www.MartabeSumut.com, Medan
Kaldera Toba atau yang lebih dikenal dengan sebutan Danau Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Disahkan melalui Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris Prancis, Selasa 7 Juli 2020. Menyahuti realitas tersebut, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Viktor Silaen, SE, MM, mengingatkan urgensi sinergi 4 unsur dalam menjaga kepercayaan badan dunia UNESCO. Empat unsur disebutnya meliputi: Pemprovsu, 8 Pemkab, kearifan lokal hingga perusahaan di sekitar Danau Toba. Menurut Viktor, setelah Geopark Kaldera Toba (GKT) diterima jadi salah satu warisan atau keajaiban dunia, UNESCO memberikan beberapa rekomendasi yang kelak mesti dipatuhi Indonesia kurun 4 tahun GKT menjadi anggota UGG.
BACA LAGI: Peduli Danau Toba, Anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga Gelar Lomba Tembak Ikan di Ajibata
Ditemui www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (13/7/2020), Viktor mengucapkan terimakasih atas perjuangan berbagai pihak sehingga GKT resmi jadi UGG. Diantaranya kepada Presiden Jokowi selaku pemerintah pusat, Gubsu, Pemprovsu, 8 Pemkab sekitar Danau Toba, tokoh masyarakat Sumut RE Nainggolan serta seluruh warga Sumut. “Saya rasa ini hadiah dari Tuhan buat semua warga sekawasan Danau Toba. UNESCO juga memberi penghargaan pada Presiden RI Bapak Jokowi. GKT merupakan langkah awal mendulang wisata ke Sumut khususnya Danau Toba. Butuh kesiapan 4 unsur menjaga penghargaan ini supaya jangan lepas. Sebab bila saya tak salah, akan ada penilaian dan laporan tahunan hingga 4 tahun kedepan sesuai rekomendasi UNESCO,” tegas Viktor.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas FDT 2020, Ingatkan Kadis Pariwisata Sumut Jadwal Tepat & Swasta Ketua Panitia
BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Minta PTPN 4 Kembalikan Hak Izin Lokasi 1.200 Ha Kepada KUD Pasar Baru Batahan
Sinergi 8 Pemkab Lemah
Artinya, terang politisi Partai Golkar itu lagi, realitas berkembang selama ini menunjukkan kelemahan sinergi Pemprovsu dengan 8 Pemkab sekitar Danau Toba dalam merespon keseriusan pusat membangun kawasan wisata Danau Toba. Pemprovsu diminta Viktor konsisten melahirkan kegiatan-kegiatan menarik dan program bernuansa seni/budaya untuk memikat wisatawan berkunjung ke Danau Toba. Sementara 8 Pemkab disarankan Viktor memperbaiki relasi yang kurang harmonis. “Sinergi 8 Pemkab dan Pemprovsu patut kompak. Jangan terkesan jalan sendiri-sendiri tatkala ada event di Danau Toba. Inilah yang saya maksudkan jadi tantangan kita menerima penetapan GKT. Siapkah Pemprovsu, 8 Pemkab, kearifan lokal dan dunia usaha bersinergi menjaga kepercayaan UNESCO,” selidik Viktor, sembari meminta ke-4 unsur tidak bersikap setengah hati dalam menguatkan potensi GKT. “Saya rasa perlu didirikan sekolah pariwisata pada 8 kabupaten sekitar Danau Toba. Tujuannya memberi edukasi wisata terhadap warga sekitar serta pengelola jasa wisata,” usulnya lagi.
BACA LAGI: Pemkab Samosir Belum Salurkan Sembako, DPRDSU Desak Gubsu Tagih Tanggungjawab 33 Kab/Kota
Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba
Tak berhenti di situ, Viktor kembali menyerukan penutupan operasional perusahaan yang mencemari atau merusak ekosistem Danau Toba. Bagi legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu, pemerintah pusat, Pemprovsu bahkan 8 Pemkab perlu mengkaji ulang perizinan yang dimiliki beberapa perusahaan di sekitar Danau Toba. Viktor percaya, pencemaran Danau Toba telah terjadi bertahun-tahun. Sehingga membuat air Danau Toba kian keruh, jorok dan mengakibatkan debit air turun/berkurang. Bila tak ada aral melintang, Viktor menyatakan Komisi B DPRDSU berencana melakukan kegiatan penghijauan hutan di sekeliling kawasan Danau Toba. “Kami ajak Dinas Pendidikan Sumut agar melibatkan siswa di sekolah melakukan penghijauan. Dishut Sumut juga kita gandeng untuk menanam 1 juta pohon di sekitar Danau Toba. Kita ikutkan semua stakeholder mengawal GKT yang sudah diraih,” akunya mantap.
BACA LAGI: Zeira Salim Ritonga Desak Dewas PDAM Tirtanadi Uji Labor Cairan Kimia PT STI
Terhadap beberapa perusahaan bandel yang masih berkontribusi merusak lingkungan dan habitat Danau Toba, Viktor menyerukan penutupan usaha dan pencabutan izin. “Saya minta perusahaan seperti PT AFN, PT ALN, PT SR dan PT JPF angkat kaki dari Danau Toba. Begitu pula konsesi PT TPL di sekitar Danau Toba akan kita minta diperiksa,” tutup Viktor Silaen, seraya mengimbau warga lokal 8 kabupaten gigih menjaga, melindungi serta melestarikan lingkungan Danau Toba dan menampilkan perilaku hospitality (keramahtamahan) terhadap semua wisatawan yang berkunjung. (MS/BUD)
