www.MartabeSumut.com, Medan
Program pemerintah pusat dalam bentuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumut tampaknya terganjal persoalan administratif. Bukan apa-apa, kelompok tani asal Kec Tinggi Raja Kab Asahan mengeluhkan Surat Keterangan (Suket) dari kantor ATR/BPN Asahan yang tidak kunjung dikeluarkan. Akibatnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE, meminta Komisi A/B DPRDSU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) memanggil pimpinan ATR/BPN Sumut dan Asahan.
BACA LAGI: Kritisi 2 Tahun Jokowi-Maruf, Massa & DPRDSU Duduk Berdiskusi di Bahu Jalan
BACA LAGI: Bahas PBBMKB, DPRDSU Heran Data Penjualan Pertamina Sumbagut Tidak “On The Spot” dengan BP2RD
BACA LAGI: Banjir Rob Serang Belawan, Ratusan Orang ke DPRDSU Tuntut Pembangunan Tembok Penahan
BACA LAGI: Petugas Rutan Labuhan Deli Amankan Barang Diduga Sabu Dalam Nasi Bungkus
BACA LAGI: Pembebasan PPh UMKM = Dukung Usaha Kecil
BACA LAGI: DPRDSU Raker Tahunan, Ebenejer Sitorus Sebut Evaluasi Kinerja, Program & Disiplin Legislator
Kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (29/10/2021) di ruang Komisi A DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Eben menjelaskan, beberapa kelompok tani Kab Asahan telah mengadukan masalah Suket ATR/BPN terhadap dirinya. Legislator asal Dapil Sumut 5 Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara itu mengatakan, Suket yang dimohonkan kelompok tani merupakan pernyataan kantor ATR/BPN Asahan tentang status lahan masyarakat tidak dalam sengketa atau tidak berada pada kawasan HGU. “Jadi begini, kelompok tani Asahan ingin ikut program PSR. Sesuai aturan baru Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), peserta program PSR harus mendapat Suket dari kantor ATR/BPN. Menerangkan status tanah tidak sengketa dan tidak masuk kawasan HGU. Makanya kelompok tani mengadu ke saya. Mereka terbentur syarat Suket ATR/BPN,” ungkap Eben.
BACA LAGI: PCR Ganggu Pelaku UKM/UMKM, Politisi Hanura Sindir Layanan di Kab/Kota Sumut Belum Tersedia
BACA LAGI: Produk Turunan Sawit Menonjol, PAD & DBH Nol: Zeira Tanya Pusat Kemana Larinya Hasil Ekspor CPO itu
Usulan RDP DIsampaikan
Anggota Komisi C DPRDSU bidang keuangan tersebut menginformasikan, surat usulan RDP gabungan Komisi A/B sudah disampaikan langsung pada hari itu juga. Sebab sampai sekarang kelompok tani tidak bisa menjalankan program PSR. “Dana PSR dikeluarkan oleh BPDPKS. Kalo gak salah, petani memperoleh Rp. 30 juta/hektare. Dana dipakai untuk land clearing, penumbangan, penanaman, biaya tenaga kerja, bibit, pupuk dan sejenisnya. Selain Asahan, kelompok tani di Kab Langkat, Kab Deliserdang, Kab Labuhanbatu, Kab Labusel serta Kab Labura juga mengeluh. Masak PSR mentok gara-gara Suket ? Pihak ATR/BPN kok kaku menerjemahkan dengan alasan belum ada SOP,” heran Eben tak habis pikir, sembari menambahkan, rekomendasi Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan sudah dikeluarkan untuk kelompok tani Asahan menyangkut pengukuran lahan hingga titik koordinat.
BACA LAGI: Perbedaan Harga Sawit Bikin Petani Jual ke Luar, Gandhi Siregar: Negara Dirugikan, Jalan Rusak !
Minta Biaya Ukur
Namun lucunya, sesal politisi Partai Hanura ini lagi, pejabat ATR/BPN Asahan justru bersifat kaku. Meminta pengukuran lahan dilakukan ATR/BPN sekaligus biaya ukur. Jika ada biaya ukur, Eben menyatakan sama saja dengan program sertifikasi. Sementara petani cuma meminta keterangan resmi atas status tanah yang tidak masuk kawasan HGU. “Gimana sih, Suket dan SOP 2 hal berbeda loh ? BPN kan tinggal cek lapangan aja. Kalo gak percaya hasil kerja Dinas Perkebunan atau Dinas Kehutanan, ya BPN cek sendiri aja. Pejabat ATR/BPN jangan kaku menerjemahkan,” sindir Eben.
BACA LAGI: Deklarasi Relawan Luhut For President 2024 di Medan
ATR/BPN tak Dukung Program Pusat ?
Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini mensinyalir, pimpinan kantor ATR/BPN Sumut dan Kab/Kota tidak mendukung program PSR yang dicanangkan Presiden Jokowi. Bila kelak RDP Komisi A/B DPRDSU akan digelar, Eben berharap semua instansi pemangku kepentingan dipanggil memberi penjelasan. Artinya, simpul Eben lebih jauh, program PSR diarahkan pemerintah pusat untuk rakyat selaku petani sawit. Apalagi komoditas sawit merupakan salah satu penghasil devisa paling besar buat Negara. Baik melalui PPN 10 persen yang dipotong final saat petani menjual sawit serta dari pungutan pajak Crude Palm Oil (CPO).
BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !
BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut
VIDIO: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Bagikan 500 Masker Gratis Buat Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Bagi Eben, kini penghasilan Negara dari sawit disalurkan kembali untuk rakyat melalui program PSR. Tapi realitasnya malah terkesan diganjal ATR/BPN. Nah, ketika PPN dan pajak CPO sawit cukup besar diperoleh Negara, Eben menegaskan pihak ATR/BPN seyogianya mendukung penuh program PSR. “Dana bagi hasilnya aja yang tak masuk ke daerah. Saya ingatkan pejabat ATR/BPN ya, syarat petani ikut program PSR sangat jelas. Punya tanah berdasarkan surat Kades, Camat, SHM bahkan boleh Suket Kades sepanjang menerangkan tanah tidak sengketa. Itu ketentuannya,” tutup Ebenejer Sitorus. (MS/BUD)
