www.MartabeSumut.com, Medan
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Viktor Silaen, SE, MM, miris mengetahui serapan anggaran Dinas Kelautan Perikanan (Diskanla) Provinsi Sumut TA 2019 sebesar 58,98 persen. Dia juga iba melihat usulan dana TA 2020 cuma senilai Rp. 79.152.148.449,95. Padahal, potensi laut Sumut sangat luas dan luar biasa. Viktor menilai, Diskanla Sumut sangat pantas menerima anggaran Rp. 500 Miliar/tahun. Sehingga bisa maksimal mengelola berbagai potensi dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: DPRDSU Buktikan Cakap ke Gubsu: Utusan Kadiskes Dipulangkan, Kadissos Terlambat Dikeluarkan
Ditemui www.MartabeSumut.com, Selasa sore (5/11/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Viktor membeberkan, tatkala memimpin RDP beragenda realisasi APBD TA 2019 dan R-APBD TA 2020, Senin pagi (4/11/2019), Komisi B DPRDSU telah memberikan rekomendasi untuk diperhatikan Kadiskanla Sumut Mulyadi Simatupang, SPi, MSi. Saat RDP berlangsung, ungkap Viktor, dirinya meminta Kadiskanla Sumut bersikap berani dan mau membuat terobosan baru. Sebab PAD Diskanla Sumut TA 2019 Rp. 2 Miliar terlalu kecil bila dibanding luas Sumut 181.680 Km2 yang terdiri atas 71.680 Km2 wilayah darat dan 110.000 Km2 wilayah laut (sekira 60 persen). “Laut Sumut jauh lebih luas dibanding laut di Provinsi Jatim, Jabar, DKI Jakarta dan Jateng. Kok malah anggaran Diskanla mereka tembus Rp. 1 Triliun/tahun ? Sedangkan serapan anggaran Diskanla Sumut TA 2019 baru 58,98 persen dari Rp. 52.492.489.815. Kami harap rancangan anggaran Diskanla Sumut tahun 2020 dinaikkan,” tegas Viktor, yang didampingi anggota Komisi B DPRDSU Franc Bernhard Tumanggor.
Anggaran Diskanla Sumut 2020 Rp. 79 M
Politisi Partai Golkar ini merinci, berdasarkan rencana TA 2020, Diskanla Sumut mengusulkan belanja langsung Rp. 51.810.548.449,96 dan belanja tidak langsung (gaji) Rp. 27.341.600.000. Sehingga total pagu APBD Sumut 2020 untuk Diskanla Sumut mencapai Rp. 79.152.148.449,95. Viktor mengatakan, sebaiknya Diskanla Sumut jangan cuma fokus dengan belanja langsung. Namun aktif mencari sumber-sumber PAD lain untuk digarap. “Saya tak tahu persis apakah realisasi APBD 2019 yang disampaikan Kadiskanla dalam RDP kemarin memang benar atau tidak. Untuk itu, Komisi B DPRDSU akan turun meninjau ke lapangan,” ujarnya. Pada sisi lain, Viktor menyesalkan pula bila serapan anggaran Diskanla Sumut TA 2019 banyak yang kembali. “Saya rasa itu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Harusnya bisa dimaksimalkan membangun kelautan dan perikanan Sumut,” ingatnya. Viktor menjamin, Komisi B DPRDSU akan mendorong Diskanla Sumut supaya semakin prima dalam kinerja. Apalagi Komisi B disebutnya optimis melihat beragam sektor kelautan perikanan Sumut yang berpotensi mendongkrak perekonomian rakyat serta membawa income besar untuk PAD Sumut. “Yang saya lihat selama ini, tak ada sinkronisasi antara OPD (Diskanla) dengan rencana kerja dan program pembangunan. Di laut Sumut banyak uang bisa kita hasilkan. Kedepan, Diskanla Sumut patut membenahi kinerja dan harus matching bekerja sama,” imbau Viktor.
Sumut Ketinggalan Dibanding Jatim
Terpisah sebelumnya, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi anggota Komisi B DPRDSU Fahrizal Efendi Nasution, SH, Selasa siang (5/11/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Politisi Partai Hanura ini pun blak-blakan mempersoalkan serapan anggaran Diskanla Sumut TA 2019, kecilnya PAD yang dihasilkan serta usulan dana TA 2020 sekira Rp.79 Miliar. Kalau dibandingkan dengan Provinsi Jatim, singkap Fahrizal, Diskanla Jatim memiliki anggaran Rp.1 Triliun/tahun. Artinya, perairan Sumut yang jauh lebih luas dibanding Jatim, seyogianya memposisikan Diskanla Sumut memiliki anggaran Rp. 500 Miliar/tahun. “Mohon beberapa pertanyaan saya ini jadi perhatian serius buat Diskanla Sumut. Misalnya, bagaimana kinerja mengelola pabrik es untuk pengawetan ikan ? Kenapa kapal pengawas milik Diskanla Sumut cuma 1 unit ? Lalu, apa penyebab uang Rp. 3,5 Miliar dari DAK TA 2019 gagal dialokasikan untuk pengadaan kapal ? Kenapa tak ada perusahaan yang menawar lelang pengadaan kapal ? Kan jadi sia-sia dan tersisa uangnya,” heran Fahrizal dengan nada tinggi.
Baca juga: Kuburan Muslim di Siantar Penuh Terisi, Ketua FP-Hanura DPRDSU Minta Pemko Cari Solusi
Baca juga: Struktur AKD DPRDSU Diumumkan, Sekretaris Komisi A Targetkan 3 Sasaran
Fahrizal menduga, kegagalan lelang kapal tersebut akibat kurang matangnya rencana kerja Diskanla Sumut. “Mungkin lantaran anggaran tidak sesuai atau terlalu rendah sehingga pemborong enggan memasukkan penawaran lelang,” terangnya. Bagi Fahrizal, contoh kasus kegagalan pengadaan kapal itu akan berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran Diskanla Sumut TA 2019. Dia memperkirakan, serapan anggaran akan kecil alias kurang maksimal hingga penutupan 31 Desember 2019. “Kelak jadi Sisa Lebih Penggunaan Angharan (SiLPA). Yang rugi ya rakyat Sumut akibat Diskanla Sumut minim terobosan. Lihat saja realisasi retribusi PAD Diskanla Sumut TA 2019. Targetnyanya yang baik cuma sektor izin usaha. Dari target Rp. 1.250.000.000, bisa terealisasi Ro. 1.696.655.602. Makanya, tolong rencana program dan realisasi TA 2020 dimaksimalkan dong,” sindir Fahrizal.
Baca juga: Ketua PT Ambil Sumpah 5 Pimpinan Dewan, Ketua DPRDSU Sindir Gubsu
Baca juga: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir
Pantauan www.MartabeSumut.com saat RDP Komisi B DPRDSU, Senin siang (4/11/2019) di gedung Dewan, Kadiskanla Sumut Mulyadi Simatupang mengklaim telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk dapat menghasilkan PAD lebih besar. “Misalnya pengembangan kepiting bakau. Terobosan lain tetap kami maksimalkan. Termasuk potensi budi daya ikan air tawar di Sialang Buah. Di sana ada 5 tambak ikan yang baru kami budidayakan dari 13 kemampuan tambak,” ungkap Mulyadi. (MS/BUD)
