RDP Sumut “Juara 1” Narkoba: Pemprovsu tak Datang, Komisi A DPRDSU Meradang

www.MartabeSumut.com, Medan

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) meradang. Pasalnya, pengambil keputusan mewakili Pemprovsu (Sekda Hj Sabrina) tidak datang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Sumut “juara 1” peredaran Narkoba se-Indonesia, Kamis (4/2/2021) pukul 10.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Akibatnya, Sekretaris Komisi A DPRDSU Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi, kecewa dan menunda RDP untuk waktu yang belum ditentukan.

BACA LAGI: Wakil Ketua KPK: Sumut Ranking 3 Korupsi, Suap & Pengadaan Barang Jasa Paling Rawan

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Sekretaris Komisi A DPRDSU Sebut Gubsu tak Serius Menangani

BACA LAGI: Komisi A DPRDSU Komit Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Rakyat Dalam Setiap Reses

BACA LAGI: Ada 5 Kg Narkoba di Kamar Sekda Tanjungbalai, DPRDSU: Polrestabes Usut Tuntas & Walikota Verifikasi Bawahan

Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto dan Sekretaris Komisi A DPRDSU Dr Jonius TP Hutabarat, SSi, MSi. Tampak pula beberapa anggota Komisi A DPRDSU. Sementara pihak eksternal dihadiri mitra vertikal (sumber dana APBN) Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Atrial, Kabag Binops Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Henri R Sibarani serta stakeholder lainnya. Agenda RDP terkait implementasi Inpres Nomor 02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Gerakan Narkoba (P4GN), upaya serius Pemprovsu dalam tim terpadu menurunkan prevalensi Narkoba di Sumut sebagai daerah zona merah ranking 1 se-Indonesia serta aturan turunan dari Perda Nomor 01 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN.

BACA LAGI: Dikonfirmasi Sumut “Juara 1” Narkoba, Kepala BNN Brigjen Atrial Sebut Prevalensi

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi NasDem: Sama Saja Mencoreng Muspida & Penegak Hukum !

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Malu Dengar Tangkap-Lepas Narkoba, Kepala BNN Sumut Diingatkan Jangan Ada Dusta Diantara Kita

BACA LAGI: Geram Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi Hanura Toni Togatorop Tanya Dimana Kepala BNN & Kapolda ?

Pemprovsu Dituding tak Serius

Nah, lantaran Sekda Provsu Hj Sabrina tidak kunjung muncul, Jonius secara lantang menyebut Pemprovsu tidak serius menangani peredaran Narkoba di Sumut. Politisi Partai Perindo itu menilai, masalah pemberantasan Narkoba sangat terkait dengan budget (anggaran). “Kemarin kami sudah ribut. Bahkan sama ibu Sekda kami ribut. Penanggulangan Covid-19 aja Rp. 1,5 T, kita Sumut sekarang ini nomor 1 peredaran Narkoba di Indonesia. Masak dana penanggulangan Narkoba hanya Rp. 600 juta ? Itu bukan anggaran. APBD Sumut 2021 Rp. 13,7 T. Yang dikasih kok Rp. 600 juta untuk Narkoba ? itu kan gak serius. Kami nyatakan dari Komisi A dan DPRDSU bahwa Pemprovsu tak serius menanggulangi Narkoba di Sumut,” geram Jonius dengan nada tinggi. Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini beralasan, apa yang diucapkannya sesuai bukti anggaran hibah yang dialokasikan Pemprovsu dalam memberantas peredaran gelap Narkoba. “Dibuktikan dari apa ? Ya dari anggaran. Kita semua tahu, bekerja itu berbasis anggaran. Terimakasih pada BNN yang punya anggaran sendiri. Walau berapapun tetap dioptimalkan. Kami selaku warga Sumut selalu mencoba support. Apa yang dapat kami berikan,” akunya.

BACA LAGI: Narkoba Masih Marak di Sumut, Rusdi Lubis Sindir Kepala BNN Soal Anggaran SDM Tinggi & Adu Kekuatan

BACA LAGI: Kapoldasu Apresiasi KAJI Unit DPRD Sumut Sosialisasikan Bahaya Narkoba di Lingkungan SMA & Kampus

BACA LAGI: Tuntut Keadilan, Pendeta Binsar “Curhat” ke DPRDSU Kasus Ancaman Bunuh “Ngendap” 6 Tahun di Polrestabes Medan

BACA LAGI: Dituding Langgar Garis Sempadan Bangunan, DPRDSU Minta 16 Ruko di Jalan Bahagia Bypass Dibongkar

