www.MartabeSumut.com, Medan
MSR (35), warga Jalan Pelajar Medan Kec Medan Kota terkejut. Bukan apa-apa, tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) jatuh tempo penagihan 31 Agustus 2022 melonjak drastis (meledak). MSR pun menyesalkan kebijakan Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan Pemko Medan karena dianggap tidak peka kesulitan masyarakat.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: Warga Multatuli Medan Terima Penyuluhan Hukum Keliling
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT
BACA LAGI: Toni Togatorop Minta KDh Copot Kepala OPD yang Gagal Majukan Sentra Hortikultura Rakyat
Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis malam (26/5/2022), MSR mengatakan, tahun 2021 PBB rumahnya sekira Rp. 150 ribu. Namun tahun 2022 hampir mencapai 300 ribu. Dia mengaku tidak mendapat penjelasan pihak kelurahan soal alasan Pemko Medan menaikkan tagihan PBB. Sebab tanda pemberitahuan biaya tagihan PBB baru diterima MSR dari Kepala Lingkungan (Kepling). “Kenaikan PBB rumah saya nyaris 100 persen. Ada apa dengan Walikota dan Pemko Medan ? Kok jadi uang masyarakat dikeruk Pemko Medan ? Jujur aja ya, sebagai warga kami akan enggan bayar PBB,” geram MSR.
BACA LAGI: Ketua DPRDSU Dukung Kapoldasu Instruksikan Jajaran Awasi Distribusi Migor di Sumut
Sosialisasi Pemko Medan Dipertanyakan
Terpisah, www.MartabeSumut.com menghubungi politisi DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut Zeira Salim Ritonga, SE, Jumat siang (27/5/2022). Menurut Zeira, kenaikan tagihan PBB tidak boleh dilakukan mendadak tanpa pembicaraan dengan DPRD Medan. Apalagi tidak disosialisasikan terhadap masyarakat luas. Dia membenarkan regulasi kenaikan tarif PBB memiliki payung hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan. Namun Zeira mempertanyakan apakah sosialisasi kenaikan tarif telah dilakukan Pemko Medan. “Sudah bicarakah Pemko Medan dengan DPRD Medan dan masyarakat ? Saya pastikan kenaikan tagihan PBB sangat memberatkan warga pasca-pandemi Covid-19. Sebelum tarif PBB disahkan naik, sosialisasikan dulu dong ke warga. Jika tidak, saya khawatir beberapa hari kedepan bakal muncul protes masyarakat di Balai Kota Medan,” ingat anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dan 2019-2024 tersebut via saluran ponsel.
BACA LAGI: Usai Offroad, Dandim 0208/AS, Kapolres Asahan & Komunitas Mobil Monstrac 4×4 Bagi Bansos ke Warga
BACA LAGI: Kebakaran Landa Toko ‘Cahaya Elektro’ Kisaran Milik Warga Keturunan Etnis Tionghoa
Kasus Serupa Pernah Terjadi Saat Rahudman Walikota
Bendahara DPW PKB Sumut ini menegaskan, kebijakan menaikkan tarif PBB patut ditinjau kembali. Pasalnya kasus “meledakkan” tarif PBB secara drastis pernah dilakukan mantan Walikota Medan Rahudman Harahap. Tapi karena kenaikan cukup tinggi dan warga Medan protes, Rahudman Harahap akhirnya membatalkan kenaikan tarif PBB. “Kalo tak salah, seingat saya ada persoalan serupa era Pak Rahudman. Sekarang terulang lagi masa kepemimpinan Pak Bobby. Macam cek ombak aja. Makanya saya minta Walikota Medan mengevaluasi kenaikan tagihan PBB 2022. Kita gak mau mendengar alasan justifikasi (pembenaran) Pemko Medan tentang “pintu peluang” pengurangan PBB. Poin saya, jangan persulit dan beratkan warga dengan kenaikan gila-gilaan. Emang Pemko Medan mau kaya dengan “memeras” rakyat ya ? Masak seenaknya menaikkan sampai 100 persen,” heran Zeira tak habis pikir.
BACA LAGI: Awasi Keamanan Hutan, DPRDSU Ingatkan Kadishut Sumut Maksimalkan Penggunaan Drone
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut itu mempersoalkan pula mekanisme atau sistem Pemko Medan menaikkan sepihak tagihan PBB. Bagi Zeira, ketika ada rencana menaikkan tarif PBB, diperlukan kajian khusus bersama DPRD Medan. “Apa acuannya ? Luas rumah, kondisi rumah mewah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ? Jelaskan ke publik, lihat kondisi ekonomi rakyat, jangan asal menaikkan tagihan,” imbaunya dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Soroti PT TPL, Toni Togatorop Sebut Berkontribusi Besar di Tapanuli
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Evaluasi Kenaikan Tarif PBB
Selaku warga pemilik KTP Medan Johor, wakil rakyat asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel tersebut meminta kenaikan PBB Medan segera dievaluasi. Zeira meyakini beban masyarakat masih banyak lantaran sedang bangkit dari keterpurukan pandemi Covid-19. “Kok dinaikkan sangat tinggi ? Saya keberatan sekali. Tolong DPRD Medan suarakan ke Walikota. Lalu Pemko Medan sosialisasikan ke masyarakat. Jangan susahkan dan beratkan rakyat. Nanti warga jadi malas bayar PBB. Tugas Walikota dan Pemko Medan meringankan beban masyarakat, bukan menyusahkan,” sindir Zeira Salim Ritonga. Pihak Pemko Medan belum dapat dikonfirmasi seputar “ledakan” drastis tagihan PBB di Medan. Kadiskominfo Medan Arrahman Pane yang dihubungi www.MartabeSumut.com, Jumat (27/5/2022) pukul 21.49 WIB, tidak mengangkat ponselnya. Sementara pesan konfirmasi tertulis melalui SMS dan WhatsApp juga tidak dibalas Arrahman Pane sampai berita diterbitkan. (MS/BUD)
