarkan harga eceran sawit/Kg. Anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian itu menginformasikan, beberapa perusahaan menetapkan harga jual yang cukup berbeda. Sehingga menuntun petani sawit pergi jauh-jauh ke luar daerah untuk menjual buahnya. “Padahal ada PKS di daerah mereka. Namun menjual ke PKS wilayah lain demi mendapat harga lebih tinggi. Disinilah masalahnya. Muatan truk TBS sawit mereka lalu-lalang melintasi jalan kabupaten,” terang Gandhi.
BACA LAGI: DPRDSU Soroti 3 Tahun Gubsu Edy, Hendra Cipta: Biasa-biasa Aja !
Kerusakan Ruas Jalan
Dengan maraknya warga menjual sawit ke luar daerah memakai truk besar, legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel ini memastikan timbul 3 dampak negatif. Diantaranya ruas jalan sering rusak, terjadi kemacetan lalulintas serta mengandalkan pemakaian BBM Solar bersubsidi. Apalagi ketika angkutan TBS semakin panjang rutenya. Negara pun disebut Gandhi mengalami kerugian miliaran rupiah sebab anggaran selalu dialokasikan untuk perbaikan jalan. “Mereka hanya perkara untung beberapa perak aja dari setiap Kg sawit. Tapi imbasnya jalan rusak dimana-mana. Ruas kabupaten hancur lebur akibat tonase truk pembawa TBS gak sesuai golongan jalan atau melanggar aturan,” sesal Gandhi.
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
Pemda Setempat Tutup Mata
Politisi PAN tersebut mengungkapkan, kini harga sawit per Kg berada pada kisaran Rp. 2.000. Artinya, antar-kebun sering terjadi selisih harga Rp. 100/Kg. Saat ditanya reaksi Pemda setempat mengatasi masalah, Gandhi menyatakan tidak jelas. Menurut dia, Pemda setempat cenderung diam saja bahkan tutup mata. “Itulah yang saya lihat. Contohnya di Labuhanbatu Raya. Petani sawit di sana jual sawit ke wilayah lain seperti Kab Labusel. Sedangkan petani sawit Labusel menjual ke Aek Nabara. Lalu dari Kab Labura menjual ke Kab Labuhanbatu. Bahkan dari Labusel menjual ke Riau karena merupakan daerah perbatasan. Kan lucu sekali. Hanya gara-gara perbedaan harga, dampak negatifnya sangat besar,” heran Gandhi tak habis pikir.
BACA LAGI: Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRDSU Minta Petro Kimia Awasi 40 Distributor
Disbun Diminta Monitoring Harga
Dimana sumber pemicu terjadinya persaingan harga kurang sehat ? Ketua Bappilu DPW PAN Sumut itu mengaku kurang tahu persis. Bagi dia, Disbun Sumut urgen monitoring ketat harga TBS sawit. “Permainannya dimana saya kurang tahu. Makanya saya minta Disbun Sumut memonitoring. Biar jelas dan warga bisa menjual hasil kebun di daerah sendiri,” harapnya.
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
VIDIO: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut Terhadap 1.500 Pelajar di SMAN 5 Jalan Pelajar Medan.
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Lalu, bagaimana sikap Kepala Dinas Perkebunan Sumut ? Gandhi mengatakan, saat Raker telah memberitahukan realitas perbedaan harga sawit dan implikasi buruknya terhadap 3 kerugian Negara. “Ibu Kadis membenarkan setiap hari Rabu dikeluarkan harga resmi TBS sawit/Kg. Kita ingatkan agar ada monitoring di lapangan. Ibu Kadis janji akan mengawasi ketat. Saya rasa perlu segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kerusakan jalan dan kerugian Negara berlangsung berkepanjangan,” simpul Gandhi. (MS/BUD)
