
www.MartabeSumut.com, Medan
Cerita menarik diungkapkan Ketua FP-Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Rusdi Lubis, SH, MMA, kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (21/9/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Bukan apa-apa, tatkala menghadiri Rapat Kerja (Raker) DPRDSU di Hotel Labersa Balige Kab Toba, Rabu-Sabtu (16-19/9/2020), secara lantang Rusdi bicara dalam forum terkait hilangnya kesucian dan keadilan sikap Pemprovsu mewujudkan program/proyek pembangunan kesejahteraan rakyat.
BACA LAGI: Dampak Covid-19, Toni Togatorop Sepakat Pilkada Ditunda, Rusdi Lubis: Kapan Pandemi Berakhir ?
Rusdi menyentil keras kegiatan-kegiatan (proyek) Pemprovsu diselimuti kabut ketamakan dan transaksional yang berorientasi pada dana-dana pemeliharaan. Anggota Komisi A DPRDSU membidangi hukum/pemerintahan itu menegaskan, saat ini rasa kesucian dan keadilan ASN/PNS terutama pejabat Pemprovsu tidak lagi terlihat. Kalangan pejabat Pemprovsu diduganya enggan menomor-satukan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Melainkan berlomba-lomba mengejar ambisi ketamakan memperkaya diri/kelompok. “Saya sampaikan ketika Raker di Balige kemarin. Proyek pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat yang dilakukan Pemprovsu mengabaikan rasa kesucian dan keadilan. Kabut ketamakan bahkan praktik transaksional menggilas rasa keadilan rakyat. Proyek-proyek pembangunan dipenuhi aroma transaksional. Makanya setiap proyek yang selesai cenderung tidak berkualitas. Ujung-ujungnya target dana-dana pemeliharaan dari APBD Sumut,” singkap Rusdi prihatin.
BACA LAGI: Kasus Oknum DPRD Sumut “KHS”, PDIP Sumut: Dipanggil tak Datang, Kita Tunggu Sidang DK DPP PDIP
BACA LAGI: Dikebumikan di Nias, DPRDSU & Gubsu Lepas Jenazah Budieli Laia
Kualitas Proyek tak Sesuai Nilai Anggaran
Nah, ketika sikap tamak dan transaksional menguasai Pemprovsu selaku eksekutor pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah/kesejahteraan rakyat, legislator asal Dapil Sumut 10 Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun ini pun memastikan akan menuai kecurigaan publik. Baik dari sisi pisik proyek, kualitas proyek hingga nilai anggaran yang dialokasikan. Rusdi mencontohkan, saat melakukan Kunker evaluasi proyek APBD Sumut TA 2019 di Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun, Sabtu-Kamis (6-11/7/2020), ditemukan banyak proyek kurang berkualitas namun anggarannya cukup fantastis. Artinya, kualitas proyek tidak sesuai nilai anggaran alias jauh panggang dari api. “Siapa yang dirugikan ? Tentu saja rakyat. Misalnya, kita lihat dan taksir proyeknya cuma Rp. 10 juta, namun pagu anggaran Rp. 100 juta. Buruk pula kualitasnya. Kan miris kita melihatnya ? Tak berhenti di situ, uang rakyat kembali dikuras untuk kegiatan tersebut melalui proyek pemeliharaan. Gawat gak,” sesal Rusdi tak habis pikir.
BACA LAGI: DPRDSU “Buang” 2 Legislator, Partogi Sirait: 5 Pimpinan Dewan Gagap Benahi Internal
BACA LAGI: Ditanya Soal 2 Anggota F-PKS DPRDSU Tanpa AKD, Ketua DPRDSU Sebut SK Mendagri
Wujudkan Kesucian & Keadilan
Kedepan, Rusdi meminta seluruh jajaran ASN/PNS khususnya pejabat Pemprovsu bisa sadar mewujudkan nilai-nilai kesucian dan rasa keadilan dalam diri masing-masing. Terutama merealisasikan proyek pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat Sumut. Jika nilai-nilai kesucian dan rasa keadilan dikedepankan, dia yakin tidak timbul ketamakan apalagi praktik transaksional. Sebab mantan Direksi BUMN PTPN 4 itu percaya, ujung dari ketamakan/pola transaksional adalah kehancuran pembangunan daerah serta perampasan kesejahteraan rakyat. “Seyogianya Pemprovsu bisa mengatur proyek berkualitas, sekarang malah diatur perilaku tak berkelas (praktik transaksional). Seharusnya banyak pembangunan dapat dikerjakan, kini justru marak aktivitas pemeliharaan-pemeliharaan akibat kualitas kegiatan (proyek) tak sesuai nilai anggaran,” sindirnya. Bagi Rusdi, pasca-pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir, Pemprovsu patut berempati terhadap situasi dan kondisi rakyat yang serba kesulitan. Rusdi menyebut, kunci melawan ketamakan sebenarnya sangat sederhana. Hanya dengan penguatan kesucian serta keadilan diri. “Fakta empiris miris memperlihatkan, cukup masif kegiatan (proyek) Pemprovsu yang tidak berkualitas atau tidak sesuai nilai anggaran. Sehingga hasilnya kurang menyentuh kesejahteraan rakyat dan mengganggu percepatan pembangunan daerah. Tingkatkanlah kualitas proyek. Bukan malah mengintip paket-paket proyek pemeliharaan,” imbau Rusdi Lubis diplomatis.
BACA LAGI: RIP Jakob Oetama: Sehat Pemberitaan, Hentikan jadi Wartawan Kalau Bekerja Tanpa Pikiran !
Gubsu Janji Cek & Evaluasi
Menanggapi komentar kritis Rusdi Lubis tersebut, www.MartabeSumut.com menemui Gubsu Edy Rahmayadi seusai Sidang Paripurna DPRDSU beragenda penandatanganan bersama antara DPRDSU dan Gubsu terhadap P-APBD Sumut 2020, Rabu siang (23/9/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Gubsu pun mengaku mengetahui apa yang disampaikan Rusdi Lubis. “Saya dengar itu, saya akan cek dan kita evaluasi. Perlu kontrol semua pihak,” ucap Gubsu. Lalu, apa yang akan Anda lakukan terhadap OPD/SKPD Sumut seputar anggaran yang tumpah untuk pemeliharaan akibat kualitas proyek tak sesuai nilai anggaran ? Gubsu berhenti berjalan pada radius 2 Meter dari mobilnya. “Begitu kita cek, pasti akan jadi peringatan tegas untuk perbaikan kedepan,” janji Gubsu, seraya memasuki mobilnya dan meninggalkan gedung DPRDSU. (MS/BUD)