Kadis Pendidikan Tebingtinggi Tsk Korupsi, Zeira Ingatkan Bongkar Sampai ke Akarnya

Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU, Zeira Salim Ritonga, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebingtinggi telah menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Tebingtinggi inisial “PS”, Kabid Diknas merangkap Manager Dana BOS inisial “EE” dan Kasi Kurikulum merangkap PPTK inisial “AS” alias M sebagai tersangka (Tsk) dugaan korupsi buku pendidikan dini dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BACA LAGI: Ada Dugaan Korupsi Penjualan Buku SD di Kota Medan, Zeira Imbau Poldasu Profesional

BACA LAGI: Ditanya Soal 2 Anggota F-PKS DPRDSU Tanpa AKD, Ketua DPRDSU Sebut SK Mendagri

Menanggapi realitas miris tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, angkat suara. Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (16/9/2020), Zeira mengatakan, dunia pendidikan di Sumut kembali dikotori oleh praktik-praktik berbau korupsi yang justru diduga dilakukan oknum-oknum pendidikan sendiri. Zeira menilai, perilaku tersebut jelas-jelas merusak iklim kondusif memajukan pendidikan rakyat yang seyogianya diwujudkan oleh aparatur negara pada lingkungan Dinas Pendidikan. Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU ini menegaskan, proses hukum yang dijalankan Kejari Kota Tebingtinggi patut didukung penuh. “Saya kira langkah Kejari Tebingtinggi sudah tepat. Kita minta penegak hukum menuntaskan sampai ke akar-akarnya. Saya sedih masih saja ada pejabat Dinas Pendidikan merusak dunia pendidikan di Sumut,” geram Zeira, via saluran ponselnya.

BACA LAGI: Catatan Buruk DPRDSU 1 Tahun Kerja: “Buang” 2 Legislator dari AKD, Langgar Tatib & Pimpinan Dewan Bisa Digugat ke PTUN

BACA LAGI: Paripurna Perubahan AKD DPRDSU, Anggota F-PKS Protes “Dibuang” Fraksinya dari Komisi

Mekanisme Hukum Jangan Berhenti

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labuhan Batu Utara (Labura) dan Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) itu melanjutkan, apapun ceritanya, mekanisme hukum jangan berhenti pada 3 oknum pejabat tersebut. Semua pihak yang terindikasi terlibat disebutnya patut diperiksa dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bagi Wakil Ketua Komisi B DPRDSU bidang perekonomian ini, jaringan dugaan korupsi buku pendidikan dini dari Dana Alokasi Umum wajib dibongkar sampai ke akar-akarnya. “Jangan samapai berhenti di situ saja (3 Tsk). Telusuri sampai ke akar akarnya. Jika perlu, tolong penegak hukum menerapkan pasal berlapis. Kita risih mendengar berita beginian selalu terulang. Mari kita berikan efek kejut dan efek jera terhadap siapa saja pencuri uang negara,” imbau politisi PKB itu dengan nada tinggi.

BACA LAGI: “Skandal” Oknum Pejabat Pemprovsu “SB” dengan Janda “DSS”, Gubsu: Bulan Depan Dia Pensiun

BACA LAGI: “SB” vs “DSS” Ibarat Buaya & Harimau, Julheri Sinaga: Hukum Jalan, Gubsu Copot “SB” Antisipasi Conflict of Interest

Aspidsus Kejatisu Terima SPDP

Seperti diketahui, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Agus Lumbangaol menyatakan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejari Tebingtinggi. “Iya, ada. Soal pengadaan buku pendidikan dini dari dana DAU senilai Rp. 2,4 Miliar,” ucap Agus kepada wartawan Selasa sore (15/9/2020). Agus menjelaskan, dalam pelaksanaan pemeriksaan atas laporan masyarakat dan dimulainya penyelidikan pada Juni-Juli, kini status kasus dinaikkan menjadi tahap penyidikan. “Ternyata ditemukan tindakan perbuatan melawan hukum, yang terindikasi tindak pidana korupsi. Sehingga setelah kami lakukan penyelidikan, kami naikkan statusnya ke penyidikan pada bulan Juli,” jelasnya. Lebih lanjut Aspidsus mengatakan, ketika naik tahap ke penyidikan, ditemukan adanya kejanggalan yang dilakukan oleh “PS” selaku kadis, “EE” selaku Kabid Diknas merangkap Manager Dana BOS serta “AS” alias M sebagai Kasi Kurikulum merangkap PPTK. “Nah kemudian setelah melakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dari barang bukti dan dokumen, ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh PS (Kadis), “AS” alias M PPTK dan dibantu “EE” selaku pengelola dana BOS. Modusnya dana yang ada di DAU tadi ditarik. Seakan akan buku itu tadi sudah ada,” ungkapnya.

BACA LAGI: Janda “DSS” Adukan ke Poldasu Dugaan Asusila Pejabat Esselon 2 Pemprovsu “SB”, Thomas Dachi: Coreng Wajah Gubsu “Bermartabat” !

BACA LAGI: RIP Jakob Oetama: Sehat Pemberitaan, Hentikan jadi Wartawan Kalau Bekerja Tanpa Pikiran !

Enam Distributor Buku Dipanggil

Karena merasa janggal, lanjut Aspidsus, pihak Kejari Tebingtinggi pun melakukan pemanggilan teehadap 6 orang distributor dan dinyatakan hasilnya tidak sinkron. Namun saat ditanyakan pada 6 distributor, Aspidsus menyatakan pengadaan buku yang diterangkan “PS” hanya modus untuk menutupi pencairan Rp. 2,4 Miliar. “Terbukti, pemesanan buku dari dana BOS, bukan DAU. Buku yang sebelumnya tidak ada bentuk fisik, tiba-tiba datang setelah kasus naik menjadi tahap penyidikan,” terangnya.

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi NasDem: Sama Saja Mencoreng Muspida & Penegak Hukum !

BACA LAGI: Cakada Medan Akhyar Nasution Merasa Ponselnya Dibajak, DPRDSU Sarankan Lapor Polisi

Aspidsus menjelaskan, pihaknya mensinyalir bahwa saat pencairan dana teenyata buku tidak pernah ada. Sebab buku datang tatkala kasus sudah bergulir pada tahap penyidikan. Maka dapat disinyalir, katanya lagi, pemesanan buku dilakukan setelah ketahuan. Nah, saat dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, Aspidsus mengakui pihaknya menemukan keterangan yang tidak sinkron dengan dokumen-dokumen. “Selanjutnya kami lakukan pengumpulan keterangan para saksi. Lalu kami sinkronkan dengan barang bukti dokumen atau surat. Makanya tidak sinkron dan terkesan dipaksakan,” tutup Aspidsus. (MS/Ansah/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here