www.MartabeSumut.com, Medan
Semua kelompok tani yang ada di Provinsi Sumut khususnya Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga sebaiknya mulai menjalankan pola budidaya pupuk organik. Sebab, selain mudah dan bahan bakunya selalu tersedia di sekitar lingkungan tinggal, produk pupuk organik juga berimplikasi pada hasil-hasil pertanian sehat lantaran tanpa zat kimia.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Viktor Silaen, SE, MM, menyikapi beragam dampak dan efek domino dari pupuk non organik yang kerap dipakai oleh petani. Tatkala dikonfirmasi www.MartabeSumut.com melalui ponselnya, Kamis siang (7/11/2019), Viktor menjelaskan, Dinas Pertanian kab/kota di Sumut urgen melakukan penyuluhan dan melibatkan kelompok tani dalam budidaya pupuk organik. Wakil rakyat asal Dapil Sumut IX ini meyakini, motivasi Dinas Pertanian melalui penyuluhan akan memberi energi besar terhadap kreativitas para petani. Apalagi, terang Viktor lebih jauh, bahan baku membuat pupuk organik sangat mudah diperoleh karena cenderung ada di sekitar lingkungan. Bisa dari jerami bekas, kotoran ternak, sampah tumbuhan/tanaman hingga jenis lain. “Sehingga pelan-pelan kita tinggalkan pupuk non organik yang berdampak pada segala macam hasil pertanian semisal padi, jagung, buah dan sayur-sayuran. Sejauh yang saya tahu sampai sekarang, belum ada kelompok tani terutama di Dapil Sumut IX yang membudidayakan pupuk organik secara serius,” ungkap legislator membidangi perekonomian rakyat tersebut.
Baca juga: Komisi B DPRDSU Miris, Serapan Anggaran Diskanla Sumut 2019 Rendah & Usulan Dana 2020 Kecil
Baca juga: DPRDSU Buktikan Cakap ke Gubsu: Utusan Kadiskes Dipulangkan, Kadissos Terlambat Dikeluarkan
Pada sisi lain, Viktor membeberkan pula masalah klasik yang sering disampaikan petani seputar kelangkaan pupuk bersubsidi. Fakta itu diperoleh Viktor dari warga konstituen yang marak mengeluhkan minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi seperti Za, Urea, Phoska dan SP36. “Saya rasa masalah begitu sering kali kita dengar. Bukan mustahil disebabkan pihak-pihak berkepentingan sengaja menimbun pupuk bersubsidi demi target tersembunyi. Kita tak mau ada yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi,” ingat Viktor, sembari membeberkan, pasca-Pemilu 2014 silam, kasus penimbunan pupuk bersubsidi pernah terjadi di Dapil Sumut IX yang dilakukan agen serta oknum tertentu.
Lahan Tanam Padi Berkurang 170 Ribu Ha
Politisi Partai Golkar itu pun mengherankan hasil pendataan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) RI tahun 2019 terkait berkurangnya lahan tanam padi sawah di Provinsi Sumut seluas 170 ribu Ha. Padahal, pada tahun sebelumnya, lahan tanam padi sawah di Provinsi Sumut mencapai 400 ribu Ha. Viktor khawatir, besar kemungkinan data tersebut berdampak pada pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Sumut. “Pengurangan lahan tanam padi sawah seluas 170 ribu Ha sangat signifikan. Asumsi dan dugaan saya, Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Peternakan (dulu Dinas Pertanian) Sumut tidak mengusulkan jatah kuota pupuk bersubsidi seperti tahun 2018,” tegasnya.
Baca juga: Struktur AKD DPRDSU Diumumkan, Sekretaris Komisi A Targetkan 3 Sasaran
Stok Pupuk Bersubsidi Bisa Hilang
Bagi Viktor, kini saatnya petani di Sumut berinisiatif membudidaya pupuk organik agar bisa survive dan tidak menjerit jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi untuk padi sawah. Bendahara Partai Golkar Sumut itu memprediksi, bukan mustahil stok pupuk bersubsidi akan habis alias hilang total dari peredaran lantaran permainan para spekulan. Sehingga pemerintah pusat dan Pemprovsu (Dinas Ketahanan Tanaman Pangan/Peternakan) patut memikirkan solusi preventif atas masalah klasik yang rentan dialami petani.
Baca juga: Ketua PT Ambil Sumpah 5 Pimpinan Dewan, Ketua DPRDSU Sindir Gubsu
Baca juga: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir
Komisi B DPRDSU juga disebut Viktor mendesak Kementerian ATR/BPN mengembalikan status lahan padi sawah di Sumut menjadi 400 ribu Ha seperti tahun 2018. Sebab, bila kuota pupuk bersubsidi dibatasi pemerintah, kemudian muncul para spekulan penimbun pupuk, maka kelak efek domino keresahan petani berpotensi mengganggu perekonomian termasuk stabilitas daerah. “Alternatif solusi adalah menggelorakan budidaya pupuk organik,” tutup Viktor Silaen diplomatis. (MS/BUD)
