Kadishut “Bermain” dengan Perambah Hutan, DPRDSU Ingatkan Ancaman Pasal 421 KUHPidana & UU 31/1999

Anggota DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, saat ditemui di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Dugaan keterlibatan 90 perusahaan/perorangan merambah hutan di wilayah Kab Langkat menuai jengkel Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE. Apalagi saat RDP membahas persoalan perambahan hutan Kab Langkat, Selasa (15/9/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kadishut Sumut dan 24 perusahaan “mangkir” dengan alasan tak jelas. Zeira pun mengingatkan ancaman Pasal 3 dan Pasal 23 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 421 KUH Pidana.

BACA LAGI: Banyak UMKM & Koperasi Collapse, Politisi Partai Hanura Imbau Gubsu Copot Plt Kadiskop Sumut

BACA LAGI: DPRDSU “Buang” 2 Legislator, Partogi Sirait: 5 Pimpinan Dewan Gagap Benahi Internal

Kepada www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, usai RDP kemarin, Zeira mengatakan, aksi perambahan kawasan hutan yang dilindungi negara tergolong masif di Provinsi Sumut. Menurut dia, Komisi B DPRDSU memiliki rencana untuk menggilir RDP dengan seluruh kab/kota Sumut yang diduga marak perambahan hutan. “Kemarin kita telah mulai dari Kab Langkat. Makanya Kadishut Sumut, Kadishut kab/kota dan para pejabat pemerintah sebaiknya berhati-hati. Ada ancaman Pasal 3 dan Pasal 23 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor serta Pasal 421 KUH Pidana,” tegas Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 Kab Labuhan Batu, Kab Labuhan Batu Utara (Labura) dan Kab Labuhan Batu Selatan (Labusel) tersebut.

BACA LAGI: Ditanya Soal 2 Anggota F-PKS DPRDSU Tanpa AKD, Ketua DPRDSU Sebut SK Mendagri

BACA LAGI: Catatan Buruk DPRDSU 1 Tahun Kerja: “Buang” 2 Legislator dari AKD, Langgar Tatib & Pimpinan Dewan Bisa Digugat ke PTUN

Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999

Anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini mengungkapkan, pada Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

BACA LAGI: RIP Jakob Oetama: Sehat Pemberitaan, Hentikan jadi Wartawan Kalau Bekerja Tanpa Pikiran !

BACA LAGI: Bahas Perambahan Hutan di Kab Langkat, Komisi B DPRDSU Sesalkan Kadishut & 24 Perusahaan tak Datang

Pasal 23 UU Nomor 31 tahun 1999

Zeira melanjutkan, pada Pasal 23 UU Nomor 31 tahun 1999 berbunyi: “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

BACA LAGI: Cakada Medan Akhyar Nasution Merasa Ponselnya Dibajak, DPRDSU Sarankan Lapor Polisi

BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Politisi NasDem: Sama Saja Mencoreng Muspida & Penegak Hukum !

Pasal 421 KUH Pidana

Terakhir, simpul Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU itu, Pasal 421 KUH Pidana secara gamblang menggariskan ancaman pidana terhadap pejabat yang berperilaku menyimpang sehingga merugikan negara/publik. Zeira menyebut, seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, maka bisa diancam penjara 2 tahun 8 bulan dan denda minimal 50 juta atau paling besar 300 juta. “Jadi pejabat apapun dia, dimanapun dia berada, jangan bermain-main dengan amanah jabatan. Khususnya soal hutan dan lingkungan. Ayo jaga hutan kita. Sebab merupakan legacy (warisan) kita buat anak, cucu dan generasi kelak,” ingat politisi PKB ini. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here