Warga Meninggal Akibat Gagal Urus KTP Pasien BPJS, Ketua FP-NasDem DPRDSU: Pejabat Disduk Capil Deliserdang Abaikan Kemanusiaan

www.MartabeSumut.com, Medan

Meninggalnya Arjuna Sinambela (23), warga miskin asal Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal yang diduga dipersulit mengurus KTP untuk kepentingan pendaftaran pasien BPJS Kesehatan, adalah tragedi pengabaian atas nama nilai-nilai kemanusiaan.

Baca juga: Komisi B DPRDSU Miris, Serapan Anggaran Diskanla Sumut 2019 Rendah & Usulan Dana 2020 Kecil

Kritik tersebut dilontarkan Ketua FP-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) dr Tuahman Franciscus Purba kepada www.MartabeSumut.com, Senin sore (4/11/2019) di ruang kerjanya FP-NasDem Lt IV gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Seharusnya, kata Tuahman, musibah tersebut tidak terjadi bila pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab Deliserdang bijaksana dan mau berempati memahami permohonan warga yang sedang menderita sakit berat. “Saya dengar infonya, Almarhum sudah datang bersama pendampingnya menemui pejabat Disdukcapil Deliserdang. Tapi sayang, Almarhum disarankan datang hari Senin 4 November 2019 dengan alasan masalah jaringan komputer. Bahkan Almarhum telah mengadu dan difasilitasi baik oleh anggota DPRD Deliserdang, Pak Nusantara Tarigan. Namun tetap saja tidak disikapi bijak oleh pejabat Disdukcapil Deliserdang. Sangat kita sesalkan,” geram Tuahman.

Baca juga: DPRDSU Buktikan Cakap ke Gubsu: Utusan Kadiskes Dipulangkan, Kadissos Terlambat Dikeluarkan

Baca juga: DPRDSU: Pak Gubsu Yth, Tolong Perbaiki Jalan “Kubangan Kerbau” di Dusun Sei Puyuh Desa Simandulang Kec Kualuh Leidong itu..!

Pejabat Disdukcapil Lalai Hormati Kemanusiaan

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut II wilayah Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah itu melanjutkan, jika info tersebut memang sesuai fakta, tentu saja sikap pejabat Disdukcapil Deliserdang telah lalai dan abai menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, terang Tuahman lagi, alasan jaringan rusak apalagi mengedepankan birokrasi kaku pejabat pemerintah, sama saja menunjukkan ketidakpekaan seorang pejabat (ASN/PNS) menyahuti situasi emergency rakyat yang menderita sakit. “Pejabat atau pegawai ASN/PNS adalah pelayan rakyat. Harus bisa menilai mana kondisi normal dan tidak normal/darurat (emergency). Kenapa pejabat Disdukcapil Deliserdang itu tidak potong kompas dengan membuat kebijakan ? Kan mereka bisa keluarkan surat keterangan untuk rujukan ke BPJS Kesehatan dan rumah sakit,” sindir Tuahman tak habis pikir.

Baca juga: Pakpak Bharat Punya Situs Purbakala Mejan Tapi Minim Perhatian, Anggota DPRDSU Franc Bernhard Usulkan Pendirian Sekolah Pariwisata di Dairi

Baca juga: Ketua Komisi B DPRDSU Sindir Sinergi Pemprovsu & 7 Pemkab Belum Serius Kembangkan Destinasi Danau Toba

Bijaksana Petakan Keluhan Rakyat

Kedepan, Tuahman mengingatkan tidak boleh lagi muncul tragedi miris “Arjuna Arjuna” lain di Sumut. Pegawai ASN/PNS dan pejabat negara dimintanya tidak boleh abai apalagi lalai terhadap masalah universal kemanusiaan. Melainkan bijaksana memetakan setiap keluhan yang diadukan rakyat. Setelah itu, jeli melihat kebutuhan warga serta tanggap memutuskan kebijakan bila menyangkut urusan kemanusiaan.

Baca juga: Kuburan Muslim di Siantar Penuh Terisi, Ketua FP-Hanura DPRDSU Minta Pemko Cari Solusi

Baca juga: Struktur AKD DPRDSU Diumumkan, Sekretaris Komisi A Targetkan 3 Sasaran

Bagi anggota Komisi C DPRDSU bidang keuangan tersebut, tragedi Arjuna Sinambela patut membuka mata 3 unsur tripartit yang selama ini terkesan kurang sadar. Mulai dari Kepling/Lurah/Disdukcapil (pemerintah), pihak rumah sakit/BPJS hingga kalangan masyarakat. Kepling dan Lurah diimbaunya proaktif memenuhi kebutuhan KTP warga. Kalau ada yang belum punya KTP, Tuahman memastikan Kepling dan Lurah wajib bertanggungjawab. Sedangkan pejabat Disdukcapil diingatkannya untuk menghentikan segala bentuk perilaku yang suka membuat masyarakat seperti bola pimpong. “Maksimalkan pelayanan warga khususnya yang sedang sakit dan butuh pelayanan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Baca juga: Ketua PT Ambil Sumpah 5 Pimpinan Dewan, Ketua DPRDSU Sindir Gubsu

Baca juga: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir

Pada sisi lain, Tuahman berharap pihak BPJS Kesehatan makin aktif memudahkan urusan warga. Sementara rumah sakit jangan pernah menolak orang sakit yang datang berobat. “Sebab rumah sakit memiliki fungsi utama pelayanan sosial kemanusiaan. Kita minta pula masyarakat peduli dengan administrasi identitasnya. Semua perlu proaktif. Kondisi yang terjadi ini sudah macam benang kusut,” tutup Tuahman Purba diplomatis. (MS/BUD)