Ikan Bermatian di Danau Toba, Robert Lumbantobing: Berulang, Tanda-tanda Harus Zero KJA

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Sekretaris Partai Gerindra Sumut Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, terusik mengetahui ikan-ikan masyarakat peternak Kerambah Jaring Apung (KJA) bermatian di perairan Danau Toba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara (Sumut), Minggu (25/10/2020). Ratusan ton ikan yang kembali bermatian disebutnya tanda-tanda alam bahwa Danau Toba harus segera diputuskan pemerintah sebagai kawasan zero (nol) KJA.

BACA LAGI: Bersihkan KJA dari Danau Toba, Ketua Komisi B DPRDSU Ungkap Penelitian LIPI tentang KJA di Zona A1 Bukan A4

BACA LAGI: Rebutan Hutan Lindung di Naga Kisar, Fahrizal Nasution: 4 Kelompok Hengkang & Jangan Berlindung Dibalik Nebis in Idem

BACA LAGI: 506 KJA Perusahaan & 11.153 Milik Warga di Danau Toba, DPRDSU Butuh Kajian Badan Riset Pemprovsu

Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (27/10/2020), Robert mengatakan, apa yang terjadi sekarang merupakan pengulangan peristiwa yang disaksikan terakhir pada 11 Maret 2018. Dua tahun silam, ungkap Robert, bangkai ikan-ikan perak mengambang di perairan Danau Toba, persisnya Desa Paropo Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. Saking banyaknya, Robert sendiri tidak bisa memperkirakan berapa jumlah ikan yang mati mengambang, kala itu. “Saya rasa kejadian ikan bermatian di Danau Toba kerap berulang. Tanda-tanda ekosistem Danau Toba aja menolak KJA. Saya minta Dinas LH 8 Kabupaten sekitar Danau Toba dan Dinas LH Provinsi Sumut turun menyelidiki,” imbau Robert, via ponselnya.

BACA LAGI: Sebut Rp. 86 T Dialokasikan Pusat ke Danau Toba, Tuani Lumbantobing: Geopark Kaldera Toba Lebih Penting dari KJA !

BACA LAGI: Aktivitas Perusahaan di Danau Toba tak Dikaji Profesional, Toni Togatorop: Tegakkan Hukum Lingkungan !

Tanda Tanya Publik

Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 tersebut melanjutkan, ratusan ton ikan yang mati kemarin tentu saja menimbulkan tanda tanya besar publik. Selain membingungkan warga peternak budidaya ikan, kondisi habitat Danau Toba juga ikut tercemar. “Tanda-tanda terhadap pemilik KJA, apakah masih layak budidaya ikan di sana ? Tanda-tanda pula agar semua KJA dibersihkan dari kawasan wisata Danau Toba. Kematian massal ikan bermakna negatif untuk pariwisata. Sebab usaha KJA tidak mendukung destinasi wisata Danau Toba,” yakin Robert, sembari memberi alasan, keberadaan KJA telah merusak ekosistem lingkungan dan biota Danau Toba sehingga KJA milik warga dan perusahaan (PMA) patut dibersihkan dan dipindahkan ke daratan.

BACA LAGI: Tanggapi DPRDSU Pembersihan KJA di Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara Andalkan Perpres 81/2014

BACA LAGI: Bahas KJA, DPRDSU: Kembalikan Fungsi Danau Toba Kawasan Wisata, Perusahaan tak Bermanfaat & Rusak Ekosistem

Pemerintah Pusat & Pemda Diminta Konsisten

Masih banyak tarik menarik kepentingan usaha KJA khususnya yang dikelola masyarakat sekitar Danau Toba, pendapat Anda ? Robert terdengar menarik nafas panjang. Bagi dia, langkah pertama yang wajib dijalankan adalah konsistensi sikap pemerintah pusat, Pemprovsu dan 8 Pemda sekeliling Danau Toba. Artinya, timpal Robert lagi, ketika langkah pertama sudah disepakati, maka langkah berikutnya melakukan sosialisasi penyadaran warga/perusahaan tentang terganggunya habitat Danau Toba sebagai kawasan wisata. Kemudian diikuti langkah ketiga memberi solusi alternatif usaha lain dan terakhir pemindahan KJA ke wilayah daratan. “Butuh konsistensi pusat, provinsi dan 8 Pemda sekitar Danau Toba. Stop dan jangan izinkan lagi KJA di Danau Toba. Pemerintah sebaiknya menggencarkan program-program wisata daerah dan program wisata dari pemerintah pusat. Kan badan dunia telah menetapkan Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) ? Apalagi Geopark Kaldera Toba (GKT) telah diterima jadi salah satu warisan atau keajaiban dunia yang kelak mesti dijaga Indonesia kurun 4 tahun sebagai anggota UGG,” ingat Robert.

BACA LAGI: Danau Toba jadi Tong Sampah Raksasa, Fahrizal Efendi Nasution Dukung Penolakan Relokasi KJA

BACA LAGI: FKKDT Tolak Relokasi Keramba, Tengku Pardede Serukan Pemkab Toba Stop Perusahaan Apapun Pindahkan KJA ke Uluan & Porsea

BACA LAGI: Danau Toba Masuk UGG, Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen Ingatkan Sinergi 4 Unsur

Alternatif Usaha di Darat

Lalu, apa usul Anda terkait usaha baru pengganti KJA ? Kali ini Robert terdengar bersuara tegas. Semenjak dini, ucap Robert, seluruh Pemkab sekitar Danau Toba wajib memulai pengalihan KJA warga dengan usaha beternak unggas di darat semisal sapi dan ayam petelor. Robert menilai, bukan mustahil tarik menarik usul zero KJA dilatarbelakangi sikap 8 Pemkab sekawasan Danau Toba yang belum mampu menawarkan alternatif solusi usaha pengganti KJA. “Pemkab sekitar Danau Toba memfasilitasi dong. Jangan perpanjang lagi izin KJA milik PMA. Pusat, Pemprovsu dan 8 Pemkab harus konsisten zero KJA di Danau Toba. Wujudkan zero KJA di Danau Toba karena tidak mendukung pariwisata Danau Toba berkelas inernasional,” simpul Robert Lumbantobing. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here