www.MartabeSumut.com, Medan
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dimotori eks kader dan beberapa potensi internal digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit Kab Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). Suasana panas kian terasa karena DPP Partai Demokrat menolak KLB tersebut. Massa pro dan kontra KLB pun bentrok dan “unjuk gigi” di lokasi kegiatan. Ibarat main sulap, akhirnya Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat versi “The Hill”.
BACA LAGI: Isu KLB Pasca-Pemecatan 7 Kader, Ketua DPC Partai Demokrat Medan Sebut Angan-angan Tukang Cendol
BACA LAGI: DPP Partai Demokrat Pecat 7 Kadernya, Ada Nama Marzuki Alie & Jhoni Allen
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, mengatakan, pihaknya mengarahkan 1.000 orang kader dan sayap Partai Demokrat untuk menggagalkan KLB. Menurut Burhanuddin, tidak ada yang bisa melarang siapa saja datang ke acara itu. Tapi jika mengatasnamakan Partai Demokrat, Burhanuddin tegas menyatakan siap melawannya. Dia menilai, ketika ada orang melakukan hal-hal melanggar AD/ART partai, maka Partai Demokrat yang sah tidak meridhoinya. “Dari DPC Partai Demokrat Medan kami turunkan 40 kader tadi malam. Hari ini datang lagi sekira 250 orang. Total kader Partai Demokrat Sumut dari 33 kab/kota Sumut ke sana lebih 1.000 orang. Bersama sayap partai kami siap menggagalkan KLB. Sudah pasti kami turunkan kader dengan Prokes Covid-19,” ungkap Burhanuddin, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com via ponselnya, Jumat pagi (5/3/2021).
Rentan Konflik Pisik
Massa pro dan kontra rentan konflik pisik, pendapat Anda ? Burhanuddin tidak mengingkarinya. Namun selaku pihak yang menolak KLB Partai Demokrat di Sumut, Burhanuddin konsisten menghindari aksi anarkis. “Bila tak terelakkan ? Kalo orang jual, ya kita tawar dulu,” tegasnya. Burhanuddin mengungkapkan, pada Kamis 4 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, dirinya bersama pimpinan DPD Partai Demokrat Sumut mendatangi Polrestabes Medan. Tujuannya untuk menyampaikan laporan lisan seputar isu pelaksanaan KLB di The Hill. Artinya, timpal Burhanuddin lagi, yang namanya pengumpulan massa apalagi saat pandemi Covid-19, setidak-tidaknya dilandasi arahan aturan. Dia mencontohkan, ketika muncul permohonan kegiatan 300 orang dan jumlahnya melanggar aturan Covid-19, aparat berwenang berhak meminta agar massa tidak lebih 50 orang.
BACA LAGI: DPRDSU Imbau Kapoldasu yang Baru Tutup Gudang BBM Ilegal di Labuhan Deli
Koordinasi ke Polrestabes Medan
Nah, jika namanya kegiatan KLB, Burhanuddin memastikan tidak mungkin polisi tidak terlibat. “Makanya ada aparat intelijen. Semalam kami klarifikasi ke piket jaga SPK Polrestabes Medan. Kami tanyakan apakah ada rekomendasi dikeluarkan atau tahukah polisi acara KLB di The Hill ? Ternyata jawaban polisi tidak ada pemberitahuan. Kami mohon bila kegiatan (KLB) dilaksanakan, tolong dibubarkan. Lalu surat resmi DPD Partai Demokrat Sumut telah kami kirim ke Polrestabes Medan pada Jumat (5/3/2021) pukul 08.15 WIB. Itu sesuai arahan DPP Partai Demokrat,” singkapnya.
BACA LAGI: Beri “PR” Kapoldasu Baru, Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution: Jangan Petieskan Tragedi PT SMGP !
Apa harapan Anda terkait KLB tersebut ? Burhanuddin meyakini, KLB tidak akan terlaksana. Dia meminta rekan-rekannya sesama Partai Demokrat yang terlanjur terlibat bisa segera sadar. Kalau ada janji-janji dari berbagai pihak, dia memastikan hanya bohong belaka. “Buat orang-orang yang sudah kami pecat, tolonglah menyadari fitrahnya. Jangan sampai azab Allah datang. KLB pasti gagal. Saya kira kita ikuti perkembangan aja dulu ya,” tutup Burhanuddin Sitepu.
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
Ini Jawaban Ketua GAMKI Sumut
Terpisah, www.MartabeSumut.com menghubungi Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumut, Landen Marbun. Dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat siang (5/3/2021) terkait nama GAMKI terseret sebagai organisasi terdaftar memakai tempat di The Hill, Landen Marbun justru terdengar melepaskan tawa. “Kapasitas saya bukan pengurus partai. Memang benar, warna logo Partai Demokrat dan GAMKI sama-sama biru. Cuma gak nyambung aja. Saya bukan pemilik suara, saya tidak pengurus Partai Demokrat,” cetusnya santai. Berarti siapa yang mendaftarkan kegiatan GAMKI di The Hill ? Landen tidak mau berandai-andai. Bagi dia, perlu dicek siapa sebenarnya yang mendaftarkan GAMKI di The Hill. “Korelasinya apa? Yang daftarkan kegiatan GAMKI di The Hill siapa ? Siapa yang daftarkan ya harus dicek dong,” ujarnya.
BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Kepala BNN Sumut Akui tak Mampu
Lalu, benarkah ada kegiatan GAMKI saat ini di sana ? Landen menjelaskan, seyogianya hari ini ada kegiatan pelantikan DPC GAMKI Medan pada salah satu hotel di Kota Medan. Tapi karena ada peristiwa duka (internal) terjadi, kegiatan tersebut akhirnya ditunda. “Gak ada acara GAMKI di The Hill. Tidak ada kegiatan GAMKI di The Hill,” yakin Landen Marbun.
BACA LAGI: Lampu Jalan Banyak Padam, Parlaungan Simangunsong Ingatkan Pemko Medan Penuhi Hak Masyarakat
BACA LAGI: Wakil Ketua KPK: Sumut Ranking 3 Korupsi, Suap & Pengadaan Barang Jasa Paling Rawan
Dua Kelompok Massa Bentrok
Prediksi aksi “unjuk gigi” (bentrok) di lokasi KLB ternyata benar terjadi. Informasi dihimpun www.MartabeSumut.com, dua kelompok massa bentrok di sekitar The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) sekira pukul 13.30 WIB. Terjadi saat massa DPD Partai Demokrat Sumut mendatangi lokasi KLB. Massa yang mengklaim dari KLB Partai Demokrat langsung menghadang. Aksi saling lempar tak terbendung. Kedatangan massa penolak KLB dihadang oleh massa pro-KLB. Terdengar juga perang mulut antara kedua kelompok. Massa pro-KLB Partai Demokrat meminta massa Partai Demokrat Sumut meninggalkan lokasi. Massa DPD Partai Demokrat Sumut sempat pula dikejar massa pro-KLB Partai Demokrat. Saling lempar botol air mineral kembali pecah. Beberapa kendaraan ikut terkena lemparan. Massa DPD Partai Demokrat Sumut akhirnya menjauh dari pintu masuk lokasi KLB. Hari pertama KLB, setelah voting mengalahkan Marzuki Alie, Moeldoko terpilih sebagai Ketum DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 versi “The Hill”. (MS/BUD)
