PT SSL Datang, Pencaharian Warga Palas Hilang

Ketua Pansus Kehutanan DPRDSU Drs Parsaulian Tambunan, MPd (kiri) dan anggota Pansus Kehutanan Ir Sugianto Makmur, AMd, Li, saat ditemui di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (27/7/2021). (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Aliansi Masyarakat Padang Lawas (Ampal) Raya mendatangi gedung Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (27/7/2021). Dalam kesempatan tersebut, warga pun mengadu kepada Ketua Pansus Kehutanan DPRDSU Drs Parsaulian Tambunan, MPd dan anggota Pansus Kehutanan Ir Sugianto Makmur, AMd, Li. Warga melaporkan dampak negatif keberadaan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) yang berimbas pada perusakan jalan, kerusakan sarana irigasi hingga kehilangan sumber pencaharian masyarakat 5 Desa di Kec Barumun Tengah Kab Padang Lawas (Palas).

BACA LAGI: PDIP Sumut Gelar Lomba Durian Unggul, Sugianto Makmur: Lawan Dominasi Thailand & Malaysia di Pasar Ekspor !

BACA LAGI: LBH Rajawali Indonesia Dukung BIN Sumut Fasilitasi Vaksinasi Warga Door to Door

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Minta Gubsu Tanggungjawab Bila Ada Warga Sumut Meninggal Akibat Vaksinasi

BACA LAGI: DPRDSU Sindir Percepatan Vaksinasi, Fahrizal Nasution: Clearkan Keselamatan Jiwa, History Penyakit Bawaan & Stok Vaksin

BACA LAGI: 60 Km Jalan Kabupaten Tanjung Pasir-Kuala Hilir Masih Tanah, Ketua F-Nusantara DPRDSU: Sejak 2017 Diusulkan Jalan Provinsi

BACA LAGI: 30 Km Masih Tanah, Zeira Minta Gubsu Tingkatkan Jalan Provinsi Ruas Labura – Toba

BACA LAGI: Dapil Sumut 6 DPRDSU Laporkan Reses, Zeira Salim Sesalkan Peredaran Narkoba Marak di Kab Labura

BACA LAGI: Sugianto Makmur Cium Permainan Melipat-lipat Anggaran Pengadaan Videotron, Videowall & Digital Conference Rp. 4,9 M di DPRDSU

Pantauan www.MartabeSumut.com, sedikitnya ada 10 warga menemui Pansus Kehutanan DPRDSU. Nah, di hadapan 2 legislator, Kepala Desa Sayur Martua, Adam Harahap, menceritakan, ke-5 desa yang terimbas operasional PT SSL di Kec Barumun Tengah diantaranya: Desa Tobing Tinggi, Desa Sipagabu, Desa Paranjulu, Desa Parantonga dan Desa Hadungdung. “Sudah ada masyarakat meninggal diserang sakit jantung. Ada pula bunuh diri akibat sumber mata pencahariannya hilang diobrak-abrik PT SSL. Lebih parah lagi, dalam setiap proses perusakan selalu dikawal oknum-oknum aparat,” singkapnya.

BACA LAGI: PPKM Darurat Harus Berhasil Dibanding PSBB, Ketua Komisi B DPRDSU: Subsidi Usaha Kecil..!

BACA LAGI: Apresiasi Walikota Medan “Ngegas” Pajak Centre Point Rp 56 M, Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution: Hentikan “Target Pajak”

Tumpang Tindih Konsesi PT SSL

Adam membeberkan, peristiwa bermula lantaran adanya tumpang tindih Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT SSL dengan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) milik masyarakat. Dia menyebut, PT SSL mengklaim memiliki konsesi HTI di atas lahan APL yang dikelola warga. Sementara dalam peta resmi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, lokasi-lokasi perusakan justru terlihat berada di wilayah APL yang notabene bukan termasuk kawasan hutan. Adam memastikan, konsesi HTI hanya mungkin diberikan jika berada dalam areal kawasan hutan.

BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?

BACA LAGI: OPD Sumut Minim Hadir Paripurna, Ketua F-Nusantara DPRDSU Minta Pimpinan Dewan Warning Gubsu

Masih menurut Adam, kondisi kian kacau tatkala jalan akses 5 desa ikut dirusak. Padahal jalan itu dibangun dengan dana APBD Kab Palas. “Irigasi yang dibangun dari dana APBD Kab Palas juga dirusak. Sawah masyarakat yang seharusnya dikeluarkan dari konsesi HTI malah ditimbuni. Mata pencaharian masyarakat jadi hilang,” sesal Adam.

BACA LAGI: Komisi A Tidak Nongol, RDP DPRDSU “Kasus Sampali” Ditunda

BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !

2019 PT SSL Janji Hentikan Operasional

Menanggapi keluhan warga Palas, Ketua Pansus Kehutanan DPRDSU Parsaulian Tambunan mengatakan, sebenarnya tahun 2019 masalah yang diadukan telah mendapat respon dari Kementerian Kehutanan RI. Bahkan PT SSL pernah menandatangani surat persetujuan untuk menghentikan operasional. Surat persetujuan ditanda-tangani oleh 3 direksi PT SSL dan disaksikan Dinas Kehutanan Sumatera Utara serta Polda Sumut. “Inilah ketidakpastian hukum akibat belum di-adendum-nya konsesi HTI PT SSL. Masalahnya sangat sederhana bila pihak-pihak terkait serius menyelesaikan atau menuntaskan,” yakin Parsaulian.

BACA LAGI: Rumah Wartawan Diduga Dibakar, DPRDSU: Judi & Narkoba Mustahil Langgeng Jika Oknum Aparat Tidak Membeking

BACA LAGI: DPRDSU Apresiasi Kapolri, Fahrizal Nasution: TNI/Polri di Sumut Bersihkan Institusi dari Oknum Pembeking Preman !

Logo Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut. (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: 15 Sikap FP-Golkar DPRDSU Soal Tirtanadi Sumut, Viktor Silaen: Air Berkualitas Perlu Pergantian Pipa Tua

VIDIO: Aksi Sosial Bagi-bagi 500 Masker Gratis Dilakukan KAJI Unit DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan Depan Gedung DPRD Sumut

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

Sedangkan anggota Pansus Kehutanan DPRDSU, Sugianto Makmur, menilai, Negara Indonesia sudah merdeka. Sehingga tidak pantas kalau sesama anak bangsa saling menjajah. “Negara kita telah merdeka. Tidak pantas saling menjajah,” ingatnya. Pansus Kehutanan DPRDSU sendiri belum mengeluarkan rekomendasi atas keluhan warga Palas ini. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here