www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Fahrizal Efendi Nasution, SH, angkat suara menyikapi kasus-kasus warga meninggal dan sakit pasca-mengikuti vaksinasi Covid-19. Dia pun meminta Gubsu Edy Rahmayadi bertanggungjawab jika ditemukan fakta ada warga Sumut meninggal akibat dampak vaksinasi Covid-19.
BACA LAGI: 30 Km Masih Tanah, Zeira Minta Gubsu Tingkatkan Jalan Provinsi Ruas Labura – Toba
BACA LAGI: Dapil Sumut 6 DPRDSU Laporkan Reses, Zeira Salim Sesalkan Peredaran Narkoba Marak di Kab Labura
BACA LAGI: Medan & Sibolga PPKM Darurat, DPRDSU Batalkan Kegiatan 12 – 20 Juli 2021
BACA LAGI: Komisi A Tidak Nongol, RDP DPRDSU “Kasus Sampali” Ditunda
BACA LAGI: PPKM Darurat Harus Berhasil Dibanding PSBB, Ketua Komisi B DPRDSU: Subsidi Usaha Kecil..!
Sebagai anggota DPRDSU, Fahrizal menegaskan dirinya dalam posisi pengontrol. Bila vaksinasi terbukti berbahaya buat sebagian orang, dia menyatakan tidak boleh dipaksakan. “Kenapa harus dipaksakan ? Kita menentang semua program pemerintah ketika membahayakan rakyat. Kami legislator Sumut wajib hadir memberi keseimbangan,” ucapnya kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (22/7/2021) via saluran ponsel.
Penyebab Warga Takut Divaksin
Politisi Partai Hanura ini melanjutkan, berdasarkan informasi dari media sosial, salah satu penyebab membuat rakyat takut divaksin adalah kasus warga meninggal pasca-vaksinasi. Termasuk munculnya bercak-bercak merah di dada seseorang usai mengikuti vaksinasi. “Patut dicari kebenarannya dan diluruskan pemerintah. Jangan biarkan informasi liar. Kalo betul, ya katakan betul. Jangan paksakan vaksinasi terhadap rakyat jika bertolak-belakang dengan ketentuan medis,” ingatnya.
Klarifikasi 3 Info Media Sosial
Oleh sebab itu, semenjak dini, anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian tersebut meminta pemerintah pusat, Pemprovsu serta Gubsu Edy Rahmayadi mengklarifikasi 3 perdebatan publik. Meliputi: ketegasan sikap pemerintah memastikan vaksinasi tidak membahayakan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia. Kemudian dampak vaksinasi terhadap history (riwayat) penyakit bawaan seseorang dan ketersediaan vaksin sebanyak 80 juta tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia 271.349.889 jiwa per Desember 2020.
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
Gubsu Tanggungjawab
Khusus di Provinsi Sumut, wakil rakyat asal Dapil Sumut 7 Kab Madina, Kab Paluta, Kab Palas, Kab Tapsel dan Kota Padang Sidimpuan ini mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi mengawasi serius 3 informasi media sosial soal dampak vaksinasi. Bagi Fahrizal, Gubsu Edy Rahmayadi berkewajiban menjawab beragam informasi berkembang atas pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19.
BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?
BACA LAGI: OPD Sumut Minim Hadir Paripurna, Ketua F-Nusantara DPRDSU Minta Pimpinan Dewan Warning Gubsu
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu berharap, Gubsu Edy Rahmayadi, Pemprovsu dan Dinas Kesehatan Sumut proaktif mengantisipasi 3 kerisauan publik yang beredar di media sosial. “Kita desak disosialisasikan biar clear (jelas) sama rakyat. Artinya, Gubsu Edy Rahmayadi bertanggungjawab bila ada warga Sumut meninggal karena vaksin. Dia harus bertanggungjawab,” simpul politisi bergelar adat Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam, yang pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Madina periode 2009-2014. (MS/BUD)
