www.MartabeSumut.com, Medan
Masyarakat Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba bentrok dengan karyawan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), Selasa (18/5/2021) sekira pukul 11.00 WIB. Akibatnya, jatuh beberapa korban luka dari kedua pihak. Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi, menyayangkan konfrontasi pisik tersebut. Sementara Corporate Communication PT TPL, Norma Hutajulu, menegaskan tidak mengharapkan peristiwa terjadi.
BACA LAGI: Soal Hutan Adat, Zeira Ingatkan Warga Sumut Mekanisme Hukum dalam Penetapan
Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (19/5/2021), Jonius mengatakan, pemicu persoalan kedua pihak terkait wilayah adat Natumingka yang diklaim sebagai hutan milik Negara. Disusul sebagian besar tanah adat Natumingka masuk area konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT TPL sehingga warga menolak penanaman bibit eukaliptus. Atas klaim tersebut, ucap Jonius, masyarakat adat Natumingka keberatan bahkan telah menyampaikan protes sejak lama. “Saya menyayangkan bentrokan PT TPL dengan warga adat Natumingka. Kejadian-kejadian bentrok antara masyarakat di Tapanuli dengan pihak PT TPL memang sering terjadi. Penyebabnya dilatarbelakangi penolakan wilayah adat masuk sebagai hutan milik Negara dan berada dalam konsesi HTI PT TPL,” terang Jonius, via ponselnya.
BACA LAGI: Konflik Lahan 136 Ha Kelompok Tani Betahamu vs Puskopkar Kodam I/BB, DPRDSU Lahirkan 3 Rekomendasi
Konflik Kerap Terjadi
Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini menilai, konflik mempertahankan lahan adat akibat berada dalam wilayah konsesi HTI PT TPL bukan hanya muncul di Desa Natumingka. Namun terjadi pula di daerah lain seperti Kec Sipahutar dan Kec Parmonangan Kab Taput. Jonius memperkirakan, dengan luasan konsesi HTI PT TPL di kawasan Tapanuli dan Kab Toba kurang lebih 200.000 Ha, maka sudah saatnya para pemangku kepentingan melahirkan solusi komprehensif berorientasi jangka panjang. Jonius pun menyarankan manajemen PT TPL duduk bermusyawarah dengan seluruh masyarakat adat. Terutama ketika ada aktivitas PT TPL bersentuhan langsung dengan perladangan masyarakat atau tanah adat. “Tentu kelak semakin mudah mencari jalan keluar tanpa bentrokan berdarah. Kita juga tak mengingkari kehadiran PT TPL ikut mensejahterakan rakyat sekitar kawasan Danau Toba. Jadi semua pihak harus bisa menahan diri,” pinta Jonius.
BACA LAGI: Gugatan Mara Jaksa Harahap Berbuah, PN Medan Batalkan Putusan DPP PKS Soal Pemecatan & PAW DPRDSU
BACA LAGI: Antisipasi Limbah Medis Infeksius Covid-19, Komisi D DPRDSU akan Tinjau Seluruh RS di Medan
Pemkab Toba Lakukan Mediasi
Terhadap Pemkab Toba, politisi Partai Perindo itu meminta berperan aktif dalam meredam masalah yang berkepanjangan. Targetnya adalah optimalisasi mediasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat Natumingka dengan PT TPL. Jonius beralasan, izin konsesi HTI PT TPL yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tidak terlepas dari dukungan rekomendasi pemerintah daerah. Artinya, imbuh dia lagi, semenjak dini Pemkab Toba sangat memahami beragam dinamika/kondisi psikologis pasca-proses perizinan konsesi HTI PT TPL. “Saya rasa Pemkab Toba merupakan pihak paling kompeten memediasi. Mohon jembatani konflik masyarakat adat Natumingka dan PT TPL. Pemkab Toba patut mencari kesepakatan saling menguntungkan antara kedua pihak. Contohnya, warga adat Natumingka diberi akses menjalin kemitraan dengan PT TPL,” usul Jonius.
