www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2014-2019 Toni Togatorop, SE, MM, kecewa. Terkejut membaca media online www.MartabeSumut.com terkait sikap Pemkab Samosir yang belum kunjung membagikan Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 terhadap warga. Padahal, Pemkab Samosir sudah menerima dana transfer Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprovsu pada 20 Mei 2020 Rp. 4.313.700.000 untuk penyediaan 19.172 paket Sembako. Politisi Partai Hanura Sumut itu pun mencurigai ada motif-motif politis menjelang Pilkada 9 Desember 2020 yang bakal diikuti 23 kab/kota di Sumut.
BACA LAGI: Pemkab Samosir Belum Salurkan Sembako, DPRDSU Desak Gubsu Tagih Tanggungjawab 33 Kab/Kota
Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (25/6/2020), Toni mengatakan, bupati/walikota atau oknum pejabat yang belum membagikan Sembako bahkan mengambil keuntungan dari paket-paket Sembako, sama saja merampas kedaulatan serta hak-hak rakyat. Menurut Toni, harusnya Sembako langsung didistribusikan. Tidak boleh ditunda-tunda apalagi disunat (dikurangi) dengan dalih apapun. Jika sampai sekarang ada Pemkab/Pemko belum menyalurkan Sembako, Toni meyakini telah tersimpan niat tersembunyi alias motif politik. Dan ketika beberapa daerah di Sumut memunculkan kasus penyunatan, pengurangan dan kualitas Sembako sangat rendah, Toni menganggapnya sebagai perilaku keji yang tidak berperikemanusiaan. “Apa-apaan ini Pemkab/Pemko se-Sumut ? Kenapa mempermainkan jumlah dan kualitas Bantuan Sosial (Bansos) Sembako warga miskin ? Kapan penegak hukum di Polda Sumut dan Kejatisu turun menyelidiki ? Kok diam aja ? Kenapa Pemkab Samosir belum menyalurkan Sembako ? Apa motifnya ? Aduh, kasihan rakyat yang begitu susah menghadapi dampak pandemi virus Corona,” geram Toni via ponselnya.
BACA LAGI: #LawanCovid-19, Toni Togatorop Sarankan Gubsu Perkuat Sektor Pertanian & Kebutuhan Pokok Rakyat
Back-up Rakyat Saat Bencana
Wakil Ketua Bapilu Partai Hanura Sumut itu melanjutkan, tatkala bencana terjadi, negara (pemerintah) harus hadir mem-back-up semua kebutuhan rakyat. Bukan malah mempersulit, memperlambat atau merampas hak-hak masyarakat kecil. “Tak terjadi bencana saja kita wajib menguatkan rasa kesetiakawanan sosial. Kendati pula saat bencana. Berempati dikit dong terhadap orang-orang yang “kesepian ditengah-tengah keramaian”. Jangan malah mengambil kesempatan dalam kesempitan,” sindirnya. Toni meyakini, setiap bencana pasti berkorelasi pada keterpurukan wilayah hingga kesejahteraan warga. Berpotensi melumpuhkan ekonomi pribadi, keluarga, usaha mikro, kecil, menengah bahkan memicu aksi-aksi kriminal. Dia menyebut, satu-satunya kekuatan bangsa Indonesia adalah sifat gotong-royong menopang rakyat miskin dan usaha kecil agar tetap eksis menjalani aktivitasnya. “Bila benar berita yang saya baca itu, jelas sangat kejam cara-cara Pemkab Samosir. Membuat hati saya miris. Termasuk perilaku oknum-oknum di kab/kota Sumut yang mencuri Sembako rakyat dan tidak sadar arti kesetiakawanan sosial. Mohon Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemprovsu mendesak tanggungjawab Pemkab/Pemko. Janganlah hak-hak rakyat dirampok atau diabaikan seenaknya,” tegas Toni dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Mantan Anggota DPRDSU Bicara Plt Sekwan, Toni & Robert: Dewan Memutuskan, Gubsu Mengaminkan !
Hentikan Motif Politik Tunggangi Bansos
Mantan Ketua Komisi A, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua FP-Hanura DPRDSU ini mengingatkan, para walikota/bupati, pejabat dan elite politik di Sumut sebaiknya menghentikan motif-motif terselubung memanfaatkan Bansos sebagai tunggangan politik. Artinya, imbuh Toni lebih jauh, terlambatnya pembagian Sembako terhadap warga Kab Samosir bukan mustahil dilatarbelakangi motif politis oknum kepala daerah dan pejabat jelang Pilkada 9 Desember 2020. “Wajarlah publik curiga. Sebab Kab Samosir merupakan salah satu daerah yang ikut Pilkada serentak. Publik tentu menduga, elite kepala daerah dan pejabat di Samosir mempersiapkan kampanye terselubung melalui agenda pembagian Sembako. Pejabatnya terus mikir kepentingan politik, sedangkan rakyat menjerit menunggu Sembako,” sesal Toni tak habis pikir, sembari menyerukan semua elemen dari insan Pers, LSM dan aparat penegak hukum bertindak sesuai tupoksi masing-masing sekaligus mengungkap hal-hal mencurigakan di lapangan.
BACA LAGI: DPRDSU Imbau Gubsu Publikasikan Semua Donatur GTPP Covid-19 Sumut
BACA LAGI: Ini Rincian JPS-Covid-19 di Sumut: Langkat Penerima Sembako Terbesar, Pakpak Bharat Terkecil
Pemerintah Kuatkan Sektor Pertanian
Pada sisi lain, Toni juga menyatakan prihatin atas lemahnya upaya Pemkab/Pemko di Sumut termasuk Gubsu dan Pemprovsu dalam menguatkan produksi sektor pertanian kebutuhan pokok. Bagi dia, jika sektor pertanian collaps, niscaya rakyat yang hidup pada inti perkotaan akan terimbas kelaparan. “Gawat kalo itu terjadi. Sangat berbahaya dan bisa mengundang gangguan keamanan terutama tindak penjarahan. Pemerintah urgen membantu sektor pertanian supaya tetap bergerak saat Corona menyerang. Hadirkan program-program kesejahteraan agar rakyat selalu cinta terhadap daerah, negara, pemerintah serta pemimpinnya,” cetus Toni Togatorop mantap.
BACA LAGI: Laporan Reses DPRDSU, Dr Jonius Imbau Pemprovsu Perbaiki Jalan Provinsi di Desa Aek Tangga Taput
23 Daerah Ikut Pilkada 2020
Perlu diketahui, 23 kabupaten/kota di Sumut dijadwalkan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Meliputi: Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian ada pula Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat serta Kabupaten Nias Selatan. (MS/BUD)
