www.MartabeSumut.com, Medan
Tiga politisi menyoroti kiprah Gubsu Edy Rahmayadi memimpin Provinsi Sumut pasca-dilantik Presiden Jokowi di Jakarta pada 5 September 2018. Sorotan dilontarkan oleh anggota DPRD Sumut F-PDIP dr Poaradda Nababan, anggota DPRD Sumut FP-Demokrat Ir Parlaungan Simangunsong, ST, IPM serta Ketua DPP PKPI Sumut Ir Juliski Simorangkir, MM.
BACA LAGI: Pokir, Hasil Reses & Bansos DPRDSU Dicueki, Poaradda Nababan: Sangat Kecewa, Gubsu/Pemprovsu Tuli..!
BACA LAGI: Sentil Pemprovsu “Cueki” Pokir, Anita Lubis Merasa Berdosa Jika Pasif di DPRDSU
BACA LAGI: Potensi Paham Radikal Dibawa TKI & TKA, Anggota DPRDSU Anita Lubis Siapkan Outbound Cinta NKRI
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Ungkap Pengidap HIV/AIDS Dunia 39 Juta, Indonesia 500 Ribu & Sumut 24.044
BACA LAGI: Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRDSU Minta Petro Kimia Awasi 40 Distributor
Kepada www.MartabeSumut.com secara terpisah, Rabu (1/9/2021), ke-3 politisi melontarkan penilaian masing-masing. Poaradda berpendapat, bila ditanya 3 tahun Gubsu Edy menjabat, yang terlihat adalah kondisi memprihatinkan. “Kita sangat prihatin. Dia tak mampu me-manage ke bawah,” cetusnya blak-blakan. Situasi paling nyata disebut Poaradda menyangkut musibah pandemi Covid-19. Karena memunculkan kebijakan kurang peka terhadap persoalan rakyat Sumut. Poaradda pun menyentil renovasi kantor Gubsu berbiaya sekira Rp. 100 M.
“Lebih nikmat rasanya, lebih bagus kita bilang gitu. Jangan kita bilang lebih senang. Tapi lebih nikmat rasanya dia (Gubsu) melakukan renovasi kantor Gubsu ketimbang melakukan hal-hal bermanfaat buat rakyat Sumut atau hajat hidup orang banyak,” sindirnya. Poaradda memastikan, harusnya Gubsu memprioritaskan perbaikan jalan-jalan rusak karena sangat dibutuhkan publik. “Prioritaskan dululah program kepentingan masyarakat luas. Tiga tahun menjabat, saya anggap Gubsu Edy dan Pemprovsu tidak peka memahami kebutuhan rakyat Sumut,” yakin Poaradda.
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Anita Lubis Ingatkan Gubsu Gelar Sekolah Tatap Muka
Jauh dari Harapan
Hal senada dikatakan Ketua DPP PKPI Sumut Ir Juliski Simorangkir, MM. Dia mengungkapkan, saat ini realitas ruas jalan provinsi sangat jauh dari harapan publik akibat cenderung rusak bertahun-tahun. “Gimana ya, 3 tahun beliau (Gubsu Edy) menjabat, ya tidak seperti harapan warga. Lihat aja jalan-jalan provinsi kita banyak hancur lebur,” sesalnya. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 tersebut langsung mencontohkan konektifitas jalan provinsi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Di sana, singkap Juliski, terdapat 4 ruas jalan provinsi rusak. Meliputi kawasan Jalan Juanda, Jalan Musyawarah, Jalan Setia Budi dan Jalan Letda Sujono. Kemudian beberapa titik jalan provinsi rusak sepanjang 2,25 Km di Kab Langkat rute Tanjung Selamat-Namu Unggas-Tangkahan.
BACA LAGI: PPKM Darurat Harus Berhasil Dibanding PSBB, Ketua Komisi B DPRDSU: Subsidi Usaha Kecil..!
