www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dr Poaradda Nababan angkat suara seputar aspirasi warga yang diteruskan ke Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemprovsu melalui “pintu” pokok-pokok pikiran (Pokir), hasil-hasil Reses serta Bantuan Sosial (Bansos). Bukan apa-apa, gara-gara banyak usulan dicueki, Poaradda menegaskan sangat kecewa bahkan menuding Gubsu dan Pemprovsu tuli.
BACA LAGI: Sentil Pemprovsu “Cueki” Pokir, Anita Lubis Merasa Berdosa Jika Pasif di DPRDSU
BACA LAGI: Potensi Paham Radikal Dibawa TKI & TKA, Anggota DPRDSU Anita Lubis Siapkan Outbound Cinta NKRI
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
BACA LAGI: Sekretaris FN-DPRDSU Ungkap Pengidap HIV/AIDS Dunia 39 Juta, Indonesia 500 Ribu & Sumut 24.044
BACA LAGI: Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRDSU Minta Petro Kimia Awasi 40 Distributor
BACA LAGI: PPKM Jalan Ditutup, Anggota DPRDSU Viktor Silaen: Gak Bermanfaat, Lebih Baik Biayai Vitamin Warga
Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (31/8/2021), Poaradda menjelaskan, usulan Pokir, hasil Reses dan Bansos merupakan aspirasi masyarakat desa/kab/kota dan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota Dewan. Saat Pokir Komisi direalisasi atau tidak ditanggapi, Poaradda menganggap masih belum masalah. Namun ketika Pokir pribadi anggota Dewan dicueki, politisi PDIP itu langsung menyatakan keberatan. “Ya gak apa-apa, gak terlalu kita pikirkan Pokir Komisi. Intinya telah kita sampaikan melalui Komisi. Apalagi usulan paling gampang dimonitor adalah mitra dan counterpart Komisi. Tapi kalo Pokir pribadi saya gak direalisasikan Pemprovsu, jelas kita kecewalah. Pokir kita kan prioritas dan urusan serius dengan konstituen. Termasuk bila hasil Reses dan Bansos tidak direalisasi. Bukan saja kecewa, sangat kecewa. Berarti Gubsu dan Pemprovsu tuli,” cetus Poaradda dengan nada tinggi, via ponselnya.
BACA LAGI: Anggota DPRDSU Anita Lubis Ingatkan Gubsu Gelar Sekolah Tatap Muka
Hasil Reses Dicueki & Lama Realisasi
Anggota Komisi E DPRDSU bidang Kesra tersebut melanjutkan, selain Pokir pribadi, hasil-hasil Reses yang ditampung dari Dapil juga banyak diabaikan Pemprovsu. “Awak (saya) usulkan aspirasi warga dari Dapil malah sering dicueki. Sebagian usulan awak justru lama kali terealisasi. Sama aja situasi periode lalu dengan sekarang. Berulang-ulang pernah saya protes ke OPD Sumut dan Pemprovsu. Kadang ya, bukan kadang lagi, memang tuli-lah Pemprovsu. Kalo gak mau dengar kan tuli namanya,” geram Poaradda. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu pun mencontohkan beberapa hasil Reses yang dicueki Pemprovsu. Diantaranya usulan ke PSDA Sumut terkait perbaikan tanggul jebol serta pembangunan bronjong. Lalu renovasi SMA Negeri di Labuhanbatu lantaran terbakar. “Sejak lama saya minta segera dianggarkan. Kemarin baru saya dengar ditinjau Kadis Pendidikan Sumut. Belum tahu kita apa masuk dalam P-APBD Sumut 2021. Nanti kami RDP kan lagi di Komisi E soal pembangunan sekolah yang terbakar,” janjinya.
BACA LAGI: PPKM Darurat Harus Berhasil Dibanding PSBB, Ketua Komisi B DPRDSU: Subsidi Usaha Kecil..!
Bansos Harus Dikawal
Menyinggung usulan Bansos, Poaradda kembali mengungkapkan ada pula yang tidak ditampung Pemprovsu. Sehingga tahun 2021 terdapat 45 anggota DPRDSU gagal mendapat Bansos rumah ibadah. “Realisasi sekarang aja 45 kawan-kawan DPRDSU gak dapat. Kita usulkan Rp. 200 juta, direalisasi Pemprovsu Rp. 50 juta. Bansos memang harus dikawal dan dikejar. Itu faktanya. Bansos paling sederhana. Bayangkan coba, bila dikawal ya mudah-mudahan beres,” ujar Poaradda.
BACA LAGI: Dr Jonius Minta Gubsu Sediakan Tes Antigen Gratis 24 Jam & Fasilitas Warga yang Isoman di Rumah
Gubsu & Pemprovsu Lihat ke Bawah
Legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labura dan Kab Labusel ini berharap, Gubsu semakin sadar melihat realita di bawah. Kemudian jeli menyikapi semua usulan Pokir, hasil Reses dan Bansos 100 anggota DPRDSU. Artinya, timpal Poaradda lebih jauh, tatkala Gubsu dan Pemprovsu menyadari kondisi di bawah (kebutuhan rakyat), tentu bakal lahir keputusan berskala prioritas primer. Bagi Poaradda, Gubsu dan Pemprovsu patut memahami apa-apa yang urgen diperlukan masyarakat lapisan bawah. “Saya sebut urgen, misalnya terjadi musibah alam. Tanggul, bronjong dan jalan umum jadi rusak nih. Gubsu peka dong menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab ruas jalan rusak berdampak pada terganggunya distribusi hasil kebun/pertanian rakyat. Jangan tuli,” sindirnya blak-blakan.
BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?
VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial Natal bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Nah, jika sarana umum dibiarkan tidak stabil/terganggu, Poaradda percaya akan berimbas terhadap fluktuasi harga yang melonjak. Makanya semenjak dini, simpul Poaradda, kebijakan Presiden Jokowi membenahi infrastruktur Nasional pantas didukung. “Tujuannya kan menurunkan cost atau biaya tinggi supaya harga betul-betul stabil di masyarakat,” tutup Poaradda Nababan. (MS/BUD)
