www.MartabeSumut.com, Medan
Mengantisipasi kekacauan kembali terjadi pasca-pemilihan 5 Komisioner Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Provinsi Sumut pada 22 November 2021, seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumut kedepan sebaiknya ditunda. Selain bertujuan membatalkan pelantikan 5 Komisioner KIPD Sumut, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) patut melakukan seleksi ulang karena pemilihan sebelumnya tidak profesional, diintervensi Fraksi (Parpol) besar DPRDSU/pimpinan DPRDSU, koncoisme, mengabaikan sistem skoring (nilai) calon, cuma memaksakan muatan politis serta cacat prosedural.
BACA LAGI: Natal, Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan
BACA LAGI: Jelang Natal, Harga Cabai Rawit di Sumut Makin Pedas
BACA LAGI: Wanted..! Warga yang Belum Vaksinasi Tahap ke-1
BACA LAGI: Bahas PBBMKB, DPRDSU Heran Data Penjualan Pertamina Sumbagut Tidak “On The Spot” dengan BP2RD
BACA LAGI: Waspadai Covid-19 Gelombang ke-3..!
BACA LAGI: Tiga Napi Narkoba di Sumut Dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan
Penilaian keras tersebut disampaikan Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Minggu siang (19/12/2021). Berbicara via ponselnya, Zeira khawatir seleksi 21 calon KPID Sumut bernasib sama dengan KIPD Sumut. Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini meyakini, kekacauan proses seleksi KIPD Sumut pada 22 November 2021 ditutup-tutupi oleh 20 anggota Komisi A DPRDSU. “Mereka bilang sesuai prosedur, sesuai prosedur dari Hongkong ya ? Lalu, kok kemarin saya terkejut baca statemen bersayap disampaikan Ketua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto di media online/cetak ? Kenapa Pak Hendro menuntut pimpinan DPRDSU wise (bijak). Seakan membenarkan bahwa Komisi A DPRDSU tidak diberikan ruang kepercayaan full untuk memilih figur terbaik tatkala seleksi KIPD Sumut. Ada apa,” sindir Zeira tak habis pikir.
BACA LAGI: Seleksi KPID Sumut Jangan Seperti KIPD, Ketua Komisi A DPRDSU Ingatkan Pimpinan Dewan “Wise”
BACA LAGI: Kontribusi PNBP Sumut Rp.1,2 M dari Eazy Passport
Ketua Komisi A DPRDSU Isyaratkan Penolakan Intervensi
Lebih menariknya, timpal Zeira lagi, Ketua Komisi A DPRDSU menyatakan pula tidak sepakat bila semenjak dini proses pemilihan Komisioner KPID Sumut disusupi muatan politis tanpa melihat kemampuan (nilai skoring), kecakapan dan kompetensi para calon. Artinya, kritik publik Sumut tentang ketidak-beresan seleksi KIPD Sumut sulit dibantah lantaran terindikasi menabrak aturan/cacat prosedural. “Seolah-olah Ketua Komisi A DPRDSU mengakui kekacauan pemilihan KIPD Sumut 22 November 2021 silam. Wajarlah jika kita berasumsi kalau Pak Hendro mengisyaratkan penolakan. Dia tidak ingin hal serupa (intervensi Fraksi besar/pimpinan DPRDSU) terjadi dalam seleksi KPID Sumut,” cetus Zeira tertawa sinis.
