www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI sepakat tidak menunda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/9/2020). Mendagri Tito hadir langsung bersama Ketua Bawaslu RI Abhan dan Ketua DKPP RI, Muhammad. KPU RI diwakili 2 komisioner yaitu Ilham Saputra dan Viryan Aziz. Keputusan tidak menunda Pilkada dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat.
BACA LAGI: Komisi A DPRDSU Bahas Pilkada 9 Desember 2020, Rusdi Lubis Pertanyakan NPHD untuk KPU & Bawaslu
Menanggapi realitas tersebut, politisi Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, memberi apresiasi. Namun dia lebih setuju Pilkada ditunda karena dampak pandemi Covid-19 menyangkut keselamatan jiwa manusia. Pandangan berbeda dilontarkan anggota Komisi A DPRD Sumut H Rusdi Lubis, SH, MMA. Menurut Rusdi, Pilkada sebaiknya dilanjutkan sebab tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir. Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (23/9/2020), Toni Togatorop mengatakan, penundaan Pilkada didasari kondisi masyarakat yang kian banyak terpapar virus Corona. Termasuk resesi ekonomi bangsa dan terpuruknya penghasilan rakyat. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini mengusulkan, dana Pilkada 2020 lebih baik dialihkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. “Kan dana Pilkada dapat menggerakkan ekonomi masyarakat ? Terutama memberi pelayanan bantuan kesehatan serta meningkatkan kesehatan rakyat. Tinggal kepala daerah aja yang harus melaksanakan dengan baik. Lihat dong kondisi rakyat yang menderita,” ingat Toni via saluran telepon.
BACA LAGI: Narkoba Masih Marak di Sumut, Rusdi Lubis Sindir Kepala BNN Soal Anggaran SDM Tinggi & Adu Kekuatan
BACA LAGI: Banyak UMKM & Koperasi Collapse, Politisi Partai Hanura Imbau Gubsu Copot Plt Kadiskop Sumut
BACA LAGI: Lawan Resesi Ekonomi: Gubsu, Pemprovsu, OPD & Pemkab/Pemko Harus Belanjakan APBD 2020 per September
BACA LAGI: Antisipasi Covid-19 Saat Pilkada 9 Desember 2020
Mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu melanjutkan, ketika akhirnya Pilkada serentak tetap digelar, maka penyelenggara Pemilu, para Calon Kepala Daerah (Cakada) dan warga negara harus benar-benar dilindungi. Baik melalui penerapan protokol kesehatan, penyaluran suplemen immunitas tubuh, fasilitas kesehatan hingga Alat Pelindung Diri (APD). “Hindari arahan-arahan pengumpulan massa. Hentikan praktik money politics. Sebab berpotensi memicu kontak langsung antar-Cakada dengan rakyat,” katanya. Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Sumut ini menilai, pemerintah patut proaktif melihat kondisi rakyat pasca-deflasi sekarang. Misalnya dengan menggencarkan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara calon-calon pimpinan daerah diimbaunya bersaing sehat. “Semoga yang terpanggil kelak adalah pilihan Tuhan. Wujudkan pesta demokasi yang jujur, adil, bebas intimidasi, tanpa money politics dan menjauhi kecurangan,” imbau mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut. Toni Togatorop juga berharap aparat hukum menyelidiki realisasi dana Pilkada 2020. “Teliti apakah benar dialihkan untuk pengendalian Covid-19 ? Perlu ditelusuri serius oleh penegak hukum khususnya Tipikor,” tutup mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut tersebut.
BACA LAGI: Politisi Hanura Imbau Kapoldasu Tindak Orang-orang yang Ganggu UMKM di Sumut
BACA LAGI: Geram Sumut Juara 1 Narkoba, Politisi Hanura Toni Togatorop Tanya Dimana Kepala BNN & Kapolda ?
Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir ?
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Sumut H Rusdi Lubis, SH, MMA, mengatakan, keputusan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI melanjutkan Pilkada 9 Desembee 2020 sudah tepat. Rusdi beralasan, tidak 1 pun manusia di dunia yang tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir. “Kapan pandemi Covid-19 usai ? Ada yang bisa jawab gak,” tanya Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu kepada www.MartabeSumut.com, tatkala ditemui di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (23/9/2020).
BACA LAGI: Kuburan Muslim di Siantar Penuh Terisi, Ketua FP-Hanura DPRDSU Minta Pemko Cari Solusi
BACA LAGI: Kasus Oknum DPRD Sumut “KHS”, PDIP Sumut: Dipanggil tak Datang, Kita Tunggu Sidang DK DPP PDIP
Bagi mantan Direksi BUMN PTPN 4 ini, Pilkada 9 Desember 2020 urgen digelar demi menghormati hak politik rakyat, melanjutkan suksesi kepemimpinan lokal serta meneruskan pembangunan daerah di penjuru Tanah Air. “Lanjut aja. Intinya mari kita sama-sama mendisiplinkan protokol kesehatan. Belum tahu kita sampai kapan pandemi berakhir,” tutup legislator asal Dapil Sumut 10 Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun itu. (MS/BUD)
