Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi NasDem: Sama Saja Mencoreng Muspida & Penegak Hukum !

Politisi Partai NasDem Sumut HM Nezar Djoeli, ST. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Politisi Partai NasDem HM Nezar Djoeli, ST, kecewa. Pasalnya, predikat Provinsi Sumut sebagai “juara 1” daerah penyalahgunaan Narkoba se-Indonesia telah menorehkan kekhawatiran masyarakat Sumut khususnya kalangan orangtua. Nezar pun menyebut predikat “juara 1” Narkoba sama saja mencoreng wajah Muspida (pimpinan daerah) terutama kalangan penegak hukum (kepolisian/BNN) di penjuru Sumut.

BACA LAGI: Dikonfirmasi Sumut “Juara 1” Narkoba, Kepala BNN Brigjen Atrial Sebut Prevalensi

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Malu Dengar Tangkap-Lepas Narkoba, Kepala BNN Sumut Diingatkan Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (7/9/2020), Nezar mengatakan, ditengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda, masyarakat dipaksa merasakan kecemasan atas ancaman penyalahgunaan Narkoba di Sumut. Dia menilai, info media dan penjelasan Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Atrial soal prevalensi (peringkat 1) Sumut secara Nasional, merupakan cambukan keras terhadap BNN Sumut, Poldasu, Gubsu, Pemprovsu, Walikota/Bupati se-Sumut, Kapolres di Sumut bahkan penegak hukum. “Gak ngerti saya mau bilang apa lagi. Aku speechless (kehilangan kata-kata). Saya rasa label peringkat 1 pengguna Narkoba sama saja mencoreng wajah mereka,” geram Nezar blak-blakan, via ponselnya.

BACA LAGI: Geram Sumut Juara 1 Narkoba, Politisi Hanura Toni Togatorop Tanya Dimana Kepala BNN & Kapolda ?

BACA LAGI: Narkoba Masih Marak di Sumut, Rusdi Lubis Sindir Kepala BNN Soal Anggaran SDM Tinggi & Adu Kekuatan

Aneh Bila Aparat Gak Tahu Sarang Narkoba

Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 itu melanjutkan, sampai sekarang banyak sekali celah-celah dimanfaatkan oleh bandar, gembong dan mafia Narkoba untuk mengambil kesempatan menyelundupkan serta mengedarkan Narkoba. Sementara para penegak hukum (kepolisian dan BNN) sudah sangat paham siapa jaringan pengedar termasuk lokasi-lokasi “wah” memperjualbelikan atau mengedarkan Narkoba secara terselubung. Artinya, timpal Nezar lagi, aneh sekali bila instansi terkait pemerintah/aparat hukum gencar meneriakkan “berantas Narkoba”, tapi faktanya pintu-pintu masuk penyelundupan Narkoba “selalu terbuka” alias kalah dengan strategi sindikat. Begitu pula keanehan seputar operasional sebagian besar kawasan hiburan/diskotek yang terkesan “kebal hukum” sebagai sarang paling aman pemakaian/jual beli Narkoba. Nezar pun mengaku setuju dengan konsepsi pemerintah, aparat Polri dan BNN yang menyatakan tidak bisa bekerja sendiri. Tapi dia tidak sependapat ketika kinerja pemberantasan (pencegahan) tak jelas, justru ditutupi propaganda usang “cuci tangan/ngeles” dengan kalimat “butuh dukungan dan kerjasama warga”. Belum lagi alasan klasik menyangkut keterbatasan dana. “Saya jamin rakyat pasti bantu memberantas Narkoba walau tidak diminta. Cuma, yang punya tupoksi/kinerja memberantas kejahatan Narkoba siapa ? Negara (uang rakyat) kan membayar mahal semua institusi/alat negara untuk tugas-tugas tersebut ? Wajar sekali rakyat menagih kinerja Polri dan BNN di Sumut. Lalu, kok bisa Sumut “juara 1” Narkoba ? Dari mana saja Narkoba masuk dan dimana Narkoba diedarkan masif bak kacang goreng ? Masak mereka gak tahu ? Ada apa ? Atau, apa ada,” sindir Nezar tak habis pikir.