Aparat Persuasif & Netral
Sedangkan untuk aparat kepolisian, Jonius mendorong perwujudan tugas pengamanan di lapangan secara persuasif dan bersifat netral. Termasuk mengedepankan pola-pola pendekatan humanis, menerapkan restorasi justice serta strategi antisipatif agar tindak pidana tidak terulang kembali. Jonius mengingatkan, mengurai peristiwa bentrok antara masyarakat adat Natumingka dan PT TPL tidak selamanya harus memakai aspek hukum pidana. Melainkan butuh kearifan untuk menelisik akar persoalan seputar konflik sosial. Bagi mantan Kapolres Taput ini, keberadaan aparat keamanan seyogianya mampu menengahi dan mencegah terjadinya bentrokan pisik berdarah. Sebab jika semua prosedur baku telah benar dilakukan aparat keamanan, Jonius percaya tidak bakal terjadi konflik berdarah yang merugikan masyarakat adat Natumingka dan PT TPL. “Bentokan kemarin menimbulkan korban dari kedua pihak. Kita khawatir nantinya memperuncing persoalan. Dan bila persoalan meruncing, berlarut-larut bahkan ada yang ditetapkan tersangka, kami Komisi A DPRDSU akan datang ke Desa Natumingka sekaligus berkunjung ke Polres Toba,” janji Jonius.
BACA LAGI: Longsor Proyek PLTA Batangtoru, Dr Jonius Dorong Kapoldasu Proses Hukum Indikasi Kelalaian
PT TPL tak Harapkan Bentrokan
Terpisah, www.MartabeSumut.com menghubungi Corporate Communication PT TPL, Norma Hutajulu, Kamis siang (20/5/2021). Berbicara melalui saluran pesan WhatsApp, Norma menjelaskan, PT TPL Tbk tidak mengharapkan dan menyesalkan aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat pada wilayah operasional perusahaan di Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Sumatera Utara. Aksi tidak diharapkan itu disebutnya terjadi pada wilayah kawasan hutan negara yang merupakan area konsesi PT TPL dan sudah memasuki rotasi penanaman ke-5. Menurut Norma, Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Jandres Silalahi, juga mengherankan aksi-aksi yang tidak diharapkan dilakukan sekelompok masyarakat tatkala proses dialog masih berjalan antara perusahaan, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta stakeholder lainnya. “Kami menyesalkan terjadinya tindakan yang tidak diharapkan. Menyebabkan 2 korban luka (pihak PT TPL). Apalagi aksi sekelompok oknum masyarakat dilakukan saat penyelesaian isu-isu sedang berlangsung,” sesal Jandres, seperti disampaikan Norma.
Lokasi Penanaman Punya Izin Negara
Norma melanjutkan, lokasi penanaman merupakan kawasan konsesi yang memiliki izin dari negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/92 tanggal 01 Juni 1992.Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Kini lokasi konsesi memasuki tahap masa rotasi penanaman ke-6 (enam). Atas terjadinya aksi kemarin, simpul Norma lebih jauh, PT Toba Pulp Lestari akan terus mendorong terciptanya dialog dan solusi damai dengan masyarakat. Tujuannya menyelesaikan berbagai persoalan tanpa mengedepankan aksi-aksi yang justru merugikan kedua-belah pihak.
BACA LAGI: Warga Adat Manduamas Tapteng Adukan PT SGSR ke DPRDSU, Partogi Sirait: Kita Panggil RDP !
BACA LAGI: Gas Beracun Renggut 5 Nyawa di Madina, Dr Jonius: PT SMGP Lalai, Hentikan Operasional Perusahaan !
Selain itu, Norma memastikan PT Toba Pulp Lestari Tbk tetap konsisten menjalankan program-program sosial melalui kolaborasi bersama warga sekitar. Diantaranya program kemitraan kehutanan semisal tumpangsari pangan di area tanaman produksi hingga pola tanaman kehidupan. “Hal ini sesuai arahan pemerintah agar perusahaan menjalankan program hutan sosial demi memberdayakan masyarakat sekitar operasional perusahaan,” tutup Norma Hutajulu. (MS/BUD)
