
www.MartabeSumut.com, Medan
Perdebatan panjang belasan tahun tentang aktivitas komersil Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan wisata Danau Toba tampaknya belum kunjung mendekati titik temu. Kali ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Sugianto Makmur, AMd, Li, angkat suara. Dia menyatakan Danau Toba sedang “sakit”. Harus disembuhkan oleh pemerintah pusat/daerah. Salah satu obatnya adalah menghentikan operasional KJA yang dikelola perusahaan dan masyarakat sekitar.
BACA LAGI: 16 WNA Pelanggar Hukum Dideportasi dari Sumut
BACA LAGI: Ada Seruan Penolakan Permenaker JHT
BACA LAGI: 72 Orang Divaksin, Ketua DPRDSU Imbau Legislator, ASN, Pegawai & Wartawan Ikuti Booster
BACA LAGI: Hari Ini, Sekretariat DPRDSU Gelar Vaksinasi Booster Buat 100 Legislator & ASN
BACA LAGI: Politisi PKB Sumut Zeira Salim Ritonga Minta Presidential Threshold 10 Persen
BACA LAGI: Gubsu Jewer Pelatih Billiar, Lamsiang, SH, MH: Tak Sesuai Visi Sumut Bermartabat !
BACA LAGI: Wujudkan Indonesia Berkelas Dunia dengan SDM Berintegritas Tanpa KKN !
BACA LAGI: Soal KJA di Danau Toba, Zeira Salim Desak Pemerintah Pikirkan Relokasi & Edukasi Masyarakat
BACA LAGI: Danau Toba Tercemar Sekali..!
Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (17/2/2022) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Sugianto menjelaskan, kotoran padat ikan di Danau Toba merupakan sumber penyakit utama. Terakumulasi di palung-palung dasar danau. Ketika arus bawah muncul, kotoran naik ke atas. Membawa beraneka limbah padat ke permukaan air. “Kotoran padat kan makanan plankton. Saat matahari memberi energi ke plankton, dia berkembang biak sangat cepat lantaran makanan tersedia,” ucap Sugianto. Sarjana lingkungan ini meyakini, banyaknya jumlah plankton menimbulkan perebutan oksigen dengan ikan-ikan di lapisan atas air. Sangat berisiko karena membuat ikan mati tak bernafas. “Insangnya tertutup. Wajar kalau di kawasan Danau Toba sering terjadi ribuan ikan mati mendadak. Satu logika ilmiah sederhana aja, gak perlu ahli atau orang cerdas menerangkan,” tegas Sugianto.
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut HUT ke-5, Zeira Salim Ritonga Apresiasi Aksi Sosial Buat 100 Yatim Piatu
BACA LAGI: Sesalkan Kerusakan Danau Toba, Massa ke DPRDSU Serukan Penenggelaman PT Aquafarm Nusantara
BACA LAGI: Ikan Bermatian di Danau Toba, Robert Lumbantobing: Berulang, Tanda-tanda Harus Zero KJA
Sepakati Dulu Sumber Penyakit
Anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian itu melanjutkan, tatkala kotoran padat ikan tak kunjung bisa diurai bertahun-tahun, tentu mengakibatkan masalah terhadap ekosistem Danau Toba. ‘Sepakat gak kita dengan sumber penyakit Danau Toba ? Ya kalo sepakat, bagaimana kita membuat penyakit tidak bertambah besar menyerang Danau Toba dong,” ingatnya. Sejak lama ada usulan relokasi KJA termasuk edukasi masyarakat. Namun dampak negatif ekonomi warga lokal 9 kabupaten sekitar Danau Toba disebut-sebut bakal terganggu, pendapat Anda ? Sugianto tersenyum sinis. Dia balik mempertanyakan usul relokasi KJA yang belum terjadi sampai sekarang. Hari ini, ungkap Sugianto, PT JAPFA telah membuka pabrik besar di salah satu areal. Lucunya, PT JAPFA justru siap-siap tidak menggunakan ikan dari Danau Toba melainkan membawa dari luar ke Danau Toba. Artinya, timpal Sugianto, perusahaan besar seperti PT JAPFA dan PT Aquafarm tahu menyusun strategi atau sadar bila Danau Toba unreliable (tak diandalkan) dalam jangka panjang. “Mereka siap ketika suatu hari nanti tak beternak ikan lagi di Danau Toba. Kapan relokasi ? Capek kita memediasi. Memang tidak ada niat baik pengusaha-pengusaha KJA. Jangan sebut mereka masyarakat. Tapi pengusaha. Sebab mereka menjualnya ke PT JAPFA dan Aquafarm kok,” geramnya.
BACA LAGI: Ada 506 KJA Perusahaan & 11.153 Milik Warga di Danau Toba, DPRDSU Butuh Kajian Badan Riset Pemprovsu
BACA LAGI: Tanggapi DPRDSU Pembersihan KJA di Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara Andalkan Perpres 81/2014
Siapa yang Bodoh ?
