Konsesi HTI PT TPL Disebut Masuk Hutan Lindung, Konservasi & APL, Komisi B DPRDSU Tinjau ke Toba

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE (baju putih) saat memimpin RDP Komisi B DPRDSU di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, beberapa waktu lalu. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) memanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP) manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumut, Senin (13/7/2020) pukul 10.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pertemuan membahas konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT TPL, yang disebut-sebut terdapat kawasan hutan lindung, hutan konservasi bahkan Areal Penggunaan Lain (APL).

BACA LAGI: Warga Sihaporas Keluhkan Lahan Masuk HTI: DPRDSU akan Tinjau Lokasi, PT TPL Hormati Komunitas Adat & Kedepankan Dialog

BACA LAGI: Panggil Dishut, PSKL & Kelompok Tani, Komisi B DPRDSU Sesalkan Data HKm Amburadul

BACA LAGI: Izin Lokasi, Tata Batas Areal & Sembako Bermasalah, Komisi B DPRDSU Marahi PT Gruti/PT Teluk Nauli

Pembahasan terpaksa diskors karena Manager PT TPL, Tagor Manik, dianggap kalangan legislator tidak mampu menjelaskan namun akan bertanya dulu pada pimpinan PT TPL. Komisi B DPRDSU akhirnya menjadwalkan kunjungan lapangan ke HTI PT TPL di Sektor Habinsaran Kab Toba, Kab Samosir dan sekitarnya pada Kamis-Jumat (23-24/7/2020). Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM dan Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, SE. Tampak anggota Komisi B seperti H Fahrizal Efendi Nasution, SH, Ir Sugianto Makmur, AMd, Li, Pantur Banjarnahor, Thomas Dachi, SH, Sumihar Salmon Sagala, SE dan beberapa anggota lain. Sementara pihak eksternal hadir Kabid RHL Dishut Sumut AS Hutasuhut, Kabid PH Dishut Sumut Merry Corolina, Kepala KPH Wilayah XIII Benhard PJ Purba, Kepala KPH Wilayah II Pematang Siantar Syofntar, Kepala KPH Wilayah IV Balige Leonardo AB Sitorus, Balai Gakkum Sumatera Agus Siswoyo serta Manager PT TPL Tagor Manik.

BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Minta PTPN 4 Kembalikan Hak Izin Lokasi 1.200 Ha Kepada KUD Pasar Baru Batahan

BACA LAGI: GKT Masuk UGG UNESCO, Sekretaris Komisi A DPRDSU Tanya Blue Print Dispar Sumut & 8 Pemkab

Komisi B DPRDSU Risau

Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa siang (14/7/2020) di ruang Komisi B DPRDSU, beberapa legislator Komisi B DPRDSU mengungkapkan kerisauan atas RDP dengan PT TPL. Diantaranya dilontarkan Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, SE, anggota Komisi B DPRDSU H Fahrizal Efendi Nasution, SH, Ir Sugianto Makmur, AMd, Li, Thomas Dachi, SH, Franch Bernhard Tumanggor dan Sumihar Salmon Sagala, SE. Ke-6 legislator sepakat, PT TPL telah menghadirkan orang yang kurang kompeten saat RDP. “Ketika kita tanya titik koordinat, peta, lokasi dan izin, dia tak bisa jawab. Kita prihatin, makanya RDP diskors. Kamis 23 Juli 2020 kami jadwalkan kunjungan ke lokasi konsesi PT TPL di Kab Toba. Beberapa sektor konsesi HTI PT TPL kami duga penuh penyelewengan. Termasuk di Samosir. Penyelewengannya adalah kawasan izin lokasi,” ungkap Zeira Salim Ritonga. Politisi PKB ini melanjutkan, izin lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT TPL seyogianya dijalankan di hutan produksi melalui konsesi HTI. Namun dari peta lokasi serta informasi diperoleh Komisi B DPRDSU, terang Zeira lagi, konsesi HTI PT TPL telah masuk ke kawasan hutan lindung. Merujuk UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan sebagai tempat berusaha, Zeira menegaskan hutan lindung tak boleh masuk dalam areal konsesi HTI.

BACA LAGI: Komisi A DPRDSU Bahas Pilkada 9 Desember 2020, Rusdi Lubis Pertanyakan NPHD untuk KPU & Bawaslu

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Sugianto Makmur Prihatin Kondisi Situs Bersejarah, Usulkan Sekolah Pariwisata

HTI PT TPL Masuk ke APL

Tak berhenti disitu, Zeira membeberkan pula indikasi konsesi HTI PT TPL yang masuk dalam lokasi APL. “Ini pun gak boleh juga. Sebab ada perubahan SK Menhut RI Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dan SK Menhut RI Nomor 579/Menhut-II/2014 tertanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan. Jadi peta wilayah kehutanan wajib merujuk regulasi terbaru. Semestinya PT TPL melakukan addendum (perjanjian tambahan) dan menyesuaikan dengan SK 579 itu. Bukan justru membiarkan situasi bersalahan sehingga kawasan hutan lindung makin habis. Kelak menimbulkan masalah besar terhadap hutan kita di Sumut,” ingatnya.

