Soal KJA di Danau Toba, Zeira Salim Desak Pemerintah Pikirkan Relokasi & Edukasi Masyarakat

www.MartabeSumut.com, Medan

Pemikiran penutupan operasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba sebagai alternatif pelestarian habitat air tidak tergolong langkah solutif. Bukan apa-apa, selain berhubungan dengan ekonomi rakyat, ada juga unsur penelitian (wisata) ilmiah terkait keberadaan KJA.

BACA LAGI: Natal, Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan

BACA LAGI: Jelang Natal, Harga Cabai Rawit di Sumut Makin Pedas

BACA LAGI: Gugat PAW, Kiki Handoko Sembiring: Saya Gak Pernah Langgar AD/ART PDIP, Aturan DPRDSU Apalagi Terpidana !

BACA LAGI: Wanted..! Warga yang Belum Vaksinasi Tahap ke-1

BACA LAGI: Terbang Wajib PCR, Ketua DPRDSU: Sangat Mengganggu, Jangan Dagang, Cabut Regulasi atau Biaya Tes Rp.50 Ribu !

BACA LAGI: Bahas PBBMKB, DPRDSU Heran Data Penjualan Pertamina Sumbagut Tidak “On The Spot” dengan BP2RD

BACA LAGI: Waspadai Covid-19 Gelombang ke-3..!

BACA LAGI: Komisi A/B DPRDSU Bahas Konflik Lahan di Labura, PTPN 3 Dituding Caplok 95,27 Ha Milik Warga

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (23/12/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRDSU itu mengusulkan para pemangku kepentingan sebaiknya memikirkan relokasi dan edukasi masyarakat.

BACA LAGI: Stop Intervensi Seperti KIPD, Akademisi Boby Indra: Pakai Skoring & Voting Tertutup Pilih KPID Sumut

BACA LAGI: Ketua FN-DPRDSU: Tunda Seleksi KPID, Statemen Ketua Komisi A Seakan Membenarkan Kekacauan Pemilihan KIPD

Dia mencontohkan, sekarang wisatawan yang berkunjung ke Berastagi Kab Tanah Karo bisa membeli buah jeruk dengan memetik sendiri di lahan warga. “Sudahlah capek, ternyata harga jeruk justru lebih mahal. Tapi kan wisatawan gak peduli ? Ada kepuasan tersendiri. Mereka malah senang jalan-jalan (wisata) memetik buah bersama keluarga. Nah, gimana kalo realitas tersebut dihubungkan ke KJA ? Bukan mustahil menarik minat lahirnya wisata penelitian ilmiah atas operasional KJA milik perusahaan dan warga,” yakinnya mantap.

BACA LAGI: Jangan Seperti Seleksi KIPD, Dr Iskandar: Hentikan Intervensi Fraksi, Pimpinan DPRDSU & Parpol dalam Seleksi KPID !

BACA LAGI: Seleksi KPID Sumut Jangan Seperti KIPD, Ketua Komisi A DPRDSU Ingatkan Pimpinan Dewan “Wise”

Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labusel dan Kab Labura ini berpendapat, debatable (perdebatan) seputar KJA di Danau Toba jangan sampai menimbulkan persoalan baru untuk masyarakat 7 kabupaten sekitar kawasan Danau Toba. Zeira pun mendesak pemerintah pusat, Gubsu dan Pemprovsu mencari tempat relokasi KJA milik pengusaha sekaligus mengedukasi warga agar mampu memahami pengelolaan sumber daya alam di Danau Toba secara benar. Apalagi, timpalnya lebih jauh, tidak sedikit pula masyarakat lokal ikut memiliki KJA. Kalau memang KJA dianggap mengganggu atau mencemarkan ekosistem Danau Toba, Zeira menyerukan supaya dicarikan solusi tepat.

BACA LAGI: Jokowi Perintahkan Polisi Hajar Mafia Tanah, Partogi Sirait: Komisi A DPRDSU Maksimalkan Penuntasan Kasus di Sumut

BACA LAGI: Ini Wawancara Jurnalis Budiman Pardede Bersama Irwasda Poldasu Kombes Armia Fahmi Soal Longser Sihombing

BACA LAGI: DPRDSU Apresiasi Kapolri, Fahrizal Nasution: TNI/Polri di Sumut Bersihkan Institusi dari Oknum Pembeking Preman !

“Kita cari aja dimana relokasi paling cocok. Jika KJA distop, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha KJA,” tegas Zeira. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu mengingatkan, relokasi KJA patut dipandang sebagai pertimbangan mendesak untuk diperhatikan pemerintah pusat maupun Pemprovsu. Sebab penataan Danau Toba telah masuk dalam destinasi wisata internasional bahkan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

BACA LAGI: Polri Diterpa Kasus Internal, Anggota Komisi A DPRDSU Rahmat Rayyan Dorong Perwujudan Institusi Profesional

BACA LAGI: Proyek PU di Danau Toba Samosir Tolak Batu Quarry Dairi & Humbahas, Toni Togatorop: Kebijakan, Diskriminatif atau Persekongkolan ?

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Malu Dengar Tangkap-Lepas Narkoba, Partogi Sirait Sindir Strategi Kepala BNN Sumut Soal Komunikasi

BACA LAGI: Kontribusi PNBP Sumut Rp.1,2 M dari Eazy Passport

VIDIO: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Bagikan 500 Masker Gratis Buat Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan

BACA LAGI: Pulang Sekolah 2 Siswa SMP TPI Medan Dikeroyok 6 Pelajar, Keluarga Tuntut Keseriusan Polrestabes Medan

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu

Bagi Zeira, ekosistem alam dan kehidupan sosial ekonomi rakyat di kawasan Danau Toba urgen terus dibenahi. Tidak boleh berujung kacau lantaran regulasi yang kurang berpihak. “Saya lebih sepakat KJA direlokasi aja. Kemudian lakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Bila KJA ditutup, kita takut jadi bola panas. Mengakibatkan pengangguran, tingkat ekonomi masyarakat turun serta memicu timbulnya tindak kriminalitas,” cemas Bendahara DPW PKB Sumut tersebut. (MS/PRAS)