www.MartabeSumut.com, Medan
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwakikan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, menyerukan Gubsu Edy Rahmayadi segera melakukan take-over (ambil alih) langsung tata-kelola PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Zeira meyakini pembenahan total manajemen PT PSU tergolong urgen. Mengingat Pemprovsu adalah pemilik BUMD “pelat merah” yang mengelola perkebunan serta pabrik di beberapa wilayah Provinsi Sumut.
BACA LAGI: Apdesi Setuju Jokowi 3 Periode, Politisi PKB Sumut: Bukti Rakyat Bawah Dukung Usul Cak Imin
BACA LAGI: Modus Dalam Pasta Gigi, Petugas Gagalkan Penyelundupan Sabu ke Lapas Pancurbatu
BACA LAGI: Gubsu Sentil Wagubsu Saat Pelantikan PAN Sumut, Ini Pemicunya
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Modus Diselipkan di Daun Sirih, IRT Gagal Selundupkan Sabu ke Lapas Gunungsitoli
BACA LAGI: Notaris Harus Waspadai Kejahatan TPPU & Pembiayaan Terorisme
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Gubsu Jewer Pelatih Billiar, Lamsiang, SH, MH: Tak Sesuai Visi Sumut Bermartabat !
BACA LAGI: Tinjau PT PSU di Tanjung Kasau, Pansus PAD DPRDSU Miris
Kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu siang (9/4/2022), Zeira menguraikan, pada Selasa 22 Maret 2022 Komisi A, B dan C DPRDSU menggelar RDP gabungan membahas berbagai kejanggalan yang melanda PT PSU. Menurut dia, RDP Komisi A, B dan C DPRDSU merekomendasikan 4 hal terkait kasus dugaan korupsi beberapa petinggi PT PSU. “Muncullah usul pembubaran, penjualan dan pola kemitraan PT PSU sebagai salah satu rekomendasi RDP. Termasuk rencana 3 Komisi DPRDSU menemui Kejagung RI di Jakarta. Karena Kejatisu menjamin operasional pengelolaan PT PSU pasca-sita aset di Desa Simpang Koje Kec Lingga Bayu Kab Madina berupa tanah seluas 518,22 Ha, bangunan serta tanaman di luar izin lokasi yang merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT),” ucap Zeira via saluran pesan WhatsApp. Padahal, timpalnya lagi, Wakil Ketua PN Medan telah mengeluarkan surat Nomor: 34/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan izin sita aset PT PSU.
BACA LAGI: Heran Kejatisu Jamin Pengelolaan PT PSU Pasca-Sita Aset, DPRDSU ke Kejagung & Rekomendasi 4 Hal
Pansus PAD DPRDSU Selidiki Kebun Tanjung Kasau
Selain 3 Komisi DPRDSU risau mengetahui persoalan PT PSU, Pansus PAD DPRDSU juga turun menyelidiki manajemen PT PSU di Tanjung Kasau Kab Batubara, Jumat 8 April 2022. Kondisi PT PSU disebut Zeira benar-benar carut-marut di sana. Makanya sedari awal Pansus PAD DPRDSU memang sengaja mencari tahu realitas manajemen PT PSU pada salah satu kebun sawit. “Hasilnya cukup miris. Pengelolaan manajemen kebun tidak jelas,” geram Zeira. Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian itu tak habis pikir, kehadiran Pansus PAD DPRDSU hanya dilayani oleh Kabag tanpa unsur Direksi dan Komisaris. “Kita sayangkan Direksi bahkan Komisaris PT PSU gak nongol. Kelak Pansus PAD DPRDSU memanggil petinggi PT PSU untuk RDP di Medan. Jadi kami belum bisa merekomendasi kondisi PT PSU di Kebun Tanjung Kasau Batubara,” terang Zeira.
BACA LAGI: Tuntut RDP Kasus Gas Beracun PT SMGP, Massa Kembali Demo ke DPRDSU
BACA LAGI: Pansus DPRDSU ke Labuhanbatu, Temukan Fakta Miris 5 Persen Perusahaan Perkebunan Bangun Plasma
Kasus Korupsi Bikin Tata-Kelola Kebun Amburadul
Namun Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU ini menilai, kasus korupsi yang membelit 3 pejabat tinggi PT PSU berkorelasi erat dengan amburadulnya tata-kelola kebun PT PSU di beberapa wilayah kabupaten Sumut. Apalagi Kejatisu memblokir 700 Hektare kebun kelapa sawit produktif di Kab Madina untuk dijadikan alat bukti. Zeira pun menyatakan Pansus PAD DPRDSU mempertanyakan pemblokiran dan penyitaan aset di Kab Madina sementara operasional kebun justru dijamin tetap berjalan. “Anehnya, sampai sekarang belum diketahui persis kemana mengalir uang operasional kebun PT PSU di Kab Madina,” sindir Zeira.
BACA LAGI: Dirusak Asap Belerang, Ribuan Warga Lingkar Sinabung Minta Pemprovsu Alokasikan Atap Rumah
Dorong Gubsu Bersikap Tegas
Nah, itulah sebabnya, semenjak dini Zeira mendorong Gubsu dan Pemprovsu mengambil sikap tegas selaku pemilik BUMD. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini menuntut Gubsu secepatnya memperbaiki carut-marut tata-kelola PT PSU yang berada pada titik nadir. Sehingga oknum-oknum tersembunyi yang bermain tidak memperkaya diri dan uang rakyat Sumut dapat terselamatkan. “Bila perlu Gubsu take-over manajemen PT PSU,” imbau Zeira.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
BPK Diminta Audit Investigasi PT PSU
Terhadap BPK, legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel ini mengusulkan tindakan Audit Investigasi atas laporan keuangan PT PSU. Bagi Zeira, Audit Investigasi menjadi sarana paling efektif dalam membuka tabir carut-marutnya tata-kelola PT PSU. Selanjutnya Zeira mencontohkan persoalan ganjil seputar uang ganti rugi perluasan jalan tol sebesar Rp 55 Miliar yang patut dijelaskan PT PSU. Begitu pula Dana Penyertaan Modal (DPM) diterima PT PSU dari APBD Sumut 2021 sebesar Rp 80 Miliar lebih. “Miris kita melihat pengelolaan PT PSU. Kemana larinya semua uang rakyat Sumut dibuat mereka ya ? Tolong Gubsu take-over tata-kelola PT PSU,” simpul Bendahara DPW PKB Sumut tersebut. (MS/BUD)