Bentuk Tim Terpadu

Menurut Jonius, ketika urusan pertama soal anggaran terpenuhi, maka rencana selanjutnya akan bersama-sama membentuk tim terpadu semisal gugus tugas. “Kita buat 1 tahun ini, ada gak dampaknya ? Semalam ketika KPK turun ke sini, semua hadir. Semua beri tanggapan. Tapi KPK itu kalangan tertentu saja. Hanya orang-orang punya kapasitas dan wewenang saja yang bisa korupsi. Rakyat gak bisa. Kini ada penyakit (Narkoba) masyarakat yang dirasakan sampai lapisan bawah, kampung-kampung hingga desa. Namun keseriusan pemerintah Sumut tak ada. Dibuktikan dengan anggaran hanya Rp. 600 juta. Pihak media silahkan liput. Tidak serius,” cetusnya. Tatkala keseriusan sudah muncul, Jonius memastikan semangat itulah yang akan dinaikkan melalui kesepakatan beberapa fraksi di DPRDSU untuk mengangkatnya menjadi 1 tim penanganan Narkoba. Artinya, tim akan dicoba tahun 2021. Saat tim mampu bekerja, Jonius berjanji segera meminta Gubsu memfasilitasi anggaran tim tersebut. “Itulah rencana kita kedepan. Tapi kehadiran bapak-bapak tidak bisa ambil keputusan. Ini ada Pak Parlin (Kesbangpol Sumut). Kami sering marah. Mitra kami di intenal. Ibu Sekda Anda gak datang. Mana Ibu Rina (staf Komisi A DPRDSU) ? Undangan (RDP) kapan dikasih ? Semalam kita Sama Pak Gubsu dan Sekda. Semua lengkap semalam. Jadi ini bukan main-main. Makanya saya sepakat dengan kawan-kawan agar RDP kita hentikan sampai di sini,” cetus Jonius.

BACA LAGI: Pipa Gas PT SMGP Bocor, DPRDSU Sebut SOP Perusahaan Lemah & Tidak Profesional

TONTON VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut dan Aksi Sosial Bagi Sembako Buat Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

TONTON VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos, saat Aksi Sosial Natal di Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan

Jemput Bola ke Gubsu

Mantan Kapolres Taput itu melanjutkan, bukan mustahil Komisi A DPRDSU membuat jadwal khusus menjumpai Gubsu Edy Rahmayadi. Tujuannya membicarakan persoalan peredaran Narkoba di Sumut dan anggaran P4GN. Bila perlu, timpal Jonius lagi, Gubsu langsung yang membuka kegiatan RDP. Kehadiran Gubsu dan OPD/SKPD disebutnya urgen dalam menyusun program kedepan. “Kita serius mendorong ini. Komisi A DPRDSU sangat konsern terkait peredaran Narkoba di Sumut. Saya rasa cukup, kita tutup sampai di sini. Kita tunggu. Kalau perlu kita kunjungan. Kita jemput bola langsung menghadap Pak Gubsu. Kapan beliau punya waktu supaya kita buat rapat gabungan. Dihadiri oleh pimpinan di Sumut minimal Ibu Sekda,” ujarnya. Terhadap mitra eksternal yang hadir, Jonius pun memohon maaf. Dia menyatakan, apa yang diharapkan semata-mata untuk membangun masyarakat Sumut yang bebas dari Narkoba. Minimal, simpul Jonius lebih jauh, Komisi A DPRDSU mencoba memperbaiki rating agar Sumut tidak ranking 1 peredaran Narkoba di Indonesia. “Malu kita, kalo tetap bertahan ranking 1, kami mengevaluasinya bukan hanya dari kinerja aparat. Bila kita lihat tangkapannya (Narkoba), satu sisi kita bertepuk tangan. Akhir tahun kita dengar press release Bapak Kapolda Sumut. Ada 900 Kg sabu-sabu atau hampir 1 Ton. Pertanyaan kita, itu yang dapat kan yang terbongkar ? Yang tidak terbongkar berapa,” sindir Jonius bertanya.

BACA LAGI: Carut-Marut Seleksi Berujung SK Timsel KPID Dipending Pimpinan DPRDSU, 2 Mantan Ketua Komisi A: Jangan Tafsirkan Aturan !

BACA LAGI: Konflik Pasutri Beda Negara Berdampak Buruk ke Anak, Kadis Pemberdayaan Perempuan/Anak Lakukan Pendampingan

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Dukung KAJI Unit DPRD Sumut Cegah Narkoba di Sekolah, Kepala BNN Sumut: Belum ada Wartawan Begini

Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, Jonius juga memberi applaus terhadap aparat keamanan, kepolisian serta mitra lain yang ambil bagian dalam pemberantasan Narkoba di Sumut. Bagi dia, tetap saja tidak cukup sampai di situ hanya memberi applaus. Tapi aparat harus mampu membongkar sindikat Narkoba yang ada di belakang karena memiliki jaringan kuat. “Kita yakin, yang terbongkar itu masih yang terlihat. Yang tidak terlihat masih banyak dan belum terbongkar. Kita harap rapat gabungan berikutnya dihadiri para decission maker (pengambil keputusan),” tutup Jonius Hutabarat. (MS/BUD)