BACA LAGI: Figur Lama Dianggap Kurang Greget, Sekretaris Komisi A DPRDSU Inginkan 5 Wajah Baru di KIP Sumut
Pimpinan DPRDSU Diminta Investigasi
Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian itu menyarankan, pimpinan DPRDSU mengambil langkah-langkah inisiasi terkait pemilihan 5 Komisioner KIPD yang diduga tidak profesional, kental muatan politik, mengabaikan sistem skoring serta melanggar prosedural. Bahkan Zeira menyerukan pembentukan Pansus DPRDSU untuk menginvestigasi isu-isu negatif berkembang. Terutama menangkal niat-niat intervensi berikutnya saat seleksi KPID Sumut. “Saya minta pimpinan DPRDSU mengambil langkah-langkah inisiasi. Tolong investigasi pemilihan KIPD Sumut yang sampai sekarang masih diributkan masyarakat. Paling tidak pimpinan DPRDSU menyampaikan ke Gubsu agenda pembatalan pelantikan 5 Komisioner KIPD Sumut terpilih dan penjadwalan seleksi ulang. Sehingga tudingan miring publik Sumut terhadap pemilihan KIPD Sumut terjawab jujur tanpa tekanan pihak manapun. Makanya Komisi A DPRDSU menunda dulu seleksi KPID Sumut,” imbaunya.
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
Komentar Ketua Komisi A Cermin Kerisauan Hati
Benarkah beberapa Fraksi besar DPRDSU (Parpol) dan pimpinan DPRDSU melakukan intervensi saat seleksi KIPD Sumut 22 November 2021 ? Adakah potensi serupa terjadi kedepan dalam pemilihan 7 Komisioner KPID Sumut ? Wakil rakyat asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labusel dan Kab Labura ini malah meledakkan tawa keras. Bagi dia, jawabannya sudah terungkap melalui pesan moral Ketua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto yang mengharapkan pimpinan DPRDSU lebih wise. Artinya, imbuh Zeira, apa yang disampaikan Ketua Komisi A DPRDSU merupakan kerisauaan/keresahan dari hati paling dalam. “Yang bicara Ketua Komisi A DPRDSU loh. Anda sendiri mewawancarai beliau kan ? Jelas sekali Pak Hendro keberatan. Dia gak mau potret buruk pembusukan budaya seleksi KIPD Sumut terulang kembali ketika pemilihan KPID Sumut. Apalagi publik tahu persis rahasia umum tentang nama-nama terpilih hasil seleksi lembaga adhoc. Biasanya ditentukan sedari awal oleh oknum-oknum berkuasa,” terang Bendahara DPW PKB Sumut tersebut, seraya menginformasikan, Ketua Gerbang Tani Sumut Putra Rahmada dan tokoh masyarakat Fakhrudin juga ikut mengkritisi dugaan cacat prosedural pemilihan Komisioner KIPD Sumut.
BACA LAGI: BI Sumut Sebut Uang Kartal Tidak Punah Digilas Tren Transaksi Digital
VIDIO : KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Hentikan Pembusukan Budaya
Ketika pola-pola pembusukan budaya (intervensi kekuasaan Fraksi besar DPRDSU/pimpinan DPRDSU) terus dilakukan dalam ajang seleksi lembaga adhoc, Zeira percaya masyarakat yang punya kemampuan bakal bersikap pesimis untuk berpartisipasi. Nah, khusus seleksi Komisioner KIPD Sumut yang sudah dijalankan DPRDSU, dia memastikan aroma pembusukan budaya sangat terasa mencederai lembaga perwakilan rakyat. Menghilangkan trust (kepercayaan) publik terhadap institusi DPRDSU. Terakhir, Zeira mempertanyakan ketidak-konsistenan Ketua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto. Sebab jauh-jauh hari mengklaim seleksi Komisioner KIPD Sumut sesuai prosedur sekaligus independen tanpa intervensi Fraksi besar DPRDSU/pimpinan DPRDSU. “Kini Ketua Komisi A DPRDSU justru minta pimpinan DPRDSU bersikap wise menjelang seleksi KPID Sumut. Belum 1 bulan aja komentar Pak Hendro gak konsisten. Memantik tanda tanya besar publik,” heran Zeira dengan nada menuntut klarifikasi Hendro Susanto, sembari menambahkan, sentilan “wise” menjadi peringatan keras buat Fraksi besar DPRDSU/pimpinan DPRDSU agar kelak tidak mengintervensi pemilihan KPID Sumut. (MS/BUD)
