DPRDSU – Dinas TPH Sumut Raker, Sutan Fahrizal Ingatkan Jangan Ulur Waktu & Loncat-loncat Anggaran

www.MartabeSumut.com, Medan

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Kamis (5/11/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Komisi B DPRDSU pun mendorong Dinas TPH Sumut menyikapi program food estate di Sumut yang telah dihadiri Presiden Jokowi di Kab Humabahas beberapa hari lalu.

BACA LAGI: Pengelolaan Ilegal Kawasan Hutan di Naga Kisar, DPRDSU Imbau Pengadilan Eksekusi Putusan MA Demi Kepastian Hukum

BACA LAGI: Raker dengan Biro Perekonomian Pemprovsu, DPRDSU Sesalkan Layanan Debit Kartu ATM Bank Sumut Invalid

Pantauan www.MartabeSumut.com, Raker dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM dan Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, SE. Tampak anggota Komisi B DPRDSU seperti Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam H Fahrizal Efendi Nasution, SH, Tuani Lumbantobing, Pantur Banjarnahor, Muhammad Gandhi F Siregar, Sugianto M, Sumihar Sagala dan Gusmiyadi. Sementara Dinas TPH Sumut diwakili Sekretaris Nurhijjah. Agenda Raker membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) R-APBD Sumut 2021 Dinas TPH Sumut senilai Rp. 179.999.975.252.

BACA LAGI: Ratusan Napi Positif Covid-19 di Tanjung Gusta, Kadis Kesehatan Sinyalir Terjadi pada Semua Lapas di Sumut

BACA LAGI: Saat Konpres Tersangka Kamiso Nyeletuk Ditembak Polisi, Zeira: Aneh, Kapoldasu Usut & Bentuk Tim Independen

Anggaran Harus Sentuh Persoalan Rakyat

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi B DPRDSU Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam H Fahrizal Efendi Nasution, SH, mengingatkan Dinas TPH Sumut agar tidak terlalu besar mengalokasikan biaya tidak langsung dibanding biaya langsung. Menurut Sutan Fahrizal, Dinas TPH merupakan lembaga yang paling menyentuh kebutuhan rakyat. Sehingga harus bisa benar-benar membantu persoalan ekonomi rakyat. “Berpacu kita dengan target. Bagaimana beberapa produk pertanian yang jadi swasembada semisal cabe ? Kedepan kita harus mampu selalu konsisten. Kalo kita balisa eksis swasembada cabe, tentu kelak dapat surplus. Saya mau tahu perjalanan 3 tahun terakhir. Tadi kan ibu bilang Sumut surplus cabe. Iklim bolehlah sulit kita perhitungkan. Tapi teknologi saya rasa tidak,” yakin Sutan Fahrizal. Menyinggung program dan anggaran 2021, politisi Partai Hanura ini menegaskan supaya tidak muncul penguluran waktu. Jangan sampai, terang Sutan Fahrizal, ada yang sifatnya mengulur waktu akibat politik anggaran. “Kita DPRDSU punya mekanisme dan tata kelola anggaran. Makanya saya heran bila ada penganggaran yang loncat-loncat pagar. Padahal sudah diingatkan KPK agar sesuai nomenklatur. Kalo nomenklatur tak jelas dasar hukumnya, ya bisa susah kita nanti,” cetus Sutan Fahrizal, sembari memastikan, swasembada pangan Sumut wajib memiliki target.

BACA LAGI: Ikan Bermatian di Danau Toba, Robert Lumbantobing: Berulang, Tanda-tanda Harus Zero KJA

BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Bahas Kerusakan Hutan Mangrove di Kab Langkat, Illegal Logging Hancurkan Ekosistem Areal IUPHKm

Tujuan Program Food Estate

Sedangkan Pantur Banjarnahor menilai, melalui program food estate di kab/kota Sumut, pemerintah bertujuan menuntaskan keterbatasan lahan, meningkatkan hasil produksi dan menampung hasil pertanian rakyat desa. Dia pun meminta anggaran Dinas TPH Sumut dimaksimalkan dengan menyusun matriks kegiatan di kab/kota Sumut. “Semangat vis-misi Gubsu adalah menciptakan masyarakat bermartabat. Harapan kami, jangan takut. Harus berani demi kesejahteraan rakyat. Komisi B DPRDSU akan menerjemahkan serta menggerakkan nilai-nilai ekonomi rakyat. Dinas TPH bisa buat matriks seluruh kegiatan kab/kota Sumut agar masalah kebutuhan masyarakat dapat dipetakan. Lalu integrasikan dengan visi-misi Sumut bermartabat,” ingatnya.

BACA LAGI: Pilkada 36 Hari Lagi, Kelurahan Teladan Timur Serahkan DPT Kepada Ketua KPPS

BACA LAGI: Prokes di TPS Saat Pilkada: Suhu Badan Pemilih Lebih 37,3 °C Nyoblos ke Bilik Khusus

Tingkatkan Jalan Usaha Tani di Karo

Anggota Komisi B DPRDSU Sumihar Sagala menambahkan, Dinas TPH Sumut patut meningkatkan program pengembangan jalan usaha tani. “Kami mohon diplot di Kab Tanah Karo karena jalan produksi pertanian sangat dibutuhkan warga. Apalagi pagu anggaran Dinas TPH Sumut untuk jalan usaha tani hampir mencapai Rp. 10 Miliar,” ungkap Sumihar. Tuani Lumbantobing ikut angkat suara. Dia mengimbau Dinas TPH Sumut tidak menggiring DPRDSU pada usulan yang abstrak. “Semua harus reasonable. Makanya sebelum final, diskusi dulu ke Komisi B. Jadi kami tidak capek diskusi tanpa alasan. Kalo bantuan ya bantuan. Jangan ajukan usul tanpa hulu dan hilir yang jelas. Giring kami pada output real. Jangan buat abstrak ujungnya,” cetus Tuani.

BACA LAGI: Seruan DPRDSU Lockdown & Tracing tak Sentuh Semua yang Positif Covid-19, Ini Jawaban Sekwan

BACA LAGI: Pemandu Berkuda di Bukit Gundaling Minta Pemkab Karo Buat Jalur Khusus Kuda yang Ditunggangi Wisatawan

Siap Ditindaklanjuti

Meyahuti kalangan legislator, Sekretaris Dinas TPH Sumut, Nurhijjah, menyatakan siap menindaklanjuti dan melaporkan masukan Komisi B DPRDSU terhadap Kadis TPH Sumut. “Tentunya kami ucapkan terimakasih atas dukungan Komisi B DPRDSU. Kami biasanya mengatur pola tanam cabe agar harganya tidak turun dan anjlok. Kedelai kita produksi juga tapi kebutuhan masih minus. Memang dilematis. Biaya produksi kedelai tinggi. Sehingga kedelai import lebih murah. Tidak menguntungkan petani secara ekonomis,” akunya. Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Zeira Salim Ritonga, SE, akhirnya menutup Raker dengan meminta Dinas TPH Sumut menampung semua usulan Dewan. Mulai dari peningkatan kegiatan penyuluhan, penyaluran bibit dan sejenisnya. “Kami akan berjuang soal anggaran. Rapat-rapat resmi DPRDSU bisa jadi pintu masuk untuk APBD Sumut. Usulan final nanti kami estimasikan Rp. 200 Miliar buat Dinas TPH Sumut TA 2021,” kata Zeira. (MS/BUD)