www.MartabeSumut.com, Medan
Pasca-kasus bisnis (jual-beli) vaksin Covid-19 melibatkan 2 oknum ASN Dinkes Sumut, 1 ASN Kemenkumham Sumut dan 1 pihak swasta di-release aparat Polda Sumut ke publik, Jumat (21/5/2021), sebenarnya akar persoalan tidak terlepas dari kecemasan masyarakat terhadap virus Corona. Pasalnya, program vaksinasi yang ditunggu belum kunjung berjalan di tingkat kelurahan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat, Gubsu, Satgas Covid-19 Sumut, Pemko dan Pemkab se-Sumut patut mencari formula terbaru dalam melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi rakyat di penjuru Tanah Air.
BACA LAGI: Pemprovsu Dapat WTP, Zeira Salim Ritonga: Yang Diaudit BPK Bukan Penyimpangan Keuangan !
Peringatan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (27/5/2021). Berbicara melalui saluran telepon, Toni mengatakan, transaksi jual-beli vaksin Covid-19 adalah perilaku mengerikan dari 3 oknum ASN. Namun bila ditelisik lebih dekat, motif para pelaku bisa saja tidak pernah ada tapi momentumnya bertemu dengan kerisauan (permintaan) warga yang terancam jiwanya akibat pandemi Covid-19. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini menilai, wajar sekali rakyat mengambil keputusan sendiri ketika merasakan situasi gawat sejak virus Corona menyerang Indonesia 2 Maret 2020 dan April 2020 merambah Provinsi Sumut. Sementara zona merah kian banyak di Sumut sehingga menutup akses berbagai kegiatan ekonomi, fasilitas umum serta rumah ibadah. “Apakah pemerintah sadar akan keresahan warga atas ancaman nyawa dan ekonomi yang terpuruk ? Apakah pemerintah berempati dengan kerisauan rakyat yang memikirkan keselamatan diri dan keluarganya ? Sedangkan program vaksinasi gratis yang dinantikan rakyat tak kunjung muncul di wilayahnya. Saya rasa inilah akar pemicu terjadinya bisnis vaksin 3 oknum ASN,” yakin Toni.
BACA LAGI: Pemprovsu Dapat WTP tapi 8 Kegiatan Penanganan Covid-19 tak Sesuai Ketentuan
BACA LAGI: Hunian Lapas & Rutan di Sumut 33.434 WBP, 221 Beragama Budha Terima Remisi Waisak
Rakyat Menunggu Program Vaksinasi
Artinya, timpal Toni lagi, kurun 1 tahun lebih pandemi Corona menyerang Indonesia, masyarakat lelah menunggu program vaksinasi yang disiapkan pemerintah pusat. Pada sisi lain, warga menyaksikan vaksinasi telah dilakukan beberapa lembaga dan kelompok tertentu. Toni mengakui, tidak mudah buat pemerintah pusat dalam penyediaan vaksin. Termasuk mempersiapkan tenaga medis selaku pelaksana vaksinasi serta mengatur kelompok masyarakat yang menjadi prioritas vaksinasi. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa rakyat tidak mungkin dipaksa memahami semua situasi tersebut. “Rakyat kita hopeless (putus asa). Gak tahu kemana berlindung dan cara berjuang melawan Covid-19. Prokes diikuti tetap saja tak ada jaminan aman dari Covid-19. Makanya percepatan realisasi vaksinasi sangat ditunggu disela-sela ekonomi rakyat terus terpeleset. Rakyat memandang suasana kian genting. Desakan itulah yang membuat warga mau membayar demi vaksinasi,” ungkap mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut ini.
BACA LAGI: Warga Natumingka Bentrok dengan PT TPL, Ketua Komisi B DPRDSU: Kita Jadwalkan RDP Panggil Para Pihak
Kenapa Vaksinasi Lambat ke Rakyat ?
Toni pun menyatakan tidak tahu persis kenapa program vaksinasi melambat sampai ke rakyat. Apakah karena stok vaksin pemerintah pusat habis, tenaga medis pelaksana terbatas, daerah belum menerima vaksin dari pusat, sistem pengaturan sangat ketat atau memang ada unsur teknis tak terduga. Toh faktanya di lapangan, beber mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut itu lebih jauh, rakyat galau dengan Covid-19 dan ingin segera divaksin. Toni memastikan, pemerintah urgen mencari terobosan baru. Misalnya melibatkan dan melatih tenaga pelaksana vaksinasi dari kalangan TNI/Polri agar bisa meng-akselerasi program vaksinasi rakyat. “Saya apresiasi kinerja Polda Sumut mengungkap kasus bisnis vaksin. Mohon Kapolda Sumut Bapak Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, MSi, mendalami 1.085 warga yang divaksin secara illegal sejak April-Mei 2021. Kenapa warga mau divaksin secara illegal ? Saya percaya mereka rela membayar sekali suntik Rp. 250 ribu lantaran ingin selamat dari ancaman Covid-19. Warga resah menunggu program vaksinasi yang belum kunjung datang,” tegas Toni.
BACA LAGI: Antisipasi Limbah Medis Infeksius Covid-19, Komisi D DPRDSU akan Tinjau Seluruh RS di Medan
VIDIO: HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal 26 Januari 2021
BACA LAGI: #LawanCovid-19, Toni Togatorop Sarankan Gubsu Perkuat Sektor Pertanian & Kebutuhan Pokok Rakyat
Wujudkan Vaksinasi ke Kelurahan
Selanjutnya mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut itu mendorong Gubsu, Satgas Covid-19 Sumut, Walikota dan Bupati se-Sumut ikut mencari solusi dalam mempercepat program vaksinasi pada tingkat kelurahan. Bagi Toni, penderitaan rakyat dari sisi ekonomi dan harapan ingin sehat (aman) akibat imbas pandemi Covid-19, menjadi ironi miris tatkala secara psikologis warga sangat rindu untuk divaksin. “Siapa saja yang telah divaksin ? Kan masih kelompok terbatas ? Cobalah Pemprovsu koordinasi ke pemerintah pusat soal perbanyakan tim medis pelaksana vaksinasi. Libatkan TNI/Polri yang memiliki sistem komando supaya minim penyimpangan. Bukan mustahil apa yang saya sampaikan ini mewakili isi hati jutaan masyarakat Indonesia. Mohon diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di pusat dan Sumut,” tutup Toni Togatorop diplomatis. (MS/BUD)
