www.MartabeSumut.com, Medan
Sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwanto mengikuti Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
BACA LAGI: Petugas Pemasyarakatan Diberi Pemahaman Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana
BACA LAGI: Tak Hanya LHKPN, Seluruh ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan
BACA LAGI: Cakeeep..! Kota Medan Proyek Percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM
BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh Serukan Pencabutan Permenaker 2/2022 tentang JHT
BACA LAGI: Modus Diselipkan di Daun Sirih, IRT Gagal Selundupkan Sabu ke Lapas Gunungsitoli
BACA LAGI: Ada Seruan Penolakan Permenaker JHT
BACA LAGI: Gubsu Jewer Pelatih Billiar, Lamsiang, SH, MH: Tak Sesuai Visi Sumut Bermartabat !
BACA LAGI: Wujudkan Indonesia Berkelas Dunia dengan SDM Berintegritas Tanpa KKN !
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Saharjo Kanwil Kemenkumham Sumut Jalan Putri Hijau Medan. Seluruh Pejabat Struktural dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Sumut juga mengikuti acara tersebut. Workshop Zona Integritas menargetkan zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain dalam lingkungan kerja Kemenkumham di Indonesia.
BACA LAGI: Lapas & Rutan di Sumut Over-Capacity 258 Persen
BACA LAGI: 272 KDh di Indonesia Plt, Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting: Mendagri Pilih Sosok Netral..!
Kegiatan workshop dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu. Menurut Razilu, Kemenkumham RI mengapresiasi seluruh Satuan Kerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah berupaya membangun Zona Integritas. Hingga tahun 2021, ungkapnya, terdapat 171 Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, 150 Satuan Kerja berpredikat WBK dan 21 Satuan Kerja berpredikat WBBM. Capaian itu diharapkan dapat dipertahankan hingga tahun-tahun yang akan datang.
BACA LAGI: Pekerja tak Didaftarkan BPJS Tenaga Kerja, DPRDSU & Disnaker Diminta Tinjau Perusahaan
Razilu melanjutkan, setiap Satuan Kerja diminta memastikan zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain tatkala melayani publik. Caranya dapat diwujudkan dengan berkinerja tinggi, menginternalisasi budaya melayani, budaya integritas serta budaya anti korupsi. “Semua pegawai kami ajak bersama-sama bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas demi pemajuan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu bertekad dan berkomitmen menjadi insan Penyoman yang sejati,” tegasnya.
BACA LAGI: Migor Langka, Ketua Komisi B DPRD Sumut Curiga Masalah di Distribusi
BACA LAGI: Tandatangani KPI & Pakta Integritas, Dirut Tirtanadi Sumut Ajak Jajaran Capai Target Kerja
VIDIO: HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Melalui workshop, imbuh Razilu lagi, diyakini muncul semangat meningkatkan kualitas evaluasi internal oleh Tim Penilai Kanwil, Tim Penilai Eselon I dan Tim Penilai Internal Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Satuan Kerja yang diusulkan WBK/WBBM adalah unit kerja yang berkualitas dalam Pembangunan Zona Integritas. (MS/DEKS)