Sugianto percaya, selama pemerintah pusat/daerah belum bersikap tegas, niscaya kalangan usaha bermerek Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut akan langgeng melakukan eksploitasi habitat Danau Toba. “Siapa yang bego dan bodoh ? Ya kita. Pemerintah kita. Seakan-akan kita takut dicap anti PMA, anti investor dan anti investasi. Saya tanya ya, siapa pertama kali pelihara ikan di Danau Toba ? Kan WNA Swiss. Kenapa mereka gak pelihara ikan di Swiss sana ? Tentu pemerintahnya tak beri izin. Pemerintah Swiss paham keberadaan KJA berpotensi merusak habitat air. Danau mereka tak boleh terpolusi. Trus, kok danau kita boleh ? Brengsek gak itu,” sesal Sugianto dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Danau Toba jadi Tong Sampah Raksasa, Fahrizal Efendi Nasution Dukung Penolakan Relokasi KJA
BACA LAGI: Danau Toba Masuk UGG, Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen Ingatkan Sinergi 4 Unsur
PMA tidak Peduli Jaga Danau Toba
Apakah saat menjalankan operasi usaha KJA para PMA tak peduli dengan sakit yang diderita Danau Toba ? Sugianto kembali melepaskan nada kesal. Dia memastikan tak ada upaya menjaga, melindungi serta melestarikan Danau Toba sebagai legacy (warisan) buat anak cucu kelak. “Buktinya mana ? Paling sedikit mereka berbisnis KJA kurun 15 tahun. Gak ada tuh kepedulian. Padahal mereka sadar betul, paham sekali sumber penyakit Danau Toba,” herannya. Sugianto berharap, otoritas berwenang pemerintah pusat/daerah cepat mengambil tindakan. Jika pemerintah diam, maka rakyat selalu dalam posisi kebingungan. “Pemerintah belum lakukan tindakan nyata. Lebih celakanya, penertiban KJA malah memberi kompensasi uang pengganti. Kenapa ? Selama ini keramba dibawa dan disita. Lalu, dimana semua keramba tersebut ? Gak jelas tuh. Saya duga telah dikembalikan. Oknum-oknum bermain. Dengan membayar uang, keramba dikembalikan. Seyogianya dimusnahkan atau dibakar aja,” ujar Sugianto mantap.
BACA LAGI: KJA di Danau Toba, Kadiskanla Sumut Akui Kesulitan Eksekusi Pergubsu 188/2017
BACA LAGI: Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik
BACA LAGI: Mahasiswa Seret Kasus Pencemaran Danau Toba oleh PT. Aquafarm, DPRDSU Gelar RDP Gabungan
BACA LAGI: Stop KJA di Danau Toba..!
Yang Diuntungkan tak Sampai 500 Orang
Terakhir, Danau Toba sedang sakit, siapa sih yang diuntungkan ? Politisi PDIP itu spontan menyatakan tidak banyak. Bahkan Sugianto memperkirakan jumlahnya tidak sampai 500 orang. Tak heran, hingga kini, Danau Toba kerap menderita sakit disela-sela menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Sumut, rakyat Indonesia dan warga 9 kabupaten sekitar Danau Toba. Mulai dari polusi air, kerusakan ekosistem, pencemaran udara serta menurunnya kualitas air. “Coba kita tanya warga lokal 9 kabupaten. Kenapa dulu berani ambil air Danau Toba sebagai kebutuhan hidup ? Apakah sekarang warga masih berani pakai air Danau Toba ? Itu fakta, loh. Perlu sepakat dulu mengakui Danau Toba sedang sakit. Sejak dulu saya konsisten. Saya sangat kecewa KJA masih dianggap penting. Sementara yang dikorbankan jauh lebih banyak. Ribuan kali lipat,” keluhnya.
VIDIO: Wakil Ketua Komisi B DPRDSU & Sekretaris Partai Gerindra Sumut Hadiri HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Ayo Cari Data Pendapatan Negara dari KJA PMA
Menyinggung siapa diuntungkan atau berapa pendapatan negara diberikan pengusaha plang PMA, Sugianto mengajak warga Sumut melihat langsung website PT JAPFA dan PT Aquafarm. Toh Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) DPD PDIP Sumut ini mensinyalir pendapatan negara cuma beberapa juta dollar tanpa pembayaran pajak eksport. Bagi legislator asal Dapil Sumut 12 Kota Binjai dan Kab Langkat itu, keuntungan yang digembar-gemborkan PMA dan oknum-oknum pemerintah sebatas kesempatan masyarakat lokal bekerja, pabrik pakan ikan lancar jual produk serta usaha pembenihan/pengecer ikan ikut menikmati. “Penghasilan negara saya rasa gak jelas. Saya konsisten. Selagi gak ada upaya memperbaiki kesehatan Danau Toba, tidak berupaya mengobati sakitnya, lebih baik semua yang merusak, mengganggu bahkan membuat sakit, ya sebaiknya segera dihentikan. Seumpama nih, ada orang sakit demam. Kok justru dikasih gorengan ? Kapan dia sembuh,” sindir Sugianto Makmur mengilustrasikan. (MS/BUD)