www.MartabeSumut.com, Medan
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, CA, miris mendengar pengakuan Gubsu Edy Rahmayadi seputar peringkat Sumut “juara” 2 daerah terkorup di Indonesia. Robert menilainya suatu kemunduran karena sejak 2019-2021 Provinsi Sumut selalu 3 besar predikat terkorup. Robert pun memastikan “stempel” Sumut daerah terkorup bertolak belakang dengan penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan visi Sumut Bermartabat.
BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !
BACA LAGI: Ironi Sumut Juara I Korupsi Usia 71 Tahun, Robert Tobing: Pukulan Telak, Stop Pembusukan Budaya KKN
BACA LAGI: Wakil Ketua KPK: Sumut Ranking 3 Korupsi, Suap & Pengadaan Barang Jasa Paling Rawan
Dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Kamis siang (10/6/2021) via ponselnya, Robert mengatakan, apa yang disampaikan Gubsu merupakan warning kepada seluruh Kepala Daerah (KDh) di Sumut, jajaran pejabat Pemprovsu, pimpinan OPD Sumut hingga ASN/PNS. “Saya rasa Pak Gubsu bicara dalam kapasitas sebagai KDh Sumut atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi. Para pengelola uang Negara diimbau lebih transparan, akuntabel, menghindari praktik korup dan berbasis kinerja. Gubsu mengajak semua pihak berkaca. Terutama KDh. Butuh penguatan sinergi pengawasan antara legislatif, eksekutif dan aparatur penegak hukum,” ujar Robert.
BACA LAGI: Dikonfirmasi Sumut “Juara 1” Narkoba, Kepala BNN Brigjen Atrial Sebut Prevalensi
Anggaran Harus Tepat Guna
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini melanjutkan, penggunaan setiap anggaran daerah wajib tepat guna. Apalagi KPK RI kerap hadir memberi pengarahan, advokasi serta penguatan-penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus upaya preventif mencegah penyalahgunaan uang Negara. Robert menegaskan, pernyataan Gubsu harus dijadikan cambuk agar pemangku kepentingan semakin hati-hati mengelola anggaran. “Predikat Sumut daerah terkorup jelas bertolak belakang dengan WTP terutama visi Sumut Bermartabat. Berarti masih banyak kerja-kerja aparat/pejabat Sumut yang belum sesuai arahan KPK. Kita perlu menaikkan kelas dalam mengelola keuangan negara. Kita dorong terus Gubsu mengingatkan,” harapnya.
BACA LAGI: Pemprovsu Dapat WTP, Zeira Salim Ritonga: Yang Diaudit BPK Bukan Penyimpangan Keuangan !
WTP Tak Linear dengan Predikat Terkorup
Ketika Sumut 7 kali meraih opini WTP dari BPK RI namun marak temuan penyimpangan bahkan masuk peringkat korupsi tertinggi, apa pendapat Anda ? Robert mengakui ada keganjilan yang tergolong kontras. Idealnya, timpal Robert lagi, opini WTP bersifat linear dengan minus temuan penyimpangan uang Negara serta tidak “distempel” daerah terkorup. “Jadi diskursus menarik untuk dibahas. Apa sebenarnya membuat Sumut meraih WTP dan kenapa bertolak belakang sebagai daerah terkorup ? Saat Sumut menerima WTP 7 kali, mestinya praktik korup ya semakin kecillah. Kan pola keuangan Negara dianggap telah tepat guna secara administratif sesuai penilaian BPK RI. Perenungan besar buat Gubsu, jajaran Pemprovsu, OPD Sumut bahkan KDh kab/kota di Sumut,” ingat Robert.
BACA LAGI: Pemprovsu Dapat WTP tapi 8 Kegiatan Penanganan Covid-19 tak Sesuai Ketentuan
Masalah Mentalitas & Integritas
Apakah sistem pengawasan keuangan kita salah ? Mantan Ketua Komisi E DPRD Sumut itu percaya, tata kelola keuangan Negara memiliki sistem baku dari pusat berdasar ketentuan/UU. Tujuannya untuk meng-eliminir supaya tidak terjadi praktik kongkalikong alias penyimpangan sitematis. Jika dalam praktiknya tetap terjadi penyalahgunaan, Robert meyakini masalahnya bersumber dari karakter orang (individu) selaku administrator pengelola keuangan Negara. “Tentu mentalitas dan integritas aparatur perlu didorong lebih baik. Selama ini kita tahu proses menjadi KDh butuh energi besar. Disinilah peran-peran stakeholder Sumut dituntut menyadari. Kemudian saling mengingatkan tentang urgensi menjaga integritas diri,” tegasnya.
BACA LAGI: Gebyar 10 Ribu Vaksinasi Warga Deli Serdang, Babinsa Patumbak Sertu Wilopo: Lawan Covid-19
VIDIO: Wakil Ketua Komisi B DPRDSU & Sekretaris Partai Gerindra Sumut Hadiri HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
Robert menyimpulkan, visi misi Sumut Bermartabat sebenarnya mengandung makna yang sangat sakral. Tapi akan sebatas lips service bila tidak didukung konsistensi sikap penyelenggara Negara di Sumut. Artinya Sumut belum bermartabat ? Kali ini Robert terdengar menarik nafas panjang. Bagi dia, segudang konsepsi brilian, beragam regulasi hingga sistem sehebat apapun, hanya tiori belaka tatkala integritas aparatur Negara berada pada titik nadir. “Kita bisa katakan demikian (Sumut belum bermartabat). Kayaknya kita kembali berusaha keras membina person pejabat penyelenggara Negara. Sistem kita sudah cukup baik kok. Tinggal unsur pelaksananya aja yang patut dibina dan diawasi ketat,” tutup Robert Lumbantobing diplomatis. (MS/BUD)
