
www.MartabeSumut.com, Medan
Cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum terwujud, padahal telah 77 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan serta sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Itulah sebabnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Sumut siap bertarung dalam Pemilu 2024.
BACA LAGI: Puluhan Pengungsi Afganistan Kembali Demo di Depan Kantor UNHCR Medan
BACA LAGI: Usai Lebaran Berat Badan Naik, Waspada Penyakit Mengintai
BACA LAGI: Warga Multatuli Medan Terima Penyuluhan Hukum Keliling
BACA LAGI: Antisipasi Maraknya Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: Petugas Pemasyarakatan Diberi Pemahaman Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT
BACA LAGI: Komisi D DPRDSU Soroti Proyek Jalan-Jembatan Rp. 2,7 T, Kadis BMBK Sumut Ajak Publik Mengawasi
Penegasan sikap tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Prima Provinsi Sumatera Utara Ade Darmawan kepada www.MartabeSumut.com, Rabu (19/5/2022). Menurut Ade, beberapa jajaran pengurus telah melakukan konsolidasi di Sekretariat Jalan Flamboyan Medan, Selasa (17/5/2022). Didampingi Wakil Ketua DPW Prima Sumut yang juga aktivis Johan Merdeka dan Zulkifli, serta Unggul Tampubolon dari Majelis Tinggi DPW Prima Sumut, Ade menegaskan, saat ini segelintir orang atau hanya 1 persen menguasai sumber daya. Sementara, orang banyak atau 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.
BACA LAGI: Soroti PT TPL, Toni Togatorop Sebut Berkontribusi Besar di Tapanuli
Dia menjelaskan, kehadiran Prima sejak 2020 sebagai antitesa atau pembanding buat partai-partai politik yang telah ada. “Kehadiran Prima sebagai antitesa lantaran melihat masyarakat sudah jenuh dengan partai yang ada selama ini. Prima datang untuk semua golongan terutama rakyat biasa. Prima berbeda dengan partai lain,” ucapnya. Ade pun menyatakan Prima punya integritas dan berjuang bersama rakyat memenangkan Pancasila terutama sila ke-5 agar bisa terwujud dengan cara bergotong royong. Untuk itu, timpalnya lagi, anggota Partai Rakyat Adil Makmur berasal dari masyarakat yang berintegritas. Bahkan pengurus partai adalah orang-orang yang biasa turun langsung ke masyarakat petani, buruh dan unsur lainnya. “Prima diisi orang-orang pergerakan atau aktivis Sumut. Bukan tokoh-tokoh politik. Juru bicara Prima aja berasal dari kalangan muda mahasiwa yang akan selesai atau baru usai kuliah. Misalnya seperti Mahadir Matondang dan Erika,” ungkapnya.
BACA LAGI: Jaksa Agung Perintahkan Berantas Mafia Pupuk, Politisi Hanura Sindir KDh di Sumut Jangan Diam
BACA LAGI: Gelar Paripurna, DPRDSU Sahkan AKD Periode 2022-2024
Pada sisi lain, Ade mengatakan, Prima anti terhadap oligarki yang dapat menghancurkan negara. Dia menilai, oligarki Indonesia menumpuk kekayaannya dari eksploitasi sumber daya alam. Lalu dijual murah ke pasar dunia. Oligarki Indonesia disebutnya banyak hidup dari perburuan rente sehingga butuh topangan politik sebagai cara mempertahankan sekaligus menumpuk kekayaan. Ade memastikan, program kerja yang ditawarkan Prima membela kepentingan masyarakat. “Contoh bidang kesehatan. Prima akan membuat terobosan agar masyarakat yang ke rumah sakit tak perlu lagi menunjukkan KTP sebagai syarat berobat. Ada atau tidak ada KTP, rakyat yang datang ke rumah sakit harus diterima,” ujarnya.
BACA LAGI: Kunjungi Aceh, Pansus DPRDSU Sarankan Gubsu Masukkan Program Plasma & PSR dalam RPJMD Sumut
BACA LAGI: Dirusak Asap Belerang, Ribuan Warga Lingkar Sinabung Minta Pemprovsu Alokasikan Atap Rumah
Menyinggung tenaga kerja outsourching dalam lingkingkungan buruh, Ade menganggap sebagai sistem yang harus dihapuskan. Pemerintah dan negara dimintanya wajib hadir untuk melindungi hak-hak buruh. “Negara wajib berpihak kepada rakyat, bukan pada cukong,” ingatnya.
BACA LAGI: Penuhi Amanat AD/ART, Rapat Anggota Sahkan Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut Masa Bakti 2022-2027
BACA LAGI: HUT ke-5 KAJI DPRD Sumut dengan 100 Anak Panti, Baskami & Zeira: Gelar Terus Aksi Sosial
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Wakil Ketua DPW Prima Sumut Johan Merdeka menambahkan, dalam persoalan agraria di Sumut, pemerintah sepertinya belum mampu memberikan rasa keadilan atas tanah. Sebab masih banyak tanah-tanah yang sudah dikuasai dan diusahai rakyat namun tidak mendapat hak resmi (sertifikat). Termasuk tanah-tanah masyarakat yang dulunya dirampas perusahaan-perusahaan negara, asing, maupun korporasi dalam negeri yang tidak dikembalikan. Bahkan Johan menyebut Gubernur Sumut belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. “Terkait korupsi, masih muncul ketimpangan dan belum ada penegakan hukum berkeadilan,” yakin Johan. (MS/BUD)