www.MartabeSumut.com, Medan
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, Danau Toba menjadi salah satu target pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sampai sekarang berbagai proyek infrastruktur gencar dikelola Kementerian PU terutama di Kab Samosir Provinsi Sumut. Ironisnya, beberapa pengusaha lokal quarry (tambang batu galian C) asal Kab Dairi dan Kab Humbahas justru miris. Mereka “kesepian ditengah-tengah keramaian” lantaran cuma jadi penonton. Bukan apa-apa, Kementerian PU tidak menggunakan batu asal ke-2 kabupaten melainkan dipasok dari Merek Kab Simalungun. Politisi Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, angkat suara.
BACA LAGI: Figur Lama Dianggap Kurang Greget, Sekretaris Komisi A DPRDSU Inginkan 5 Wajah Baru di KIP Sumut
BACA LAGI: Satu Calon Gugur, 16 November Komisi A DPRDSU Pilih 5 Komisioner KIP Sumut
BACA LAGI: Waspadai Covid-19 Gelombang ke-3..!
BACA LAGI: Ketua DPRDSU Ambil Sumpah Edi Gantikan Rizky di DPRDSU
BACA LAGI: Banjir Rob Serang Belawan, Ratusan Orang ke DPRDSU Tuntut Pembangunan Tembok Penahan
BACA LAGI: Program PSR di Asahan Terganjal Suket, Ebenejer Sitorus Minta Komisi A/B DPRDSU RDP Panggil ATR/BPN
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
BACA LAGI: Kritisi 2 Tahun Jokowi-Maruf, Massa & DPRDSU Duduk Berdiskusi di Bahu Jalan
Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (8/11/2021), Toni menyatakan iba mengetahui persoalan dari kalangan pengusaha lokal Dairi dan Humbahas. Menurut Toni, patut ditelisik apa alasan mendasar Kementerian PU tidak menerima batu-batu split besar hasil tambang galian C milik pengusaha Dairi maupun Humbahas. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 itu mensinyalir, telah terjadi persekongkolan jahat serta praktik diskriminatif dalam menunjuk rekanan pengadaan batu untuk proyek infrastruktur Danau Toba. “Jadi begini ya, proyek infrastruktur pengembangan kawasan wisata Danau Toba di Kab Samosir butuh batu kerikil dan batu-batu besar. Saya sedih mendengar “Curhat” kawan-kawan pengusaha lokal ke-2 daerah. Mengadu ke saya dan meminta jalan keluar akibat batu-batu quarry mereka dianggap tidak layak. Masak pengusaha lokal dibiarkan menonton aja ? Apakah memang kebijakan Kementerian PU, tindakan diskriminatif atau praktik persekongkolan para oknum,” ucap Toni bertanya, via ponselnya.
BACA LAGI: Sekretaris Komisi A DPRDSU Apresiasi Kapoldasu Tangani 5 Kasus Etika Oknum Polri di Sumut
Kebijakan Kementerian PU Aneh
Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Sumut ini melanjutkan, jika benar batu quarry asal Dairi dan Humbahas dianggap Kementerian PU tidak layak untuk proyek Danau Toba di Samosir, tentu perlu dijelaskan pejabat berwenang secara terbuka. Toni beralasan, kebijakan tim teknis Kementerian PU menentukan spesifikasi pengadaan material (batu) tergolong aneh. Sebab mengharuskan material batu hanya berasal dari Merek Kab Simalungun. Artinya, timpal Toni lagi, Kementerian PU berkewajiban memberi pemahaman terang benderang berdasarkan hasil penelitian ilmiah/uji laboratorium. “Semangat besar Pak Jokowi memajukan destinasi wisata Danau Toba sangat kita dukung. Namun Presiden Jokowi pasti kecewa mengetahui pengusaha-pengusaha lokal “kesepian ditengah-ditengah keramaian” dalam proyek APBN di kawasan Danau Toba Samosir. Apalagi realitasnya meresahkan masyarakat pengusaha quarry di Kabupaten Dairi dan Humbahas. Bukan mustahil pula dialami pengusaha lain di kabupaten sekitar Danau Toba,” tegas pimpinan UKM/UMKM PT Citra Bangun Lamtorop tersebut.
Proyek APBD Pakai Batu Asal Dairi
Lucunya lagi, ungkap mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, proyek-proyek yang dibiayai APBD Dairi, Samosir bahkan Humbahas kerap dilandasi pertimbangan teknis. Toni menyebut, proyek Pemkab di sana menggunakan batu-batu split asal Dairi dan Humbahas sebagai material konstruksi karena dinilai memenuhi standard. “Kok kebijakan pusat dan daerah berbeda ya ? Mohon perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian PU untuk mendalami persoalan. Apakah keadaan yang terjadi merupakan hasil persekongkolan dan sikap diskriminatif para oknum tertentu, atau memang merupakan kebijakan Kementerian PU,” sindirnya.
KPK & Penegak Hukum Menyelidiki
Bagi mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut tersebut, kalau kebijakan terbukti persekongkolan jahat, maka harus secepatnya ditindaklanjuti penegak hukum dan KPK. Tapi bila keputusan penetapan spesifikasi batu quarry (dari Kab Simalungun) adalah sikap resmi Kementerian PU, tentu penjelasan teknis atas kekurangan batu split asal Kab Dairi dan Kab Humbahas urgen disampaikan ke publik. Toni berharap, perbandingan keunggulan batu dari Merek Kab Simalungun dan kelemahan material asal Kab Dairi dan Kab Humbahas wajib dibuktikan melalui uji laboratorium ilmiah supaya para pengusaha legowo menerima.
BACA LAGI: Perbedaan Harga Sawit Bikin Petani Jual ke Luar, Gandhi Siregar: Negara Dirugikan, Jalan Rusak !
BACA LAGI: Bahas PBBMKB, DPRDSU Heran Data Penjualan Pertamina Sumbagut Tidak “On The Spot” dengan BP2RD
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Nah, ketika secara teknis spesifikasi batu split Kab Dairi dan Kab Humbahas ternyata memenuhi syarat, mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu memastikan kebenaran permainan oknum, persekongkolan bahkan kebijakan diskriminatif. Dia pun mendorong penegak hukum turun tangan menyelidiki indikasi praktik KKN. “Hingga kini Presiden Jokowi selalu bersemangat memajukan pengusaha lokal, UKM dan UMKM di penjuru Tanah Air. Janganlah ada oknum Negara sengaja menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat khususnya terhadap kalangan pengusaha quarry di kabupaten se-kawasan Danau Toba,” ingat Toni Togatorop dengan nada tinggi. (MS/BUD)
