www.MartabeSumut.com, Medan
Sejak kasus pertama virus Corona terdeteksi di Indonesia (Depok) 2 Maret 2020, Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkesan tidak peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat yang kian terpuruk. Terbukti melalui pembangunan proyek-proyek fantastis bangunan/pengadaan barang saat rakyat dihadapkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Padahal, kegiatan-kegiatan memakai uang rakyat dari APBD Sumut itu kurang urgen alias tidak tepat waktu. Oleh karenanya, semua proyek/pengadaan tidak urgen patut dihentikan sebab mengabaikan kesusahan rakyat dimasa pandemi Covid-19.
BACA LAGI: Ada Proyek Revitalisasi Kantor Gubsu Rp.37,7 M, Zeira Sebut Pemprovsu Rampas Rasa Keadilan Publik
BACA LAGI: Alami Kecelakaan Kerja, Rizal Asmara Tuntut Tanggungjawab PT Multi Adverindo
BACA LAGI: Walikota Medan Siapkan 2 Tempat Isoman Terpadu, Fahrizal Nasution Yakin Bobby Penuhi Harapan Rakyat
BACA LAGI: PPP Sumut Kutuk Pembunuhan Ketua MUI Labura, Sekretaris FN DPRDSU: Beri Hukuman Setimpal !
BACA LAGI: PT SSL Datang, Pencaharian Warga Palas Hilang
BACA LAGI: LBH Rajawali Indonesia Dukung BIN Sumut Fasilitasi Vaksinasi Warga Door to Door
Peringatan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Nusantara (FN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (3/8/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Zeira mengungkapkan, kini Pemprovsu sedang merenovasi kantor Gubsu senilai Rp. 69,9 Miliar dari kantong APBD Sumut 2021. Sebelumnya pada TA 2020, terdapat 2 paket proyek APBD Sumut senilai Rp. 35 Miliar. Pekerjaannya membangun Terminal Tipe B Kabanjahe Kab Karo Rp. 18,6 Miliar dan pembangunan ruangan VIP untuk tamu-tamu Pemprovsu di Bandara KNIA Rp. 17 Miliar. Kemudian proyek revitalisasi kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan Rp. 37.752.106.750.
Tidak Pro Penderitaan Rakyat
Zeira menyebut, sebagian besar proyek Pemprovsu TA 2020 dan TA 2021 adalah kebijakan tidak pro penderitaan rakyat. Dipaksakan saat pandemi Covid-19 sehingga minus empati atas kesulitan masyarakat dan merampas rasa keadilan publik. “Sekarang saya menagih komitmen Gubsu soal visi Sumut Bermartabat. Dimana bermartabatnya Sumut jika mengabaikan kesusahan rakyat ? Kok tega membangun kantor memakai uang puluhan miliar sementara masyarakat menderita,” herannya tak habis pikir.
Jangan sampai, timpal Zeira lagi, kebijakan Gubsu/Pemprovsu dipandang publik menyengsarakan masyarakat. Dia beralasan, 2 kali renovasi bangunan kantor Gubsu (2020/2021) hanyalah sikap gagah-gagahan, sifat hedonisme, sebatas memuaskan kenyamanan sebagian pejabat/pegawai agar enak-enak duduk/tidur di kantor hingga buang-buang anggaran. “Saya tegaskan ya, Gubsu dan Pemprovsu tidak pro rakyat. Kurang sensitif menyahuti kesulitan warga. Saya mensinyalir ada “sesuatu” dalam setiap proyek renovasi kantor Gubsu. Penegak hukum perlu mengusut. Secara etika moral, rehab kantor Gubsu Rp. 69,9 Miliar sangat tidak memahami penderitaan masyarakat,” geram Zeira dengan nada tinggi.
BACA LAGI: PPKM Darurat Harus Berhasil Dibanding PSBB, Ketua Komisi B DPRDSU: Subsidi Usaha Kecil..!
Hentikan Pekerjaan Renovasi
Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian ini menilai, proyek renovasi kantor Gubsu yang masih tahap pengerjaan harus dihentikan. Ditunda dulu atau dilanjutkan pada waktu tepat. “Situasi kita serba darurat. Bayar aja yang sudah dikerjakan lalu hentikan proyek. Namanya aja proyek mercusuar. Selalu berulang-ulang sedari tahun 2020. Saya lihat Pemprovsu tidak konsisten mengalokasikan anggaran-anggaran berskala prioritas primer. Apalagi PPKM level 4 diperpanjang 3-9 Agustus 2021. Ekonomi rakyat tertekan, warga butuh makan. Bukan justru mempertontonkan kantor mewah, bangunan megah dan fasilitas “wah”. Skala prioritas Gubsu ya membantu kesulitan masyarakat,” ingatnya.
BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?
