www.MartabeSumut.com, Medan
Sentra produksi dan tanaman pangan hortikultura seperti sayur-mayur dan palawija merupakan sumber pangan strategis primer yang wajib terpenuhi secara baik di Provinsi Sumut. Apalagi lahan pertanian beberapa kabupaten tergolong potensial memenuhi pasokan lokal, antar-daerah, lintas provinsi, regional bahkan ekspor. Namun jika tidak terkelola maksimal, Kepala Daerah (KDh) harus mencopot Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membidangi.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: Warga Multatuli Medan Terima Penyuluhan Hukum Keliling
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT
BACA LAGI: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bagian dari Pelayanan Publik
Harapan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (26/5/2022). Berbicara melalui saluran WhatsApp, Toni mengatakan, Bupati sebagai pimpinan politis sekaligus manajer potensi daerah ikut bertanggungjawab mengelola sentra produksi hortikultura rakyat demi memenuhi kebutuhan produksi lokal. Kemudian mendorong laju pangsa pasar regional, nasional dan internasional untuk peningkatan devisa Negara dari sektor non migas.
BACA LAGI: Ketua DPRDSU Dukung Kapoldasu Instruksikan Jajaran Awasi Distribusi Migor di Sumut
Kabupaten Potensial Hortikulrura
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini pun mencontohkan lahan-lahan potensial hortikultura di Kab Pakpak Bharat, Kab Tanah Karo, Kab Dairi, Kab Simalungun, Kab Samosir, Kab Toba, Kab Humbahas, Kab Taput serta Kab Tapsel. “Apa kita gak tahu banyak daerah subur di Sumut yang strategis kawasan hortikultura rakyat ? Jangankan stategis, jelas sekali bisa dijadikan sentra produksi hortikultura. Kenapa para Bupati tidak jemput bola melihat rendahnya serapan APBD Kabupaten ? Pelototi dong OPD yang gak benar serapan anggarannya. Bila terbukti gagal memajukan sentra hortikultura rakyat, saya minta KDh mencopot Kepala OPD,” geram Toni tak habis pikir.
BACA LAGI: Usai Offroad, Dandim 0208/AS, Kapolres Asahan & Komunitas Mobil Monstrac 4×4 Bagi Bansos ke Warga
BACA LAGI: Kebakaran Landa Toko ‘Cahaya Elektro’ Kisaran Milik Warga Keturunan Etnis Tionghoa
Hadirkan Program Diversifikasi
Mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu melanjutkan, langkah sederhana Kepala OPD seyogianya mampu memberdayakan rakyat dengan program diversifikasi pola tanam hortikultura dan palagung/palawija. Sebab rakyat selalu menunggu program-program politis Bupati, Kepala OPD serta DPRD. Ironisnya, timpal Toni lagi, program tidak kunjung muncul sementara hati petani sedih menanti lantaran uang rakyat (kebijakan serapan APBD) tidak berpihak pada kedaulatan pangan alias minus mendorong pola tanam hortikultura/palawija. “Saya sangat heran, sekarang rakyat petani Sumut terdiam. Miris menyikapi persoalan kedaulatan pangan yang kurang ditopang atau tidak terintegrasi dengan UKM, UMKM dan koperasi di daerah. Warga pedesaan (petani) terus menunggu tanpa kepastian. Sedangkan KDh, Kepala OPD bahkan DPRD seolah gak peduli. Ada apa,” sindir Toni bertanya.
BACA LAGI: Awasi Keamanan Hutan, DPRDSU Ingatkan Kadishut Sumut Maksimalkan Penggunaan Drone
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
Tanggungjawab OPD
Idealnya, imbuh Toni lebih jauh, jaminan produksi dan pola tanam merupakan tanggungjawab penuh Kepala OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Lalu market hasil pertanian dikelola serius oleh Kepala OPD Dinas Perdagangan. Baik untuk pasar lokal, regional hingga ekspor. Dinas Perdagangan diminta Toni menggandeng bahkan memfasilitasi UMK/UMKM dan Koperasi. “Janganlah ada pembiaran. Selaku abdi Negara atau pelayan rakyat yang digaji dengan uang pajak masyarakat, tolong gunakan semua serapan APBD buat kepentingan warga. Jika para KDh, Kepala OPD dan DPRD gak mampu melahirkan inovasi baru mendorong pertumbuhan/peningkatan kedaulatan pangan, ya mending mereka mundur aja,” cetus mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut ini dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Soroti PT TPL, Toni Togatorop Sebut Berkontribusi Besar di Tapanuli
BACA LAGI: Kunjungi Aceh, Pansus DPRDSU Sarankan Gubsu Masukkan Program Plasma & PSR dalam RPJMD Sumut
Rakyat Kecewa dengan KDh, OPD & DPRD
Bagi Toni, hingga kini petani cukup kecewa melihat lemahnya kepedulian KDh, Kepala OPD dan DPRD. Mulai dari persoalan pupuk defisit/langka serta mahalnya harga pupuk yang membuat rakyat kian terpuruk meratapi nasib. Toni juga menyesalkan sikap Negara melalui KDh, Kepala OPD dan DPRD karena tidak hadir menyelesaikan persoalan klasik petani setiap tahun.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
KDh Harus Kendalikan Situasi
Selanjutnya mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut bidang hukum/penerintahan tersebut mengimbau KDh cepat mengendalikan suasana yang berorientasi solusi. Diantaranya meningkatkan volume penggunaan pupuk organik dan pupuk natural di pedesaan. Termasuk program peremajaan, penggemburan, penyuburan lahan tandus dan pemeliharaan ekosistem natural ramah lingkungan. “Gandenglah para ahli. Berdayakan pengusaha lokal agar ekonomi kerakyatan tumbuh sempurna. Ayo wujudkan kedaulatan pangan. Jangan ada pembiaran dari KDh. Ambil sikap tegas terhadap Kepala OPD yang tidak berkinerja baik. Kalo gak mampu, copot aja Kepala OPD-nya,” simpul Toni Togatorop blak-blakan. (MS/BUD)
