Wujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Corporate University & “UANG”

Ilustrasi Zona Integritas. (Courtesy Google)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Upaya melakukan pembaharuan dan perbaikan terus berlanjut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan kompetensi jajarannya, instansi yang sedang membangun Zona Integritas dan nilai-nilai Reformasi Birokrasi melalui Corporate University, itu mewujudkannya dengan strategi kekuatan “UANG” alias Undangan, Absensi, Notuen serta Gambar.

BACA LAGI: Hari Lahir Pancasila, Ketua DPRDSU: Momentum Sakral Mengaktualisasikan Peran Hadapi Tantangan Bangsa

BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan

BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai

BACA LAGI: HBB Sentil Kapoldasu, Imbau Sungguh-sungguh Berantas Judi & Narkoba di Sumut

BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal

BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen

BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan

BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam

BACA LAGI: Kualitas Proyek APBD Sumut 2021 Rendah, Wakil Ketua Bappilu Hanura: Rakyat Terluka !

BACA LAGI: FP-NasDem DPRDSU Sindir Gubsu: Kadisdik tak Definitif, Dana Pendidikan 20% & “Komitmen” DAK SMK Swasta

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Imam Suyudi, Rabu kemarin mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dijalankan berdasarkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kita harus bersama-sama berkomitmen. Tetap berproses dan memenuhi seluruh data dukung pada aplikasi E-RB untuk meraih predikat WBK/WBBM,” kata Kakanwil.

BACA LAGI: Sampaikan Pendapat Akhir PjP APBD Sumut 2021, FP-Hanura DPRDSU Sentil Gubsu & Pemprovsu Kualitas Proyek Rendah

BACA LAGI: Antisipasi Krisis Pangan, Ketua DPD Aspatan Sumut: Hentikan Alih-Fungsi Lahan untuk Kepentingan Bisnis !

Menurut dia, seluruh Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah membuktikan implementasi Reformasi Birokrasi. Yaitu perubahan mindset seluruh pegawai memberikan pelayanan berbasis kepuasan publik dengan menerapkan 5 S. Yakni senyum, salam, sapa, sopan, santun dan solutif. Termasuk perbaikan sarana bahkan prasarana demi melahirkan berbagai inovasi.

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Sesalkan Pembangunan & Perawatan Jalan Provinsi di Tabagsel Memprihatinkan

BACA LAGI: Pimpinan Fraksi Nusantara DPRDSU Disahkan, Zeira Salim Ritonga Sebut Penyegaran

BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027

BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial

VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan, Jumat (28/1/2022).

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu

Kakanwil berpesan, upaya ke sana memang berat. Namun bagaimana Tim Pembangunan Zona Integritas bisa saling bersinergi, semuanya harus memenuhi setiap dokumen yang diperlukan. Kemudian dimonitor dan dievaluasi. “Maka setiap kegiatan wajib dilengkapi “UANG” atau Undangan, Absensi, Notulen hingga Gambar. Jadi bukan sekadar ikut Pembangunan Zona Integritas. Tapi melekat seluruh unsur kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban,” terang Kakanwil. (MS/DEKS)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here