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Thomas Dachi Sebut Proyek APBD Sumut 2019 di Kepulauan Nias Hamburkan Uang Negara

BACA LAGI: Danau Toba Masuk UGG, Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen Ingatkan Sinergi 4 Unsur

Hutan Konservasi dalam HTI PT TPL

Lebih herannya lagi, singkap Zeira, di daerah Sipirok dan Kec Angkola Timur Kab Tapsel, ternyata bukan hanya kawasan hutang lindung yang berada dalam konsesi HTI PT TPL. Melainkan juga kawasan hutan konservasi. “Masuk mereka (PT TPL) di sana pada HTI hutan eucalyptus. Pak Tagor Manik yang diutus PT TPL gak bisa jawab peta dan titik kordinat. Dia bilang akan bertanya dulu pada pimpinan PT TPL. Dia tak bisa jelaskan ke Komisi B DPRDSU. Termasuk pola kemitraan yang kita tuntut. Apalagi sampai sekarang pola kemitraan yang dilakukan TPL tak jelas. Bahkan 269 ribu Ha izin pola kemitraannya gak pernah kita terima,” sesal Zeira, diaminkan 5 koleganya. Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU itu menyatakan, pejabat PT TPL Tagor Manik tidak siap mengikuti RDP. “Kita skors RDP dan putuskan tinjau lapangan ke Sektor Toba, Samosir dan sekitar. Hari Kamis dan Jumat depan kami ke sana. Kita sudah usulkan pertemuan dengan pejabat PT TPL. Mereka jawab tak bisa terima tamu akibat pandemi Covid-19. Kami inisiatif ke lapangan dan akan menemui pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat,” terangnya. Zeira menyebut, sikap serupa ditunjukkan pula oleh pejabat Dishut Sumut yang tak mampu menjawab posisi titik koordinat tatkala diminta Komisi B DPRDSU dalam RDP. “Lucu kali pejabat Dishut Sumut. Mereka gagal paham menyajikan update peta terbaru sesuai Citra Satelit. Malah mereka beralasan masalah teknis. Saya ingatkan dalam pertemuan kemarin, ketika ekspos wajib membawa pemetaan wilayah,” ucapnya.

BACA LAGI: Zeira Salim Ritonga Desak Dewas PDAM Tirtanadi Uji Labor Cairan Kimia PT STI

BACA LAGI: Laporan Kunker DPRDSU, Parlaungan Simangunsong: Sejak Zaman Belanda Pipa Transmisi Air Tirtanadi tak Diganti

Pusat dan Pemprovsu Tegakkan Aturan

Zeira memastikan, poin Komisi B DPRDSU adalah meminta pemerintah pusat dan Pemprovsu melakukan tindakan tegas sesuai aturan berlaku. Gakumdu diimbaunya proaktif karena punya hak melakukan pengawasan hutan sekaligus menindak pelaku pidana kehutanan. “Awasi dong, jangan sampai hutan Sumut habis dibabat tapi para pejabat seakan-akan menutupi atau melindungi sesuatu,” sindirnya. Menurut Zeira, saat ini warga lokal kab/kota Sumut banyak yang mengeluh. Dia mencontohkan info terkini datang dari Angkola Timur dan Kec Sipirok Kab Tapsel. Di sana terjadi konflik PT TPL dengan warga pada lokasi penanaman hutan eucalyptus. “PT TPL masuk ke sana dalam kawasan APL. Padahal APL tak boleh berada dalam HTI. Harus dikeluarkan. Hal ini kita tanyakan pula terhadap Dishut Sumut saat RDP. Tapi Kabid PH Dishut Sumut Merry Corolina menjawab untuk melanjutkan izin yang lama. Begitu alasan Bu Merry,” cetus Zeira. Artinya, simpul legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labuhan Batu Utara (Labura) dan Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) ini, jika izin lama (SK Menhut nomor 44) menyalahi, tentu saja harus di-addendum sesuai SK Menhut Nomor 579. Apapun dalilnya, yakin Zeira, setiap regulasi tidak boleh merugikan publik, merusak hutan dan patut disesuaikan dengan keadaan atau perubahan zaman. “Addendum semua regulasi yang memasukkan hutan lindung, hutan konservasi serta APL ke dalam konsesi HPH, HTI atau sejenisnya. Selesaikan, jangan berlindung di balik izin lama,” imbaunya dengan nada tinggi, sembari menambahkan, Sektor Habinsaran Kab Toba yang akan dikunjungi hanyalah salah satu kasus dari sekian luas HTI PT TPL di Sumut.

BACA LAGI: Kasus Penganiayaan & Penahanan Saksi Pembunuhan, Ketua F-PAN DPRDSU Minta Kapolrestabes Medan Tetapkan Status 9 Terperiksa

BACA LAGI: 240.177 Peserta PBI BPJS Kesehatan Dikurangi, Mahyaruddin Salim Imbau Pemkab/Pemko Dapil Sumut 5 Desak & Tanya Pemprovsu

Jangan jadi Preseden Buruk Kedepan

Oleh sebab itu, semenjak dini, Zeira memastikan Komisi B DPRDSU akan terus meminta data lengkap dari Dishut Sumut. Kemudian mengawal teknis pengawasan pemerintah agar jangan ada yang ditutupi dengan dalih regulasi lama. Pasalnya, selain meresahkan publik dan kerap terjadi benturan horizontal dengan masyarakat lokal, Zeira sangat percaya perambahan kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan APL akan menjadi preseden buruk kedepan. Dia menilai, bukan mustahil perusahaan komersil lain ikut-ikutan mencontoh pola perusakan areal hutan yang dilindungi. Bagi Zeira, pemerintah pusat dan Gubsu Edy Rahmayadi harus berani menegakkan aturan. “PT TPL aja dibiarkan, kan timbul sorotan publik ? Kenapa masalah kehutanan di Sumut gak pernah diselesaikan Pemprovsu ? Ada apa ? Atau, apa ada ? Coba buktikan mana kasus yang pernah diselesaikan ? Gak ada toh ? Mohon kejahatan korporasi tidak dianggap biasa-biasa. Ini kejahatan universal. Hutan merupakan paru-paru dunia. Tolong dipertanggungjawabkan. Komisi B DPRDSU mendesak Gakumdu dan Dishut Sumut segera bertindak,” tutup Zeira Salim Ritonga dengan nada tinggi. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here