Cari Waktu Lebih Tepat
Bukankah anggaran renovasi kantor Gubsu disahkan DPRDSU bersama Pemprovsu, pendapat Anda ? Anggota Banggar DPRDSU itu tidak mengingkarinya. Kendati disahkan DPRDSU, toh Zeira memastikan kegiatan proyek boleh dimasukkan dalam P-APBD Sumut 2021 atau mencari momen lebih tepat. “Kenapa dipaksakan ? Anggarannya kan disahkan tahun 2020 ? Pandemi terjadi sejak 2020 dan sekarang rakyat hadapi PPKM level 4. Kenapa sejak 2020 selalu dipaksakan berbagai proyek yang tidak urgen ? Ada apa,” sesal Zeira bertanya. Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel tersebut meyakini, kebijakan Pemprovsu membangun proyek-proyek pisik berskala sekunder nyata membebani masyarakat kecil, UKM serta warga miskin.
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
BACA LAGI: 30 Km Masih Tanah, Zeira Minta Gubsu Tingkatkan Jalan Provinsi Ruas Labura – Toba
Pemprovsu Tunjukkan Empati !
Idealnya, bila benar ingin mewujudkan visi Sumut Bermartabat, Zeira menegaskan sekaranglah Pemprovsu menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil, membantu kesulitan ekonomi warga dan peduli kepada orang-orang yang cari makan sehari untuk sehari saja. Artinya, imbas PPKM yang mendera warga mengakibatkan berbagai usaha gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat serta penduduk miskin bertambah. Zeira mengatakan, seyogianya Pemprovsu jeli atau sensitif sebelum mengeluarkan uang hampir Rp. 70 Miliar untuk merehab gedung kantor. “Saya percaya cukup banyak kegiatan penting lain yang dapat menyasar kebutuhan rakyat. Coba bayangkan andaikan uang hampir Rp. 70 Miliar dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu, UKM bahkan yang terimbas PPKM. Niscaya ribuan orang akan terbantu. Rehab kantor Gubsu tidak urgen. Bisa tahun depan atau menunggu momen tepat. Setahu saya kantor masih pantas dipakai tuh,” sindirnya.
BACA LAGI: Dapil Sumut 6 DPRDSU Laporkan Reses, Zeira Salim Sesalkan Peredaran Narkoba Marak di Kab Labura
Kepedulian Pemprovsu Kecil
Bagaimana pendapat Anda tentang kepedulian Gubsu dan Pemprovsu menyikapi pandemi Covid-19 yang merontokkan perekonomian rakyat ? Zeira terlihat melepaskan senyum sinis. Bagi anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini, kepedulian Gubsu dan Pemprovsu tergolong kecil dirasakan rakyat miskin. Selain kecil, Gubsu dan Pemprovsu dianggapnya kerap menunjukkan perilaku lips service (manis di bibir) atau basa-basi belaka. Logikanya, simpul Zeira lebih jauh, tatkala Covid-19 terus meningkat, ekonomi masyarakat terpuruk dan rakyat Sumut ditekan PPKM, ternyata pembangunan proyek/pengadaan fasilitas kurang urgen justru diputuskan Pemprovsu lebih utama dibanding membantu kesulitan warga.
BACA LAGI: OPD Sumut Minim Hadir Paripurna, Ketua F-Nusantara DPRDSU Minta Pimpinan Dewan Warning Gubsu
BACA LAGI: Komisi A Tidak Nongol, RDP DPRDSU “Kasus Sampali” Ditunda
VIDIO: Aksi Sosial Bagi-bagi 500 Masker Gratis Dilakukan KAJI Unit DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan Depan Gedung DPRD Sumut
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
Sentuhlah Kesusahan Rakyat
Terakhir, apa peran strategis Gubsu dan Pemprovsu kedepan karena pandemi Covid-19 belum tahu kapan usai ? Kali ini Zeira tampak bersemangat. Seraya memperbaiki cara duduk, Bendahara DPW PKB Sumut tersebut mempertanyakan program Gubsu dan Pemprovsu seputar pembagian Sembako terhadap warga miskin. “Mohon dicatat, Gubsu dan jajaran Pemprovsu adalah pelayan rakyat. Gubsu eksekutornya. Kepemimpinan itu jangan cuma lips service. Kalo Gubsu dan Pemprovsu memang mau membantu rakyat saat pandemi Covid-19, hentikan dong bersikap basa-basi. Katanya Sumut bermartabat dan peduli rakyat ? Tapi kok membangun kantor puluhan miliar ketika rakyat dilanda kesusahan ? Kan basa-basi,” cetusnya. Kemudian Zeira kembali mengingatkan Gubsu/Pemprovsu agar menghentikan proyek-proyek pembangunan pisik/pengadaan barang-barang tidak urgen. Namun memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mengurangi beban penderitaan warga atau membantu kesusahan rakyat. “Program ginian pasti ditunggu warga Sumut,” tutup Zeira diplomatis. (MS/BUD)