Ada pula kerusakan jalan provinsi ruas Parsoburan-Bts Labuhanbatu Utara (Labura) Kabupaten Toba sepanjang 5 Km serta di Tanjungbalai (Pangkal Tembok)-Pasar I- Bts Labura Kabupaten Asahan. “Itu baru sebagian. Belum yang lain. Kita lihat maintenance jalan provinsi minim sekali. Saluran drainase (air) kerap tergenang pada sejumlah jalan provinsi. Padahal stabilitas drainase sangat mempengaruhi kualitas aspal agar selalu terjaga. Tiga tahun Pak Gubsu Edy menjabat, pola maintenance jalan provinsi cuma tambal-sulam. Sering dikeluhkan masyarakat yang terhubung antar-wilayah kab/kota Sumut saat melintasi jalan provinsi,” beber Juliski.
BACA LAGI: Dr Jonius Minta Gubsu Sediakan Tes Antigen Gratis 24 Jam & Fasilitas Warga yang Isoman di Rumah
Ada Master Plan
Penilaian berbeda disampaikan anggota DPRD Sumut FP-Demokrat Ir Parlaungan Simangunsong, ST, IPM. Bagi dia, setelah anggota DPRD Sumut 2019-2024 dilantik, Gubsu mensosialisasikan dan memaparkan master plan Sumut di Hotel Santika Medan. Selaku legislator memiliki tupoksi pengawasan, penyusunan anggaran serta pembuatan aturan, Parlaungan menyatakan kurang setuju ketika muncul opini anggota DPRD Sumut mempersoalkan kegiatan pembangunan renovasi kantor Gubsu. Dia beralasan, semua kegiatan dalam APBD Sumut disetujui oleh DPRD Sumut. “Saya gak setuju Dewan bicara gitu. Semua dibahas loh di DPRD Sumut. Mulai dari KUA-PPAS, pendapat fraksi, pembahasan R-APBD Sumut secara rinci hingga pengesahan dalam forum Sidang Paripurna,” ujarnya.
BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?
Artinya, terang Parlaungan lebih jauh, dari posisi dan fungsi kelembagaan DPRD Sumut, maka setiap anggaran kegiatan akan menempuh mekanisme pembahasan. “Terkecuali refocusing anggaran pandemi Covid-19 ya. Cukup hanya dilaporkan ke DPRD Sumut melalui Banggar. Jadi kalo anggota DPRD Sumut membantah yang telah disetujuinya sendiri, maka sama saja tidak etis. Beda bila publik yang mengkritisi anggaran pembangunan APBD Sumut. Saya rasa sah-sah aja. Merupakan hak rakyat,” ingatnya.
Realisasikan Sesuai Master Plan
Nah, kembali menyinggung 3 tahun Gubsu Edy Rahmayadi, Parlaungan berharap program-program kedepan direalisasikan sesuai master plan Sumut. Parlaungan merinci, berdasarkan master plan Sumut yang pernah dipaparkan Gubsu, beberapa kegiatan mendapat perhatian khusus. Diantaranya program jalan tol Kota Medan, normalisasi sungai di Kota Medan, pembangunan sport centre jelang PON ke-21 tahun 2024 di Sumut serta realisasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kab/kota di Sumut. “Itulah yang kita tagih,” imbaunya. Parlaungan menegaskan, BKP sangat penting direalisasikan Pemprovsu ke kab/kota Sumut. Sehingga bisa menyahuti aspirasi rakyat soal pembangunan tatkala anggota DPRD Sumut menunaikan agenda Reses. Parlaungan mengakui, kurun 2 tahun terakhir Pemprovsu memang tidak merealisasikan BKP ke kab/kota Sumut. “Tahun berikutnya tolong direalisasikan supaya membantu keuangan kab/kota,” pintanya.
BACA LAGI: Protes Renovasi Kantor Gubsu Rp. 69,9 M, Gerbang Tani Sumut: Put Your Legs in Public Shoes !
BACA LAGI: PPKM Jalan Ditutup, Anggota DPRDSU Viktor Silaen: Gak Bermanfaat, Lebih Baik Biayai Vitamin Warga
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan 500 Masker Gratis Terhadap Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Pada sisi lain Parlaungan juga mendorong penguatan kerjasama Pemprovsu, Pemko Medan dan pemerintah pusat terkait normalisasi sungai-sungai yang membelah Kota Medan. Program kerjasama itu dipercayanya urgen untuk menangani masalah klasik banjir. “Master plan Sumut yang pernah diuraikan Gubsu patut jadi prioritas. Diwujudkan sesuai RPJMD Sumut hingga akhir tugas 2023,” tutup Parlaungan. (MS/BUD)