BACA LAGI: Koperasi Betahamu Asahan Klaim Lahan 136 Ha di Dalam HGU Puskopad Kodam I BB, Komisi A DPRDSU Simpulkan 4 Poin

BACA LAGI: Ancaman Resesi Ekonomi: Serapan Anggaran Inspektorat 55 Persen, Disdik Sumut Cuma 36 Persen

Pemangku Kepentingan Diminta Jujur

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut bidang hukum/pemerintahan ini menegaskan, para pemangku kepentingan dan penegak hukum di Sumut perlu jujur lebih dulu bila memang konsisten ingin memberantas Narkoba. Nezar percaya, memberantas Narkoba tidak boleh setengah hati apalagi memanfaatkan isu pemberantasan Narkoba demi komoditas “mainan” proyek sosialisasi, target mendapat anggaran hingga kepentingan tersembunyi lain. “Kita putar logikanya sekarang ya, bagaimana bila rakyat yang bertanya dimana aparat kepolisian/BNN sehingga Sumut “juara 1” Narkoba ? Kita jangan lalai, Narkoba jelas-jelas pembunuh, perusak, penghancur dan pemusnah generasi bangsa. Lebih ngeri dari Covid-19. Trus, kinerja penegak hukum sendiri mana,” selidiknya. Nezar juga mempertanyakan informasi kurang sedap seputar tangkap lepas kasus-kasus Narkoba. Bagi dia, Kapoldasu dan Kepala BNN Sumut patut memberi klarifikasi atas image negatif publik tentang tangkap-lepas kasus-kasus Narkoba di wilayah hukum Polsek, Polres, Poldasu hingga yang ditangani BNN. “Kenapa kawasan hiburan berani dan “bebas” memasarkan Narkoba diam-diam ? Apa polisi dan BNN gak tahu jawabannya nih ? Jelaskan dong hal-hal aneh tersebut. Apakah aparat penegak hukum gak malu berteriak-teriak minta dukungan/bantuan kerjasama warga sedangkan program/kegiatan pencegahan dan penindakan adalah tupoksi mereka ? Jangan karena kita yang tak pandai menari, malah lantai yang disalahkan,” sesal Nezar berilustrasi.

BACA LAGI: Lawan Resesi Ekonomi: Gubsu, Pemprovsu, OPD & Pemkab/Pemko Harus Belanjakan APBD 2020 per September

BACA LAGI: Nasabah Medan Rugi Rp.1 T Pasca-Produk Reksadana PT MPAM Di-suspend OJK, DPRDSU Usir 3 Konsultan Perusahaan

Aparat Berwenang Jangan Lempar Tanggungjawab

Oleh sebab itu, semenjak dini, Sekretaris Perkumpulan Masyarakat D14 ini meminta institusi pemerintah, BNN dan kepolisian tidak saling “buang badan” tanggungjawab dalam pemberantasan Narkoba. Melainkan menyadari ancaman lost generation (kehilangan generasi) dan meningkatkan terus kegiatan sosialisasi, penyuluhan, antisipasi, pencegahan serta penindakan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan warga. Nezar mencontohkan, upaya sosialisasi bisa saja melibatkan berbagai elemen masyarakat, komponen organisasi serta komunitas warga yang peduli pemberantasan Narkoba. Tapi dia menegaskan, warga/organisasi yang peduli tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Selaku leading sector, kepolisian dan BNN diimbaunya aktif membantu. Tidak sekadar melihat-lihat atau tampil gagah tatkala diundang berceramah. Lebih dari itu, BNN dan kepolisian wajib berpartisipasi nyata supaya masyarakat kian semangat menggelar kegiatan-kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba. “Itulah buktinya rakyat iklas mengerjakan tugas-tugas polisi/BNN walau tidak diminta. Sayangnya, berbagai institusi negara belum punya komitmen kuat yang terintegrasi. Masing-masing jalan sendiri dengan lips service dan teriak-teriak berantas Narkoba sesuai versinya,” yakin Nezar.

BACA LAGI: Terima Audiensi KAJI Unit DPRD Sumut, Kapolrestabes Medan: Kunci Melawan Narkoba Ketahanan Sosial

BACA LAGI: Dukung KAJI Unit DPRD Sumut Cegah Narkoba di Sekolah, Kepala BNN Sumut: Belum ada Wartawan Begini

BACA LAGI: Kapoldasu Apresiasi KAJI Unit DPRD Sumut Sosialisasikan Bahaya Narkoba di Lingkungan SMA & Kampus

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

Pada sisi lain, Nezar menyerukan polisi dan BNN rutin melakukan razia ke daerah-daerah/kawasan hiburan yang diduga sarang peredaran Narkoba. Termasuk mengawal ketat semua pintu-pintu masuk penyelundupan Narkoba di Sumut. “Razianya bukan formalitas belaka ya. Coba razia tuh diskotek-diskotek. Lihat isi diskotek, niscaya marak orang triping. Bayangkan aja bila anak kita yang jadi korban penyalahgunaan Narkoba di kawasan-kawasan hiburan. Ngeri gak ? Jadi saya mohon penegak hukum melihat kepentingan generasi bangsa yang lebih luas kedepan. Hentikan kepentingan sesaat dan sesat dalam memupus mata rantai peredaran Narkoba,” pinta Nezar Djoeli dengan nada tinggi, sembari meminta semua OPD OPD pemerintahan Sumut dan kab/kota di Sumut memasukkan program sosialisasi bahaya Narkoba untuk dijalankan pada lingkungan masyarakat. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here