Catatan Buruk DPRDSU 1 Tahun Kerja: “Buang” 2 Legislator dari AKD, Langgar Tatib & Pimpinan Dewan Bisa Digugat ke PTUN

Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, saat memimpin RDP di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Hari ini Rabu 16 September 2020, sebanyak 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera (DPRDSU) periode 2019-2024 telah resmi menjabat 1 tahun. Namun ironisnya, ada beberapa catatan buruk tertoreh tapi terkesan diabaikan pimpinan DPRDSU. Diantaranya, 1 anggota DPRDSU dari F-PKS, M Hafez, sejak 1 tahun lalu sampai sekarang tidak punya tempat bekerja di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRDSU.

BACA LAGI: Paripurna Perubahan AKD DPRDSU, Anggota F-PKS Protes “Dibuang” Fraksinya dari Komisi

BACA LAGI: Cakada Medan Akhyar Nasution Merasa Ponselnya Dibajak, DPRDSU Sarankan Lapor Polisi

Kemudian kabar terbaru, SK perubahan AKD 2020 yang diumumkan dalam Sidang Paripurna DPRDSU, Senin siang (14/9/2020), diprotes anggota DPRDSU F-PKS H Marajaksa Harahap, SAg, MA. Alasannya, Marajaksa baru mengetahui namanya “dibuang” F-PKS DPRDSU dari AKD DPRDSU. Padahal kurun 1 tahun Marajaksa sudah bertugas di Komisi E DPRDSU. Dua catatan buram itu belum termasuk pelanggaran etika berat anggota DPRDSU dari F-PDIP inisial “KHS” yang diduga menganiaya 2 anggota Polri di kawasan hiburan Retro Capital Building Jalan Putri Hijau Medan, Minggu (19/7/2020) sekira pukul 03.00 WIB dini hari. Toh sampai saat ini Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan pimpinan DPRDSU tak kunjung berdaya menunjukkan sikap sebagai lembaga perwakilan rakyat.

BACA LAGI: “Skandal” Oknum Pejabat Pemprovsu “SB” dengan Janda “DSS”, Gubsu: Bulan Depan Dia Pensiun

BACA LAGI: “SB” vs “DSS” Ibarat Buaya & Harimau, Julheri Sinaga: Hukum Jalan, Gubsu Copot “SB” Antisipasi Conflict of Interest

Pimpinan DPRDSU Bisa Digugat ke PTUN

Menanggapi realitas miris tersebut, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, Senin siang (14/9/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Didampingi anggota Komisi B DPRDSU H Erwinsyah Tanjung, SH (FP-NasDem) dan Sugianto Makmur (F-PDIP), Zeira membenarkan sekelumit catatan buruk lembaga DPRDSU kurun 1 tahun masa bakti. Dia pun sangat menyesalkan fakta melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRDSU seputar tragedi “membuang” 2 wakil rakyat dari AKD DPRDSU. Politisi PKB ini membeberkan, Pasal 54 ayat 1 Tatib DPRDSU secara tegas mengatur setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu komisi (AKD). Termasuk Pasal 34 terkait pembentukan susunan tugas dan AKD DPRDSU yang ditetapkan keputusan DPRDSU melalui Sidang Paripurna. “Itulah poinnya. Pada Pasal 34 Ayat 7 ditegaskan pula tentang kelembagaan AKD yang mengatur tata kerja sendiri sesuai persetujuan pimpinan DPRDSU. Setuju gak pimpinan Dewan (usulan AKD dari fraksi) ? Itulah intinya. Jadi catatan buruk pimpinan DPRDSU lantaran membiarkan 2 anggota DPRDSU tak punya wadah bekerja. Makanya pimpinan DPRDSU bisa digugat ke PTUN,” ucap Zeira.

BACA LAGI: Ketua DPP PKPI Sumut Dukung Sosok Muda Robi Agusman Harahap Pimpin Tapsel

BACA LAGI: Calon Tunggal Pilkada 2020 Diprediksi Marak, Toni Togatorop Ingatkan Parpol Pendidikan Politik Rakyat

Pimpinan DPRDSU Berpikirlah Sesuai Tatib !

Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian tersebut melanjutkan, pimpinan DPRDSU seyogianya mengambil kebijakan sejak kasus M Hafez muncul. Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan internal PKS, Zeira memastikan pimpinan Dewan pantas belajar berpikir sesuai Tatib. Lalu menyadari kapasitas anggota Dewan yang dipilih rakyat, bekerja untuk rakyat serta digaji negara dari uang rakyat. “Tempat kerja Dewan itu ya di AKD. Tatib mengatur bahwa yang menetapkan AKD adalah rapat pimpinan Dewan melalui Paripurna. Memang ada usulan fraksi. Tapi idealnya kan ditetapkan pimpinan DPRDSU dengan merujuk Tatib. Karena menyangkut sikap institusi DPRDSU. Lagian kelembagaan fraksi DPRDSU bukanlah AKD DPRDSU. Jelas sekali pimpinan DPRDSU kurang bijak dalam kasus M Hafez dan Marajaksa. Pimpinan DPRDSU tidak punya kejelasan sikap,” herannya tak habis pikir.

BACA LAGI: RIP Jakob Oetama: Sehat Pemberitaan, Hentikan jadi Wartawan Kalau Bekerja Tanpa Pikiran !

BACA LAGI: DPRDSU Sesalkan Gubsu tak Beritahu Dana Refocussing Tahap II Rp. 1 Triliun

Bedakan Roh Institusi DPRDSU dan Fraksi

Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU itu mengungkapkan, jauh-jauh hari Ketua DPRDSU Drs Baskami Ginting telah mengatakan kalau dirinya adalah pimpinan DPRDSU bukan hanya milik PDIP. Melainkan milik 9 fraksi dan 100 anggota Dewan. “Itulah yang dibilang Pak Baskami selama ini. Trus, mana sikap mengayominya ? Masak agenda kedewanan semisal penyusunan dan perubahan AKD gak dipahami pimpinan Dewan sebagai roh institusi DPRDSU ? Pilah-pilah dong ! Mana ranah fraksi, mana pula otoritas institusi DPRDSU. Saya kira pimpinan DPRDSU cuma bermain aman aja. Saya mendorong Pak Hafez dan Pak Marajaksa menggugat ke PTUN,” ujarnya dengan nada tinggi. Kendati konsekwensi gugatan ke PTUN berpotensi membuka sendiri aib DPRDSU, tapi Zeira memastikan lebih baik malu dari pada warga Sumut marah akibat mengetahui 2 legislator DPRDSU yang dipilih rakyat ternyata tidak bekerja. Begitu pula soal gaji 2 anggota DPRDSU yang tetap dibayar mahal oleh negara namun hingga kini diabaikan pimpinan DPRDSU. “Saya yakin rakyat marah sama pimpinan DPRDSU. Tadi sudah kita dengar isi sumpah 1 anggota DPRDSU hasil PAW yang dipandu oleh Ketua DPRDSU. Anggota Dewan bersumpah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Nah, ketika wadah kerja 2 anggota DPRDSU “dirampas” atau gak dikasih pimpinan DPRDSU, kan sama saja melanggar amanat rakyat ? Ya bisa digugat ke PTUN,” tutup Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labuhan Batu Utara (Labura) dan Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) ini.

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi NasDem: Sama Saja Mencoreng Muspida & Penegak Hukum !

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Malu Dengar Tangkap-Lepas Narkoba, Kepala BNN Sumut Diingatkan Jangan Ada Dusta Diantara Kita

BACA LAGI: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir

Ambil Tindakan Hukum

Hal senada disampaikan anggota DPRDSU Sugianto Makmur. Bagi dia, semua anggota DPRDSU wajib belajar taat terhadap Tatib DPRDSU. Sehingga Tatib benar-benar jadi pedoman dan membuat keteraturan. “Supaya jangan ada yang berantakan. Kegiatan Dewan harus sesuai kesepakatan bersama,” cetusnya. Tatkala Tatib dilanggar oleh fraksi, anggota Dewan atau pimpinan DPRDSU, Sugianto menyarankan ke-2 anggota DPRDSU F-PKS sebaiknya berani bicara. “Saya rasa mereka perlu membela diri dan ambil tindakan hukum,” yakin Sugianto Makmur. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here