www.MartabeSumut.com, Medan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) telah menggelar Sidang Paripurna beragenda Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022, Senin (15/11/2021). Disusul Sidang Paripurna DPRDSU beragenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRDSU atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022, Selasa (16/11/2021). Terkini, Pemprovsu kembali menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRDSU atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022 dalam Sidang Paripurna DPRDSU, Rabu (17/11/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
BACA LAGI: 106 Desa di Kab Dairi Pilkades, Calon Kades Diingatkan Jangan Karena Ambisi “Mainkan” Dana Desa
BACA LAGI: Pilkades di Kab Humbahas, Toni Togatorop Sebut Terkesan Menyimpang dari Norma Adat & Budaya
BACA LAGI: Hari Pahlawan, Anggota DPRDSU Partogi Sirait Ajak Generasi Rajut Kemajemukan & Jauhi Konflik SARA
BACA LAGI: Sekretaris Komisi A DPRDSU Apresiasi Kapoldasu Tangani 5 Kasus Etika Oknum Polri di Sumut
BACA LAGI: Satu Calon Gugur, 16 November Komisi A DPRDSU Pilih 5 Komisioner KIP Sumut
BACA LAGI: Waspadai Covid-19 Gelombang ke-3..!
BACA LAGI: Banjir Rob Serang Belawan, Ratusan Orang ke DPRDSU Tuntut Pembangunan Tembok Penahan
Menyangkut Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRDSU atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022, anggota Fraksi Nusantara DPRDSU, Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi, angkat suara. Jonius mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan beberapa masukan atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022. Diantaranya meminta Gubsu dan Pemprovsu menghasilkan Ranperda APBD Sumut TA 2022 yang berorientasi mengutamakan kepentingan masyarakat umum.
BACA LAGI: Figur Lama Dianggap Kurang Greget, Sekretaris Komisi A DPRDSU Inginkan 5 Wajah Baru di KIP Sumut
BACA LAGI: Sekretaris Komisi A DPRDSU Apresiasi Kapoldasu Tangani 5 Kasus Etika Oknum Polri di Sumut
Terutama mendukung program bersentuhan langsung dengan sektor peternakan, pertanian hingga pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumut. Nah, khusus sektor peternakan, Jonius “pasang badan” mewakili “Curhat” warga Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga. “Saya informasikan nih, sekarang masyarakat peternak babi sangat terbeban. Penyebabnya harga ternak babi cukup tinggi. Karena pasokan daging babi ke Sumut berasal dari Kalbar dan Bali. Sehingga harga daging babi mahal sekali,” ungkap Jonius kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (16/11/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Kelestarian Ritual Adat Batak
Berbicara soal daging babi, lanjut Sekretaris Komisi A DPRDSU bidang hukum/pemerintahan tersebut, siapapun tidak boleh menerjemahkan sebatas urusan makanan semata. Melainkan perlu memahami esensi kelestarian ritual adat dan kearifan lokal kalangan etnis Batak. Jonius pun mengimbau Gubsu/Pemprovsu memperhatikan poin ke-7 Pemandangan Umum Fraksi Nusantara DPRDSU terkait usulan alokasi anggaran pembibitan ternak babi dalam Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Sumut 2022. “Usulannya telah kami sampaikan langsung ke Pemprovsu saat Sidang Paripurna. Dihadiri oleh Gubsu Edy Rahmayadi pada Selasa (16/11/2021),” beber Jonius.
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
Anggarkan Bibit Ternak Babi
Oleh sebab itu, semenjak dini, politisi Partai Perindo ini mengharapkan Gubsu, Pemprovsu dan Kadis Peternakan Sumut mempertimbangkan Pemandangan Umum Fraksi Nusantara DPRDSU. Jonius yakin, Fraksi Nusantara DPRDSU berkepentingan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui agregasi anggaran penyediaan bibit ternak babi di wilayah Dapil Sumut 9. Termasuk menjadikannya sebagai kawasan pembibitan ternak babi Sumut sekaligus pendirian UPT ternak babi unggulan. “Bisa kok dilokalisir khusus pada wilayah Tapanuli. Pemandangan Umum kami saat Sidang Paripurna kemarin, usulan anggaran bibit ternak babi terdapat dalam poin ke-7,” timpalnya.
BACA LAGI: Bahas PBBMKB, DPRDSU Heran Data Penjualan Pertamina Sumbagut Tidak “On The Spot” dengan BP2RD
Anggarkan Pembelian Pupuk Bersubsidi
Menyinggung sektor pertanian, Jonius juga menegaskan maraknya aspirasi konstituen dari Dapil Sumut 9 yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Dia menyebut, pupuk bersubsidi langka di sana. “Persoalan kelangkaan pupuk mengakibatkan petani kita sulit mengembangkan usaha pertanian,” cetusnya.
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial Natal bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Bagi Jonius, Fraksi Nusantara DPRDSU percaya dengan komitmen Pemprovsu mengalokasikan sebagian dana APBD Sumut 2022 untuk pembelian pupuk bersubsidi. Tujuannya supaya petani mampu mengembangkan usaha pertanian sehingga keluhan serupa tidak berulang setiap tahun. “Ya paling tidak petani di Dapil Sumut 9 bahkan seluruh kab/kota Sumut dapat memperluas lahan pertanian serta memajukan perekonomian,” tutup mantan Kapolres Taput tersebut. (MS/BUD)
