Ketua Komisi B DPRDSU Sindir Sinergi Pemprovsu & 7 Pemkab Belum Serius Kembangkan Destinasi Danau Toba

www.MartabeSumut.com, Medan

Sampai sekarang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum serius memajukan destinasi kawasan wisata Danau Toba. Sebab, selama ini Pemprovsu dan 7 Pemkab sekitar Danau Toba tidak pernah matching (terpadu) mempersiapkan program apalagi menggelar kegiatan-kegiatan pengembangan wisata.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Tower FMIPA Unimed, Zeira Salim Ritonga Imbau Poldasu Ungkap Transparan Penyelidikan

Kritik tersebut dilontarkan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Viktor Silaen, SE, MM, kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (30/10/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Viktor menilai, hingga kini banyak program Pemprovsu tidak sejalan dengan 7 kepala daerah. “Ada gak program mereka yang sama ? Contoh, Pesta Danau Toba. Dimana keterlibatan Pemprovsu ? Mana pernah Pemprovsu berperan? Seolah-olah 7 kabupaten saja yang merasa punya daerah. Pemprovsu terkesan tidak peduli. Mungkin lantaran kegiatan dianggap tak membawa PAD dan acara pengembangan Danau Toba hanya uang keluar aja,” sindir Viktor.

Baca juga: Struktur AKD DPRDSU Diumumkan, Sekretaris Komisi A Targetkan 3 Sasaran

Pupus Ego Sektoral

Politisi Partai Golkar ini memastikan, semangat pemerintah pusat mengembangkan kawasan wisata Danau Toba seyogianya di-follow-up Pemprovsu dan 7 Pemkab dengan memupus ego sektoral. Dalam pengembangan Danau Toba, ingat Viktor, ego sektoral wajib disingkirkan supaya lahir sinergi lintas institusi khususnya menyangkut pendanaan. Artinya, timpal Viktor lagi, semua program pengembangan Danau Toba yang dibangun pemerintah pusat dari dana APBN harus dilanjutkan Pemprovsu secara konsisten. Kemudian apa-apa yang dikerjakan Pemprovsu melalui dana APBD provinsi patut disambut oleh 7 Pemkab sekitar Danau Toba. “Pengamatan saya, sinergi seperti itu gak ada loh. Tujuh kepala daerah tidak pernah terlihat datang ke provinsi membahas pengembangan Danau Toba. Memang teritorial berada di kabupaten. Tapi kalo 7 kepala daerah tetap mengedepankan ego sektoral atau merasa paling berkuasa, ya susah juga sinergi terjalin baik,” terangnya.

Baca juga: Ketua PT Ambil Sumpah 5 Pimpinan Dewan, Ketua DPRDSU Sindir Gubsu

Tindak Tegas Perusahaan Pencemar

Bagaimana dengan beberapa perusahaan yang mencemari Danau Toba ? Viktor terdiam sejenak. Sembari memperbaiki cara duduk, wakil rakyat membidangi perekonomian ini menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah mencabut izin operasi perusahaan-perusahaan pencemar Danau Toba. Namun sebelum izin operasionalnya dicabut, Viktor menyarankan pemberian sanksi tegas melakukan perbaikan habitat kawasan Danau Toba. “Minta mereka memperbaiki ekosistem Danau Toba lebih dulu. Setelah itu, baru cabut izin operasinya,” imbau Viktor.

Baca juga: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir

Lalu, bagaimana pendapat Anda soal prioritas kerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terkait transformasi ekonomi ? Viktor langsung mengangguk tanda setuju. Bagi dia, Pemprovsu patut menyahuti semangat tersebut dengan membangun gencar berbagai fasiĺitas industri hilir sampai ke hulu. Langkah krusial dalam jangka pendek disebutnya perlu mengarah re-industrialisasi. Sehingga indus­tri pengolahan semakin mampu memberi value added (nilai tambah) pada produk-produk sektor primer masyarakat. Sejalan dengan itu, Viktor meyakini hilirisasi subsektor indus­tri manufaktur memiliki for­ward linkage (keterkaitan kuat ke depan) dan mutlak dijadikan skala prioritas. Sehingga bahan baku atau sumber daya yang tersedia di daerah tidak sebatas fokus pada 1 produksi inti melainkan menghasilkan jenis barang konsumtif turunan. “Misalnya sawit. Jangan lagi sibuk mengekspor crude palm oil (CPO) dan mengolahnya jadi minyak makan saja. Butuh industri khusus untuk memproduksi barang jenis baru yang memang kita butuhkan,” ujarnya. Pada sisi lain, Viktor mengimbau Pemprovsu membangun sektor-sektor perekonomian rakyat dengan ujung tombak koperasi. Karena dia percaya, roh dari roda perekonomian rakyat adalah koperasi. “Saya rasa Pemprovsu urgen mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Kenapa saat ini banyak KUD KUD terlantar ? Gedung-gedung KUD pun banyak tak jelas, milik siapa itu ? Kok berubah jadi kandang ternak dan tak terurus ? Misalnya KUD di Desa Cinta Damai Kec Silaen Kab Tobasa. Perlu campur tangan pemerintah menata koperasi,” tegas Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga tersebut. (MS/BUD)